Senin, 01 Juli 2019

260 Perkara Diregistrasi, Sidang Awal Sengketa Pileg 9 Juli di MK

Ada penggabungan beberapa permohonan di satu provinsi menjadi satu perkara.
Aida Mardatillah
Gedung MK Jakarta. Foto: RES

Sengketa Pilpres telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan berupa ditolak seluruhnya permohonan Prabowo-Sandi pada kamis (27/6) lalu. Masih ada satu lagi tugas MK dalam menangangi sengketa pemilu, yakni sengketa pemilu legislatif (Pileg). Dari 340 permohonan snegketa pileg yang diajukan, MK hanya meregistrasi 260 permohonan. Sidang pileg sendiri dimulai pada 9 Juli 2019.

 

“Hari ini 340 permohonan yang masuk ke MK, yang diregistrasi 260 permohonan. MK pun akan melakukan sidang pendahuluan ke-260 permohonan ini pada Selasa, 9 Juli 2019,” kata Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri, Fajar Laksono Suroso kepada Hukumonline, di Gedung MK, Jakarta, Senin (1/7).

 

Fajar menjelaskan alasan MK hanya meregistrasi 260 dari 340 permohonan. Menurutnya, ada penggabungan beberapa permohonan di satu provinsi menjadi satu perkara. Ia mencontohkan di Sumatra Utara. Misalnya, Partai A mengajukan permohonan hingga tiga kali, menerima akta permohonan perkara pemilu (APPP) juga tiga kali. Maka, ketika diregistrasi permohonan Partai A tersebut digabung menjadi satu perkara.

 

Sebelumnya, pemilu legislatif tahun 2019 ini diikuti 16 partai politik (parpol) nasional dan beberapa parpol lokal di Aceh dengan ribuan caleg DPR/DPRD dan DPD. Pada sengketa Pemilu 2014, terdapat 903 perkara PHPU yang diajukan oleh 14 parpol dan partai lokal, 34 perkara PHPU yang diajukan perseorangan calon anggota DPD

 

“Selain diregistrasi, hari ini pun MK menyampaikan salinan permohonan para pemohon kepada termohon (Komisi Pemilihan Umum), parpol dan Bawaslu. Dan, besok penyampaian panggilan sidang akan disampaikan ke semua pihak terkait serta mengunggah jadwal di website MK, baik terkait jadwal dan permohonan pemohon yang mengajukan sengketa pileg,” tutur Fajar.

 

Untuk diketahui, sengketa Pileg 2019 diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;  PMK No. 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam PHPU Anggota DPR dan DPRD; PMK No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam PHPU Anggota DPD, dan PMK No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara PHPU Anggota DPD, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden.

 

Fajar mengatakan penyelesaian sengketa pileg ini akan diselesaikan selama 30 hari kerja sejak permohonan diregistrasi secara lengkap. Objek permohonannya adalah Keputusan KPU atas hasil perolehan suara pileg yang mempengaruhi perolehan kursi DPR/DPRD, yang menjadi acuan ambang batas 4 persen perolehan suara parpol secara nasional (parliamentary threshold) sesuai bunyi Pasal 414 UU Pemilu.

 

Pemohon dalam sengketa yakni partai politik peserta pemilu. Jadi, kata fajar, para caleg DPR, DPRD Provinsi dan Kab/Kota yang ingin mengajukan permohonan sengketa hasil harus melalui partai politik yang mengusungnya. Tahapan proses sidangnya pun sama. Mulai proses pendaftaran permohonan, berkas permohonan diregistrasi, penentuan majelis panel.

 

(Baca: Bukti Tak Valid, MK Tolak 'Gugatan' Prabowo-Sandi)

 

Setiap sidang panel pendahuluan terdiri dari tiga majelis hakim yang akan menangani sengketa pileg per provinsi. Nantinya, parpol peserta pemilu mengajukan permohonan sengketa per provinsi. Selain sidang panel per provinsi, juga pemeriksaan sidang dibagi per daerah pemilihan (dapil).

 

Dia menjelaskan majelis panel hakim konstitusi yang memeriksa sengketa pileg per-provinsi tidak boleh sama dengan daerah asal hakim konstitusi yang bersangkutan. “Sidang panel per provinsi tidak boleh satu daerah dengan hakim konstitusi saat memeriksa sengketa pileg,” kata dia.

 

Kemudian, sidang panel pemeriksaan pendahuluan, rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk menjatuhkan putusan sela, sidang pemeriksaan pembuktian, dan putusan akhir. “Hasil dari pemeriksaan sidang panel akan dibahas dalam RPH (untuk menjatuhkan putusan sela),” terangnya.

 

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai mengumpulkan bukti perkara sengketa hasil Pemilihan Umum Legislatif 2019 yang akan dibawa ke MK.

 

“Kami hari ini masih menunggu buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) bahwa dari 339 gugatan yang dimohonkan para partai apakah semuanya akan dilanjutkan pada mahkamah atau tidak,” kata Komisioner KPU Ilham Saputra seperti dikutip dari Antara, Senin (1/7).

 

Apabila bukti dari KPU Kabupaten Kota dan Provinsi sudah lengkap, Ilham mengatakan KPU akan menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai bahan untuk memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pileg di MK.

 

Adapun sengketa yang diajukan antara lain terkait masalah internal dan perselisihan kursi terakhir di DPR RI. Ia juga mengatakan hampir semua partai politik melakukan proses permohonan ke MK.

 

Namun jika KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota tidak terdapat perselisihan hasil pemilu untuk pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka KPU daerah akan melakukan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih setelah Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

 

Bila terdapat sengketa maka akan diproses hingga selesai yang kemudian akan juga ditetapkan setelah proses di MK selesai. “DPR RI penetapannya 1 Oktober,” ucapnya. (ant)

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua