Pemerintah memutuskan untuk memberikan insentif pajak kepada sektor apartemen/perumahan dan kendaraan sangat mewah. Penurunan dua objek pajak itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.03/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli Atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah.
Dalam beleid itu disebutkan bahwa insentif pajak yang diberikan untuk dua sektor ini berupa penururan Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan rumah dan apartemen dengan harga di atas Rp30 miliar menjadi 1 persen, dan kendaraan bermotor dengan harga di atas Rp2 miliar menjadi 5 persen.
Meski bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor properti dan otomotif, namun kebijakan ini dinilai kurang penting untuk diterapkan saat ini. Pengamat Ekonomi Indef Bima Yudhistira menilai jika insentif pajak ini akan menggerus rasio pajak. Bahkan di sisi lain, kebijakan ini dinilai tak efektif untuk meningkatkan pertumbuhan sektor properti di Indonesia.
“Kurang penting karena di sisi lain bisa menggerus rasio pajak karena jor-joran dikasih insentif. Dan lagi, enggak efektif karena variabel pajak hanyalah bagian kecil dari faktor yang menjadi pertimbangan membeli,” kata Bima kepada hukumonline, Kamis (27/6).
Menurut Bima, faktor utama yang menyebabkan lesunya sektor properti di Indonesia adalah kenaikan harga properti yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Selain itu, harga bahan bangunan juga berpengaruh signifikan terhadap biaya pembagunan rumah.
Sehingga diperlukan instrument lain untuk memaksimalkan dampak dari kebijakan tersebut. salah satunya adalah dengan mengatur harga lahan agar tidak naik terlalu tinggi, serta menjamin harga bangunan tetap stabil.
(Baca: Pemerintah Turunkan PPh Rumah dan Mobil Mewah)
Begitu pula untuk sektor otomotif. Untuk meningkatkan geliat di sektor ini, pemerintah perlu memulihkan kepercayaan konsumen kelas atas. “Solusinya bukan insentif pajak. orang kaya menahan beli mobil mewah karena kondisi politik dan keamanan kurang stabil. Sehingga diperlukan peningkatan keamanan dan stabilitas politik,” imbuhnya.