Sabtu, 29 Juni 2019

Tips Mengurus Perizinan Usaha Lewat OSS

Pelaku usaha yang menggunakan OSS perlu memahami tahapan dan persyaratan ini.
Hamalatur Qurani
Diskusi EASYBIZ tentang OSS di Jakarta, Kamis (27/6). Foto: Mala

Tergolong kebijakan baru, Pemerintah masih terus melakukan penyempurnaan terhadap sistem Online Single Submission (OSS) sejak awal diterbitkannya melalui PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS). Hingga kini, bahkan pembaharuan semakin banyak dilakukan untuk mempermudah prosedur pendirian perseroan terbatas (PT) dan proses perizinan berusaha, khususnya untuk wilayah Jakarta. Kendati demikian, kendala dalam mengakses sistem masih saja ditemukan.

Apasaja jenis pembaharuan dalam proses pengurusan izin pasca berlakunya sistem OSS ini? Data pada Kementerian manasaja yang telah terintegrasi dengan sistem OSS? Keluhan apa saja yang biasa dialami pelaku usaha dalam mengakses sistem dan bagaimana jalan keluarnya?

Dalam paparannya pada sebuah diskusi yang diselenggarakan Easybiz di Jakarta, Kamis (27/6), notaris/PPAT Nurlisa Ukemenjelaskan bahwa untuk pelaku usaha non-perseorangan, sebelum masuk pada pengurusan izin melalui OSS, penting terlebih dahulu mengurus SK Pendirian Badan Hukum atau Badan Usaha melalui SABH/SABU pada Kementerian Hukum dan HAM. Awalnya, memang hanya badan hukum seperti PT saja yang perolehan SK pendiriannya di Kemenkumham, Badan Usaha lain seperti CV, Firma dan Persekutuan perdata perlu melalui pengukuhan di Pengadilan.

(Baca juga: Penyesuaian Aktivitas Manajemen Pelayanan PTSP Pasca Hadirnya OSS).

Namun sejak lahirnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, maka Badan Usaha harus didaftarkan melalui SABU kepada Menteri Hukum dan HAM, tak lagi lewat Pengadilan. Pendaftaran SK Pendirian BH maupun BU ini, diawali dengan pengajuan nama perusahaan, input data lainnya seperti NPWP pemegang saham serta NPWP Direksi dan Komisaris (semuanya harus valid), alamat, dan penentuan bidang usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). “Input data ke SABH/SABU ini dilakukan oleh notaris,” jelasnya.

Pengisian data oleh notaris itu, katanya, harus dipastikan tidak salah, mengingat data yang ada pada SABU/SABH sudah langsung terintegrasi dengan sistem OSS. Lahirnya Perka BPS No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan KBLI 2015 (KBLI 2017), potensial memunculkan masalah dalam proses input data pemilihan KBLI. Lembaga OSS ketika diluncurkan langsung menyesuaikan dengan KBLI 2017. Sementara penyesuaian KBLI 2017 pada SABH baru berlaku efektif pada pertengahan 2018, sebelumnya masih merujuk KBLI 2015.

“Perbedaan itu akhirnya mengakibatkan berbedanya bidang usaha sebenarnya dengan bidang usaha yang tertera pada sistem OSS. Akibatnya notaris banyak dikomplain pelaku usaha ketika itu,” jelas Nurlisa Uke saat memaparkan materi dalam diskusi bertajuk Strategi Izin Usaha Melalui Sistem OSS: Memahami Aturan & Teknis Pengisian yang diselenggarakan oleh Easybiz.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Easybiz, Leo Faraytody menjelaskan setelah memperoleh SK pendirian BH/BU melalui SABH/SABU, pelaku usaha bisa melanjutkan proses perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai TDP melalui sistem OSS. Bagi perusahaan yang TDP, izin usaha atau izin operasionalnya masih berlaku setelah berlakunya sistem OSS, maka TDP itu akan tetap berlaku sampai masa berakhirnya. Misalnya, TDP berlaku sampai tahun 2022 maka tidak diwajibkan untuk memperoleh NIB.

Pengecualiannya, bagi perusahaan-perusahaan yang hendak melakukan perubahan terhadap informasi yang ada pada dokumen-dokumen izin usaha atau operasional perusahaan, ada keharusan memiliki NIB. “Kalau perusahaan hendak melakukan perubahan seperti perubahan domisili atau perubahan direksi komisaris yang ada di dokumen-dokumen itu, mau enggak mau dia harus melakukan pemutaakhiran melalui OSS,” jelasnya.

(Baca juga: PP OSS Dinilai Lemahkan Posisi AMDAL).

Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, tambahnya, memang ada kewajiban bagi perusahaan untuk memiliki NIB. Biasanya, bila ada perusahaan yang ingin melakukan perubahan dokumen tapi belum memiliki NIB, maka dalam hal perusahaan langsung mengajukan permohonan perubahan ke PTSP akan ditolak. PTSP biasanya akan meminta perusahaan untuk mendaftarkan NIB-nya terlebih dahulu melalui OSS.

Untuk perusahaan baru, setelah memperoleh NIB setidaknya ada 6 jenis izin yang diajukan melalui OSS, yakni Izin Usaha, Izin Komersial (Izin Operasional), Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk Izin usaha sendiri, terbagi menjadi tiga jenis yakni Izin Usaha Perdagangan (vide; Pasal 24 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014), Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Sektoral yang diatur masing-masing sektor, seperti Izin Usaha Pariwisata yang diatur melalui Pasal 15 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata.

Patut dicatat bahwa untuk memperoleh Izin Usaha dan/atau Izin Operasional diperlukan komitmen, yakni pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan tertentu. Setelah persyaratan itu terpenuhi barulah Izin Usaha dan/atau Izin Operasional yang dikantongi pelaku usaha dapat berlaku efektif. Dalam beberapa kasus, Ia memberi catatan bahwa untuk kegiatan usaha tertentu izin usahanya bisa berlaku sebagai izin operasional. Namun tak di semua kasus berlaku demikian, pelaku usaha masih harus mengurus pemenuhan komitmen lagi untuk memperoleh status berlaku efektifnya izin operasional.

Kendalanya, dalam beberapa kegiatan usaha proses untuk melakukan standardisasi dan sertifikasi atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh kementrian sektor membutuhkan waktu yang cukup lama, mungkin bisa 3 bulan atau lebih.

“Sedangkan bisnis kan tidak bisa nunggu. Kalau mereka harus tunggu sampai standardisasinya selesai, kapan mulai jualannya? Padahal tempat udah disewa atau dibeli, karyawan udah digaji, tapi izin usaha belum berlaku efektif, mau mengajukan kredit ke bank ditolak, karena bank punya standard compliance yang tinggi. Akhirnya solusinya dilakukan secara manual saja,” ungkapnya.

Adapun izin lingkungan, katanya, tidak diperlukan untuk kategori usaha tertentu. Untuk memperoleh izin lingkungan ini, juga dibutuhkan pemenuhan komitmen yang diatur melalui Pasal 50 sampai 71 PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS). Dalam Pasal 50 PP quo, komitmen izin lingkungan yang harus dipenuhi terdiri dari kelengkapan formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)) atau dokumen Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Tanpa adanya pemenuhan komitmen lingkungan ini, izin lingkungan yang didapatkan juga tergolong belum berlaku efektif.

Selain itu, laporan pajak yang belum clear juga menjadi kendala tersendiri dalam proses perolehan izin melalui OSS. Setelah registrasi dan login ke sistem, kemudian ingin melanjutkan ke proses pengurusan izin usaha, bila ada hal-hal yang tidak valid seperti belum melaporkan SPT pajak 2 tahun misalnya, maka pengurusan izin di sistem OSS pasti akan tertahan. Tipsnya, kata Leo, harus selesaikan dulu urusannya di Kantor pajak, baru bisa melanjutkan proses pengurusan izin.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua