Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Senin (1/7/2019) kemarin. Dalam rapat ini, Komisi III DPR mengkritisi metode pengangkatan atau pengalihan dari penyelidik menjadi penyidik dari kalangan internal KPK.
Anggota Komisi III Nasir Djamil mengatakan gejolak konflik internal di KPK, seringkali dikaitkan keberadaan dualisme penyelidik dan penyidik di KPK dan Polri. Sebab, di KPK terdapat penyidik yang sudah berstatus pegawai KPK dan penyidik yang berasal dari institusi Polri.
“KPK semestinya dapat menyelesaikan persoalan ini menyangkut status penyidik dan penyelidik di KPK yang kerap memicu konflik internal,” kata Nasir Djamil, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Senin (1/7) kemarin di Komplek Gedung Parlemen.
Bagi Nasir, bila pimpinan KPK tidak menjelaskan persoalan ini kepada mitra kerjanya (DPR), masalah ini bisa menjadi liar. Bahkan, publik bisa menilai konflik yang terjadi sedemikian tajam antara penyidik dari korps bhayangkara dengan penyidik internal KPK. Dia meminta pimpinan KPK bisa menjelaskan agar publik dapat mengetahui persoalan ini secara utuh.
“Kami berharap pimpinan KPK memberi penjelasan yang terang benderang. Bagaimana upaya yang sudah dilakukan KPK dalam konsolidasi internal itu,” ujarnya. Baca Juga: Ketua KPK: Ada Dua Kasus Berbeda dalam OTT Oknum Jasa
Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan mengatakan rotasi pegawai di tubuh KPK perlu dijelaskan secara gamblang, seperti peralihan penyelidik menjadi penyidik. Dalam praktiknya peralihan dari penyelidik menjadi penyidik dilakukan dengan mekanisme dan proses yang ketat. Menurut KUHAP penyidik merupakan polisi dan definisi penyidik dan penyelidik berbeda.
Arteria berpandangan mengalihkan jabatan penyelidik menjadi penyidik melalui instrumen rotasi pegawai dinilai tidak tepat. Menurutnya, seseorang yang diangkat menjadi penyidik harus sesuai ketentuan dalam KUHAP. Pasal 1 angka 1 KUHAP menyebutkan, “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.”