Selasa, 02 July 2019

Tiga Indikasi Reformasi Polri Disebut Alami Kemunduran

Polri rawan “terseret” gejolak politik elit karena ada persoalan yang sifatnya vertikal dan horizontal. Menurut Komisioner Kompolnas, Polri telah mereformasi diri secara struktural, instrumen, dan kultur. Namun, reformasi kultur masih membutuhkan waktu panjang karena mengubah mindset dan perilaku tidak mudah.
Ady Thea DA
Suasana pelantikan sejumlah perwira tinggi kepolisian di Mabes Polri, Jakarta. Foto: RES

Reformasi memberi dampak signifikan terhadap perubahan di institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sejak Polri dipisahkan dari TNI. Sayangnya, proses reformasi Polri yang selama ini berjalan dirasa belum sesuai harapan. Pandangan ini disampaikan Peneliti Lokataru Anis Fuadah.

 

Anis mencatat sedikitnya ada tiga indikasi yang menunjukan terjadinya kemunduran reformasi Polri. Pertama, Polri rawan “terseret” gejolak politik elit. Kedua, ada resistensi atas tuntutan akuntabilitas Polri. Ketiga, cenderung melakukan praktik “represi” di ruang publik.

 

Dia menilai dalam lima tahun terakhir rawan penangkapan terhadap terduga makar dan upaya pembatasan hak berekspresi masyarakat berkaitan erat dengan dinamika politik di kalangan elit dan masyarakat. Misalnya, sebelum dan sesudah demonstrasi 22 Mei 2019 aparat kepolisian mengancam kebebasan sipil dengan menangkap sejumlah orang dengan tuduhan menyebar hoax dan massa yang ingin ikut demonstrasi itu “dilarang” menuju Jakarta.

 

Sejumlah orang yang dituduh makar dan ditetapkan sebagai tersangka, menurut Anis merupakan pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Sandiaga. Lokataru mencatat sedikitnya 25 pendukung Prabowo-Sandiaga dijadikan tersangka/terdakwa oleh Polisi.

 

Selain itu, aparat kepolisian dianggap melakukan diskriminasi dalam proses hukum yakni mendahulukan kriminalisasi terhadap pihak yang mengkritisi kebijakan negara dan mengabaikan proses hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan kekerasan di lapangan.

 

“Hal ini menunjukan aparat kepolisian menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan diskriminatif terhadap pihak yang berseberangan dengan pemerintah dan menempatkan kepolisian sebagai ‘pemain politik’, bukan pengayom masyarakat,” kata Anis dalam acara diskusi di Jakarta, Senin (1/7/2019). Baca Juga: Baca Juga: Perpres Tunjangan Kinerja Polri Telah Terbit, Apa Isinya

 

Reformasi kepolisian yang berjalan 5 tahun terakhir, lanjut Anis, menunjukkan ada persoalan mendasar dalam hal akuntabilitas di lingkungan kepolisian sebagai bagian aparat penegak hukum. Setidaknya, ada tiga persoalan yang seharusnya menjadi perhatian yakni dalam penanganan kasus pelanggaran hukum; penetapan kebijakan yang berpotensi mengancam kebebasan sipil; dan keterlibatan dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua