Selasa, 02 July 2019

Sinergi dan Koordinasi Berujung Supervisi

Pelimpahan perkara OTT Jaksa Kejati bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Aji Prasetyo
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (tengah). Foto: RES

Sinergi antar lembaga penegak hukum dalam menangani suatu tindak pidana memang sangat diperlukan, sebab selain bisa menjaga baik hubungan antar lembaga, sinergi terkadang diperlukan untuk memudahkan mengungkap perkara. Dalam kasus tindak pidana korupsi misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang kerap melibatkan lembaga lain untuk mendukung kinerjanya.

 

Contoh mudah apabila melakukan penggeledahan, penyidik KPK kerap kali meminta bantuan aparat kepolisian untuk melakukan pengawalan. Begitu juga bila melakukan pemeriksaan saksi di daerah, KPK seringkali meminjam kantor kepolisian untuk menggali keterangan para saksi yang dipanggil untuk melengkapi berkas perkara.

 

Sama halnya dengan kejaksaan, KPK juga sering kali melakukan sinergi dengan melakukan supervisi atau memfasilitasi dalam kasus tindak pidana korupsi. Seperti pada perkara korupsi dana Perusahaan daerah Konawe Selatan Tahun Anggaran 2012-2013 untuk kegiatan sewa alat berat. Kasus ini sudah disupervisi sejak 2018 lalu.

 

Tetapi sinergitas antar lembaga ini jangan juga salah kaprah. Seperti yang terjadi dalam dugaan korupsi yang melibatkan jaksa pada Kejati DKI Jakarta. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, Jan S Maringka, terang-terangan meminta KPK untuk memberikan kesempatan kepada Kejagung untuk menangani pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Agus Winoto. Agus merupakan salah satu tersangka dalam perkara ini.

 

Menurut Jan, hal ini bagian dari sinergitas antarlembaga dalam penanganan kasus korupsi. “Berikanlah kesempatan kepada kami untuk mengajukan melakukan sinergitas dalam penanganan perkara. Tadi sudah disampaikan beberapa tersangka, dan kemudian yang dikatakan kemarin OTT berikut dan dan barang buktinya akan diserahkan kepada kami termasuk dengan pihak-pihak terkait lain untuk dilakukan penangananan perkara selanjutnya," kata Jan saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (29/6).

 

Sementara Laode M Syarif mengaku yakin Kejaksaan Agung akan memproses secara profesional dua jaksa yang ikut terjaring tangkap tangan yaitu Kepala Subseksi Kejati DKI, Yadi Herdianto dan Kepala Seksi Kamnegtibum TPUL Kejati DKI Yuniar Sinar Pamungkas. Bahkan pihaknya telah memberikan sebagian barang bukti kepada kejaksaan.

 

“Jadi suudzon boleh, tapi kita juga boleh berprasangka baik kan? Jadi saya yakin kejaksaan akan sangat bersungguh-sungguh, untuk itu sebenarnya tim korsup juga sudah kita libatkan sekarang bahkan barang bukti yang kita miliki kita serahkan kesana (Kejaksaan),” ujar Syarif.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua