Minggu, 30 Juni 2019

Keluarkan Surat Edaran, MA Wajibkan 56 Pengadilan Negeri Terapkan e-Court

MA tengah mempersiapkan e-litigation.
Aida Mardatillah
Gedung Mahkamah Agung. Foto: HOL

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengenai e-Court telah disahkan pada 4 April 2018. Perma ini mencakup layanan administrasi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara. Isinya mengatur proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, serta berbagai tata kelola administrasi online. Sebelumnya, aplikasi e-court ini masih diuji coba secara bertahap terbatas di 32 pengadilan tingkat pertama seluruh Indonesia.

Kini, 56 pengadilan diwajikan Mahkamah Agung untuk menerapkan e-court. Kewajiban ini tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui e-Court.

Juru Bicara Mahkamah Agung, Andi Samsan Nganro, menjelaskan Surat Edaran diterbitkan karena belum ada perubahan signifikan dalam penerapan e-Court sebagaimana yang diharapkan Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. “Oleh sebab itu, dipandang perlu membuat SEMA untuk mempercepat peningkatan pemanfataan layanan e-Court,” kata Andi kepada hukumonline, Jumat (29/06).

Selain itu, kata dia, agar tercapai proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan melalui pelaksanaan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Ia memaparkan SEMA ini berlaku bagi seluruh PN Kelas 1A Khusus, Kelas 1A dan seluruh Pengadilan Negeri (PN) di Wilayah Pengadilan Tinggi (PT) Banten, PT Jakarta, PT Bandung, PT Semarang, PT Yogyakarta dan PT Surabaya. “56 PN di seluruh PT tersebut wajib menggunakan e-Court sejak diterbitkannya SEMA ini, yakni 10 Juni 2019,” tegasnya.

(Baca juga: Siap-Siap, Litigasi Lewat e-Court Dimulai Tahun Ini).

Andi mengimbau sesuai dikeluarkannya SEMA ini, seluruh Ketua PT diwajibkan memonitori petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) da petugas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk mengarahkan pengguna layanan engadilan melakukan pendaftaran perkara perdata melalui aplikasi e-Court. “Jadi, seluruh pelayanan PTSP wajib menyediakan petugas/tenaga IT untuk membantu proses pendaftaran perkara perdata melalui aplikasi e-Court,” imbaunya.

Tidak hanya itu, kata Andi, seluruh Ketua PT juga wakin monitoring dan evaluasi terhadap penerapan e-Court pada wilayah hukum masing-masing serta melaporkan perkembangan dan permasalahan penerapan e-Court kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum cq. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum setiap bulan. “Maka, SEMA ini untuk dipatuhi dan dilaksanakan,” kata dia.

Sebelumnya, melalui Surat Sekretaris MA No. 305/SEK/SK/VII/2018, 36 PN yang diperintah penggunaan e-Court dalam melaksanakan uji coba implementasi e-Court untuk tahap awal, ialah di lingkungan peradilan umum menunjuk PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Utara, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Timur, PN Jakarta Barat, PN Tangerang, PN Bekasi, PN Bandung, PN Karawang, PN Surabaya, PN Sidoarjo, PN Medan, PN Makassar, PN Semarang, PN Surakarta, PN Palembang, PN Metro.

Sementara di lingkungan peradilan agama meliputi, PA Jakarta Pusat, PA Jakarta Utara, PA Jakarta Selatan, PA Jakarta Timur, PA Jakarta Barat, PA Depok, PA Surabaya, PA Denpasar, PA Medan. Untuk lingkungan peradilan TUN meliputi PTUN Jakarta, PTUN Bandung, PTUN Serang, PTUN Denpasar, PTUN Makassar, dan PTUN Tanjung Pinang.

Saat ini 56 PN yang diwajibkan menggunakan e-court adalah PN Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Bandung, Bekasi, Tanggerang, Semarang, Surakarta, Surabaya, Sidoarjo, Medan, Palembang, Makassar, Bale Bandung, Tasikmalaya, Cibinong, Serang, Tegal, Cilacap, Pati, Klaten, PN Sragen, PN Sukoharjo,  Yogyakarta, Sleman, Malang;

Selanjutnya, PN di Jember, Gresik, Banyuwangi, Banda Aceh, Lubuk Pakam, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang,  Batam, Dumai, Jambi, Bengkulu, Tanjung Karang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Sungguminasa, Watampone, Kendari, Palu, Manado, Ambon, Jayapura, Denpasar, Mataran, dan Kupang.

(Baca juga: E-Litigation, Sebatas Pertukaran Dokumen atau Sidang Pembuktian Elektronik?).

Diketahui, MA pun tengah mempersiapkan peluncuran e-litigation yang ditargetkan rampung Agustus tahun ini melalui Perubahan Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Perubahan Perma tersebut ditargetkan akan diluncurkan pada hari ulang tahun MA yang ke-74, yakni Agustus 2019 mendatang.

Menu e-litigationnantinya dapat diselenggarakan persidangan perkara perdata secara elektronik sesuai hukum acara yang berlaku. Misalnya, acara penyampaian gugatan/permohonan/bantahan/perlawanan, penyampaian replik, duplik, kesimpulan, dan pembacaan putusan/penetapan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua