Jumat, 28 Juni 2019

Potret Pembacaan Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres 2019

Secara satu persatu hakim menyusuri tiap permohonan yang diajukan kuasa hukum Pemohon dan memberikan pandangannya atas tiap permohonan tersebut.
Resa Esnir
Foto: RES

Setelah dibacakan secara bergantian, sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan tim kuasa hukum nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.

Putusan dibacakan secara bergantian dari mulai pukul 12.30 WIB hingga berakhir pada 21.16 WIB, Kamis (27/6).

Dalam membacakan pertimbangannya, secara satu persatu hakim menyusuri tiap permohonan yang diajukan kuasa hukum Pemohon, Bambang Widjojanto dkk.

Mulai dari dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam sebuah kegiatan Training of Trainer (ToT) hingga pengerahan aparat penegak hukum untuk mendukung capres-cawapres nomor urut 01.

Sejumlah permohonan lainnnya seperti telah terjadinya pelanggaran secara terstruktur sistematis dan masif (TSM), hingga persoalan jabatan yang diembang Ma’ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah di salah satu bank syariah juga turut masuk dalam pertimbangan majelis.

Secara satu persatu, majelis menyebutkan tiap gugatan yang diajukan Pemohon dan bantahan dari pihak Termohon maupun Pihak Terkait, yang kemudian disusul oleh pandangan majelis atas tiap permohonan tersebut.

Sehingga akhirnya, seluruh permohonan yang diajukan para Pemohon ditolak seluruhnya oleh Majelis Konstitusi.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua