Senin, 01 July 2019

260 Perkara Diregistrasi, Sidang Awal Sengketa Pileg 9 Juli di MK

Ada penggabungan beberapa permohonan di satu provinsi menjadi satu perkara.
Aida Mardatillah
Suasana di depan gedung MK saat sengketa pilkada. Foto: RES

Sengketa Pilpres telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan berupa ditolak seluruhnya permohonan Prabowo-Sandi pada kamis (27/6) lalu. Masih ada satu lagi tugas MK dalam menangangi sengketa pemilu, yakni sengketa pemilu legislatif (Pileg). Dari 340 permohonan snegketa pileg yang diajukan, MK hanya meregistrasi 260 permohonan. Sidang pileg sendiri dimulai pada 9 Juli 2019.

 

“Hari ini 340 permohonan yang masuk ke MK, yang diregistrasi 260 permohonan. MK pun akan melakukan sidang pendahuluan ke-260 permohonan ini pada Selasa, 9 Juli 2019,” kata Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri, Fajar Laksono Suroso kepada Hukumonline, di Gedung MK, Jakarta, Senin (1/7).

 

Fajar menjelaskan alasan MK hanya meregistrasi 260 dari 340 permohonan. Menurutnya, ada penggabungan beberapa permohonan di satu provinsi menjadi satu perkara. Ia mencontohkan di Sumatra Utara. Misalnya, Partai A mengajukan permohonan hingga tiga kali, menerima akta permohonan perkara pemilu (APPP) juga tiga kali. Maka, ketika diregistrasi permohonan Partai A tersebut digabung menjadi satu perkara.

 

Sebelumnya, pemilu legislatif tahun 2019 ini diikuti 16 partai politik (parpol) nasional dan beberapa parpol lokal di Aceh dengan ribuan caleg DPR/DPRD dan DPD. Pada sengketa Pemilu 2014, terdapat 903 perkara PHPU yang diajukan oleh 14 parpol dan partai lokal, 34 perkara PHPU yang diajukan perseorangan calon anggota DPD

 

“Selain diregistrasi, hari ini pun MK menyampaikan salinan permohonan para pemohon kepada termohon (Komisi Pemilihan Umum), parpol dan Bawaslu. Dan, besok penyampaian panggilan sidang akan disampaikan ke semua pihak terkait serta mengunggah jadwal di website MK, baik terkait jadwal dan permohonan pemohon yang mengajukan sengketa pileg,” tutur Fajar.

 

Untuk diketahui, sengketa Pileg 2019 diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;  PMK No. 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam PHPU Anggota DPR dan DPRD; PMK No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam PHPU Anggota DPD, dan PMK No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara PHPU Anggota DPD, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden.

 

Fajar mengatakan penyelesaian sengketa pileg ini akan diselesaikan selama 30 hari kerja sejak permohonan diregistrasi secara lengkap. Objek permohonannya adalah Keputusan KPU atas hasil perolehan suara pileg yang mempengaruhi perolehan kursi DPR/DPRD, yang menjadi acuan ambang batas 4 persen perolehan suara parpol secara nasional (parliamentary threshold) sesuai bunyi Pasal 414 UU Pemilu.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua