Senin, 01 Juli 2019

​​​​​​​Dari Soal Peralihan Tanah yang Dikuasai Negara Sampai Prosedur Ganti Nama

Hal lain yang di bahas terkait upaya hukum jika perusahaan memaksa karyawan resign hingga pemaksaan developer ke konsumen untuk membayar kelebihan tanah.
Tim Hukumonline

Hukumonline.com melalui salah satu rubriknya Klinik Hukumonline memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk bertanya dan memperoleh jawaban dari para praktisi hukum maupun ahli hukum. Dengan tagline “yang bikin melek hukum, emang klinik hukum”, Tim Klinik Hukumonline menyajikan informasi hukum yang sulit dipahami ke dalam artikel yang mudah dipahami. Klinik Hukumonline juga merupakan rubrik yang sangat digemari oleh masyarakat.

 

Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 10 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepanjang sepekan terakhir, mulai dari soal akta kelahiran yang salah ketik sampai soal penyelesaian sengketa data pribadi:

 

1. Upaya Hukum Jika Perusahaan Memaksa Karyawan Resign

Dengan adanya surat pengunduran diri, maka surat tersebut dianggap sah, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

 

Apabila terbukti adanya paksaan, maka surat pengunduran diri tersebut dapat dimintakan pembatalannya dan pekerja dapat mengklaim tentang tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) agar pekerja memperoleh hak-haknya.

 

Penjelasan lebih lanjut, silakan simak ulasan pada artikel ini.

 

2. Jika Tidak Ada Buku Nikah Saat Mengajukan Gugatan Cerai

Buku nikah bukan syarat utama untuk mengajukan cerai, buku nikah hanya merupakan syarat administratif. Syarat utama untuk mengajukan cerai adalah apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

 

Tetapi sebelum itu kami menyarankan Anda untuk berbicara baik-baik dengan istri sebelum memutuskan untuk bercerai. Penjelasan lebih lanjut, silakan simak ulasan berikut ini.

 

3. Peralihan Tanah yang Dikuasai oleh Negara

Pelepasan, penghibahan, penjualan dan perbuatan lain yang pada intinya pemindahtanganan tanah yang merupakan Barang Milik Negara yang dikuasai oleh Kementerian, maka Menteri atas kewenangannya harus mengetahui dan mengizinkan perbuatan tersebut sebagai pengguna Barang Milik Negara.

 

Tidak hanya itu, Menteri tersebut harus mengajukan permohonan usulan pemindahtanganan Barang Milik Negara melalui Menteri Keuangan.

 

Penjelasan lebih lanjut silakan simak ulasan berikut ini.

 

4. Jika Developer Memaksa Pembeli untuk Membayar Kelebihan Tanah

Tidak ada dasar hukum yang mengatur bahwa developer bisa memaksa pembeli untuk membeli tanah atau satuan rumah susun. Karena sejatinya dalam perjanjian jual beli selalu ada subjek hukum (penjual dan pembeli), adanya kesepakatan dari para pihak dan adanya hak dan kewajiban yang timbul antara penjual dan pembeli. Sehingga jika menganut kata sepakat maka harusnya tidak ada unsur paksaan dalam perjanjian jual beli.

 

Lantas bagaimana mengenai kelebihan tanah yang dimaksudkan? Penjelasan lebih lanjut silakan simak ulasan berikut ini.

 

5. Syarat Pemberian Remisi untuk Narapidana Narkotika

Ketentuan pemberian remisi pada narapidana narkotika yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakat secara eksplisit hanya diatur untuk narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

 

Simak ulasan lebih lanjut dalam artikel Syarat Pemberian Remisi untuk Narapidana Narkotika.

 

6. Kedudukan SK PNS Sebagai Jaminan Utang

Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) dapat dijadikan jaminan utang yang masuk pada jenis hak istimewa (privilege).

 

Hak jaminan baru mempunyai arti penting, kalau kekayaan yang dimiliki debitur (pihak yang berutang) tidak mencukupi guna melunasi semua utang-utangnya. Artinya selama PNS tersebut melunasi utangnya, maka SK PNS-nya tidak akan dipermasalahkan.

 

Penjelasan lebih lanjut silakan simak ulasan berikut ini.

 

7. Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin

Ada tiga jenis perjanjian perkawinan, yaitu:

  1. Pemisahan harta sama sekali;
  2. Pemisahan harta bawaan saja;
  3. Pemisahan terhadap untung rugi.

 

Perjanjian kawin hanya mengatur mengenai harta kekayaan, tetapi para pihak dapat mengatur hal-hal lain pada klausula tambahan berdasarkan asas kebebasan berkontrak selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

 

Simak ulasan selengkapnya dalam artikel Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin.

 

8. Prosedur Ganti Nama

Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Perubahan nama tersebut wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.

 

Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

 

Penjelasan lebih lanjut silakan simak ulasan berikut ini.

 

9. Ini Demo-Demo yang Dilarang

Demonstrasi dibolehkan oleh hukum sepanjang mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pihak yang menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dipidana.

 

Namun ada beberapa jenis demo yang dilarang lho, simak penjelasan lebih lanjut dalam artikel berikut ini.

 

10. Apabila Isi Bersih Air Minum dalam Kemasan Tidak Sesuai dengan Label

Pelaku usaha air minum dianggap telah melakukan pelanggaran karena memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan isi bersih atau netto sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.

 

Konsekuensinya dikenakan sanksi dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.

 

Selain itu, dapat pula dijatuhi hukuman tambahan lho, penjelasan lebih lanjut silakan simak ulasan berikut ini.

 

Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke http://www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua