Senin, 01 July 2019

Download dan Menyebarkan Video Pornografi Dapat Dijerat Sanksi Pidana Oleh: Rizky Karo Karo*)

​​​​​​​Bagaimana cara mengetahui bahwa orang tersebut men-download video pornografi? Siapa yang berwenang untuk mengeceknya, bukankah HP, Laptop adalah barang privasi yang memilki kerahasiaan pribadi?
RED
Rizky Karo Karo. Foto: Istimewa

Video porno selain merusak kesehatan, akhlak budi pekerti, penyakit sosial namun juga dapat dijerat oleh sanksi pidana. Era digital 4.0. mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, melalui internet masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi apapun, bertransaksi pada e-commerce. Namun, jika tidak bijak menggunakan internet, maka masyarakat dapat mencari informasi yang mengandung kesusilaan, pornografi, informasi yang sesat (hoax) dengan membaca informasi dari laman (website) yang tidak resmi.

 

Penulis tidak setuju bahwa dengan akses pornografi maka dapat hubungan suami-istri menjadi lebih harmonis karena nyatanya, adegan yang terdapat dalam video pornografi adalah buatan, tidak alami dan hanya untuk memenuhi kepentingan bisnis ‘haram’ si pemilik rumah produksi. Selain itu, jika diakses oleh siswa maka prestasi belajarnya akan turun, kemampuan berpikir dan daya fokus mengikuti pelajarnya akan berkurang karena otaknya hanya fokus pada adegan dalam film, komik porno tersebut.

 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai institusi Pemerintah yang berwenang telah melakukan upaya maksimal untuk membatasi masyarakat mengakses konten pornografi dan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kominfo No. 19 Tahun 2014 tentang Penangangan Situs Internet Bermuatan Negatif.

 

Berdasarkan penelusuran Penulis bahwa Kominfo memblokir dengan tiga cara yakni (1). pelaporan dari masyarakat melalui layanan https://aduankonten.id/ ataupun mengirim email ke [email protected]. ; (2). Kominfo menggunakan DNS (Domain Name Server) Nawala yaki layanan gratis berupa penyaringan DNS yang bermuatan konten negatif salah satunya konten pornografi, singkatnya DNS bekerja dengan cara menggunakan server untuk mengetahui IP (Internet Protocol) Address atau alamat identifikasi untuk setiap jaringan internet; (3). Kominfo juga telah mengoperasikan mesin pengais (crawling) yang mampu mendeteksi dan menangkal keberadaan situs porno dengan cepat.

 

Walaupun Kominfo telah memblokir website tersebut bahkan pada akhir Mei lalu Kominfo menggunakan kewenangannya untuk membatasi penggunaan media sosial internet, sarana komunikasi whatsapp namun jika seseorang telah mengalami kecanduan pornografi maka akan mencari jalan lain untuk dapat mengakses website yang bermuatan pornografi. Salah satunya menggunakan VPN (Virtual Private Network), VPN dapat digunakan untuk membuka situs yang telah diblokir.

 

Menurut Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), VPN adalah suatu teknik untuk menghubungkan suatu jaringan dengan jaringan lain secara privat melalui jaringan publik/internet dan menurut Rahayu (2013) VPN menyediakan transmisi data yang aman melalui infrastruktur jaringan publik, VPN menyediakan enkripsi end to end yang sangat efektif. VPN menggunakan teknik kriptografi untuk melindungi informasi IP saat melintas dari satu jaringan ke jaringan yang lain.

 

Berdasarkan teori, VPN memiliki 3 (tiga) fungsi yakni: 1. Kerahasiaan data lebih terjaga; 2. Menjaga integritas data agar tidak rusak ataupun diubah oleh orang yang tidak berhak; 3. VPN memiliki kemampuan untuk melakukan autetikasi tkepada sumber pengirim data. Namun, BSSN memberi peringatan bahwa VPN dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak berwenang yakni peretasan password dan akun pribadi, peretasan data perbankan, berisiko terinfeksi malware.

 

Sanksi Pidana Bagi Pengunduh dan Penyebar

Sanksi dalam UU bukanlah untuk membalas dendam melainkan untuk memperbaharui orang yang telah terbukti mengunduh dan menyebarkan video pornografi. Menurut Prof. Teguh Prasetyo (Hukum Pidana, 2018, hlm.14) bahwa hukum pidana bertujuan untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya dengan cara nguwongke uwong (memanusiakan manusia).

 

Maka demikian, terpidana yang terbukti menyimpan, men-download, mengirimkan produk pornografi wajib dibina dengan sangat baik dalam Lembaga Pemasyarakatan, terpidana tersebut wajib diberikan layanan konsultasi baik oleh psikiater, pemuka agama yakni untuk merubah mindset bahwa pornografi tidak baik, merusak otak dan menjauhkan diri dari lingkungan sosial.

 

UU Pornografi dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah dua payung hukum utama yang dapat digunakan untuk menjerat seseorang yang mengunduh dan menyebarkan video pornografi. Jika melihat definsi pornografi berdasarkan UU Pornografi adalah “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

 

Jika mengacu pada UU ITE, menurut hemat Penulis, Pornografi termasuk dalam kategori bermuatan kesusilaan. Jika mengacu pada KBBI bahwa kesusilaan adalah: 1. Perihal susila; 2. Yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; 3. Norma yang baik, kelakuan yang baik, tata krama yang luhur. Pertanyaan kritisnya, apakah orang yang men­-download/mengunduh dan menyebar video pornografi dapat dijerat pidana? Jawabanya Ya, bisa dihukum menggunakan UU Pornografi dan/atau UU ITE jika terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang tetap.

 

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dengan tegas melarang orang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.

 

Larangan mengunduh/download juga diatur dengan tegas sehingga tidak bertentangan dengan asas legalitas, larangan tersebut termaktub dalam Pasal 5 UU Pornografi yakni “Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)”. Jika terbukti melanggar maka berdasarkan Pasal 31 UU Pornografi maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

 

UU Pornografi memberikan definsi “mengunduh” (download) adalah mengambil file dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya. Larangan ini semakin dikuatkan oleh Pemerintah dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) bahwa “Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.”

 

Penulis sepakat bahwa perbuatan men-download, memiliki produk pornografi baik berupa video film, gambar porno, cerita porno dijadikan delik pidana, perbuatan melawan hukum. Mengapa demikian? Karena, seseorang yang memiliki produk pornografi berpotensi melakukan perbuatan pidana lainnya, misalnya: (1). melakukan pemerkosaan terhadap perempuan, anak; (2). Melakukan percabulan. Oleh karenanya pelaku harus diberikan sanksi pidana penjara agar bertobat; (3). Melakukan prostitusi online yang berujung pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

 

Menurut hemat Penulis, cara men-download dapat dilakukan dua cara yakni: (1). Men-downlod langsung dari website yang memiliki muatan pornografi; (2). Men-download file dari sarana komunikasi (misalnya whatsapp, email) hal ini berarti ada orang yang mengirimkan file/berkas tersebut. UU Pornografi sangat erat kaitanya dengan UU ITE yakni Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

 

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU ITE “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

 

Oleh karena itu, Penyidik tidak hanya dapat menjadikan pengunduh sebagai tersangka namun juga seseorang yang diduga mengirimkannya melalui media elektronik karena hal tersebut termasuk dalam kategori mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya. Setelah seseorang men-download dan tidak segera menghapus file tersebut maka perbuatan orang tersebut dapat dikateogrikan sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam Pasal 6 UU Pornografi yakni menyimpan produk pornografi dan berdasarkan Pasal 32 UU Pornografi diancam dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

 

Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum wajib mampu membuktikan bahwa terdakwa benar adalah orang yang mengunduh video ataupun foto yang bermuatan pornografi ataupun menyimpan file tersebut karena dapat saja terdakwa mengelak bahwasanya file tersebut ter-download otomatis ke HP atau komputernya melalui layanan internet gratis/Free-Wifi atau file porno tersebut adalah spam / file sampah yang ikut ter-download otomatis bersama berkas resmi yang hendak di-download. Hal tersebut wajib dikritisi dan dicari titik terang unsur pidananya terlebih jika tempat melakukan perbuatan pidana tersebut adalah di warung internet (warnet).

 

Pertanyaan kritis lebih lanjut adalah, bagaimana cara mengetahui bahwa orang tersebut men-download video pornografi? Siapa yang berwenang untuk mengeceknya, bukankah HP, Laptop adalah barang privasi yang memilki kerahasiaan pribadi? Bukankah berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU ITE dilarang secara sengaja, tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik miliki orang lain dengan cara apapun?

 

Menurut hemat Penulis, Polisi, penyidik sesuai dengan UU 2/2002 tentang Kepolisian adalah orang yang berhak, dan tidak melawan hukum untuk dapat mengecek HP, komputer seseorang yang diduga men-download, mengirim bahkan menyimpan file yang bermuatan pornografi ataupun dengan alat di Kepolisian yang canggih, Polisi dapat menelusuri jejak digital, log data dalam mesin pencari internet si terduga. Jikalau terduga pengunduh, penyebar adalah siswa, maka yang berhak dan tidak melawan hukum untuk mengecek HP, komputer siswa tersebut adalah guru pada sekolah tersebut.

 

Penulis menarik kesimpulan bahwa pengunduh, penyebar, pemilik/yang menyimpan file produk pornografi dapat dijerat sanksi pidana baik pidana penjara dan/atau pidana denda sebagaimana diatur dalam UU Pornografi dan/atau UU ITE. Penulis mengimbau agar seluruh pihak bersama memerangi pornografi, Kominfo telah bekerja keras namun tetap harus didukung oleh pelbagai pihak untuk mencegahnya, orang tua, guru, istri/suami wajib memantau perbuatan yang dilakukan oleh anak, siswa, istri/suami di dunia maya khususnya untuk tidak mengakses website yang bermuatan pornografi. Misalnya orang tua memasang layanan antivirus yang juga dapat memblokir website pornografi pada komputer anak. Masyarakat seyogianya juga berperan aktif membantu Kominfo dengan cara mengadukan website yang memiliki muatan pornografi.

 

*)Rizky Karo Karo, S.H., M.H., adalah dosen FH UPH.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua