Jumat, 28 Juni 2019

DPR dan Pemerintah Sepakat Rampungkan RUU Pemasyarakatan

RUU Pemasyarakatan dinilai tidak memiliki dasar yang kuat terkait konsep tujuan pemidanaan dan pemasyarakatan, sehingga tidak ada kebutuhan untuk membahas lebih jauh materi materi RUU tersebut.
Rofiq Hidayat
Gedung MPR/DPR. Foto: RES

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat melanjutkan pembahasan Revisi UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan waktu yang tersisa. DPR melalui Komisi III sudah mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemasyarakatan kepada pemerintah berjumlah 192 DIM.   

 

Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mengaku secara resmi sudah menyerahkan 192 DIM kepada pemerintah. Rinciannya, 43 DIM bersifat tetap dengan catatan; 53 DIM bersifat redaksional pasal-pasal yang perlu diperbaiki dalam draf RUU Pemasyarakatan; 9 DIM meminta penjelasan; 109 DIM substansi; dan 50 DIM substansi baru.

 

“DIM dengan catatan, nantinya bakal dibahas bersama pemerintah dalam rapat Panja RUU Pemasyarakatan. DIM yang telah dinyatakan tetap Komisi III setujui. Yang bersifat redaksional dan catatan substansi terbaru bakal diarahkan pembahasannya dalam rapat Panja,” kata Aziz.  

 

Politisi Partai Golkar ini berharap RUU Pemasyarakatan dapat dirampungkan pada masa DPR periode 2014-2019. Meski waktu tersisa hanya tiga bulan dipotong masa reses, Aziz mengaku tetap optimis. Harapan Aziz merampungkan RUU Pemasyarakatan dengan waktu terbatas senada dengan harapan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

 

Yasonna mengatakan sejumlah DIM yang berasal Komisi III membuat pihaknya harus bergerak cepat. Bersama jajarannya dan para ahli, kata Yasonna, Kemenkumham bakal mengkaji semua DIM terkait segala persoalan mengenai pengelolaan lembaga pemasyakatan (lapas).

 

“Kita bakal membaca dengan seksama DIM RUU Pemasyarakatan dari Komisi III ini. Setelah itu, timnya bakal menyempurnakan draf RUU tersebut,” kata Yasonna di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (27/6/2019). Baca Juga: Revisi UU Pemasyarakatan, Upaya Menonjolkan “Kemolekan” Rupbasan

 

Pihaknya berkomitmen untuk dapat segera merampungkan pembahasan RUU Pemasyarakatan tersebut terutama di tingkat internal pemerintah terlebih dulu. Selanjutnya, akan dilaksanakan rapat konsinyering bersama Panja RUU Pemasyarakatan di DPR.

 

“Rencananya rapat konsinyering bersama Panja DPR bakal digelar pada 10 s.d. 12 Juli 2019 mendatang. Kita bahas di internal dulu. Kita mau selesai segera,” lanjutnya.

 

Dia mengatakan Komisi III DPR telah berkomitmen menyelesaikan RUU Pemasyarakatan dengan waktu yang tersisa. Intinya, melalui RUU Pemasyarakatan, DPR berupaya membenahi pengelolaan lapas menjadi lebih baik. Termasuk berbagai pembenahan di berbagai lini terkait pembinaan warga binaan.

 

Seperti diketahui, RUU Pemasyarakatan masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2019 nomor urutan 34 yang merupakan usul inisiatif pemerintah.

 

Kelemahan RUU Pemasyarakatan

Terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju menilai RUU Pemasyarakatan terdapat beberapa kelemahan. Pertama, RUU Pemasyarakatan idelanya dibahas dan dibentuk pasca Indonesia telah matang dalam menentukan arah pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Faktanya, RKUHP belum rampung dibahas, malah masih banyak kritik materi muatannya.

 

Menurutnya, persoalan pemasyarakatan bakal terjawab setelah RKUHP disahkan menjadi “kitab suci” hukum pidana nasional. Sebaliknya, tanpa adanya KUHP terbaru, arah pemasyarakatan tidak akan jelas. RUU Pemasyarakatan juga dinilainya tidak memiliki dasar yang kuat terkait konsep tujuan pemidanaan dan pemasyarakatan karena RKUHP mengenalkan konsep restorative justice dengan menekankan pada pemulihan keadilan.

 

“RUU Pemasyarakatan justru masih sangat kental dengan pola pembinaan dalam Lapas. Jadi, RUU ini lebih tepat disebut RUU Lapas daripada RUU Pemasyarakatan,” ujarnya.

 

Kedua, RUU Pemasyarakatan tidak menjawab persoalan di luar lapas yang minim perhatian. Misalnya, pola koordinasi pengawasan dan pembinaan pidana alternatif. Seperti, pidana bersyarat dengan masa percobaan tidak terjawab; kewenangan penelitian kemasyarakatan secara lebih jelas. “Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam RUU Pemasyarakatan masih menjadi prioritas kedua. Padahal, Bapas menjadi masa depan pemasyarakatan di Indonesia,” sarannya.

 

Ketiga, RUU Pemasyarakatan belum terkoneksi (harmoni/sinkron) dengan UU lain secara maksimal. Bahkan tidak secara komprehensif mengatur materi lain di luar isu lapas. Misalnya, ketentuan restraining order atau perintah konseling sebagai salah satu bentuk hukuman yang sudah ada dan berlaku dalam UU KDRT. Keempat, RUU Pemasyarakatan dipandang belum maksimal mengedepankan pertimbangan potensi pelanggaran HAM.

 

Selain itu, aturan penggunaan senjata dan kekuatan oleh petugas tidak diatur secara rinci mengenai pembatasannya. Kemudian, aturan mengenai penggunaan sel tutupan diatur tanpa syarat dan ketentuan yang jelas. Aspek pemenuhan HAM untuk kelompok dengan kebutuhan spesifik seperti anak, perempuan, difabel, terpidana mati sampai kebutuhan akan akses kesehatan seperti untuk ODHA dan pengguna narkotika juga belum dimuat secara komprehensif dalam RUU Pemasyarakatan ini.

 

“Apabila konsep yang menjadi dasar pembentukan RUU Pemasyarakatan ini saja masih belum terlalu kuat, tidak ada kebutuhan untuk membahas lebih jauh materi dari RUU tersebut,” kritiknya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua