Rabu, 03 July 2019

Tiga Majelis Panel yang Adili Sengketa Pemilu Legislatif

Dari 260 perkara, sebanyak 248 perkara diajukan oleh parpol dan 10 perkara lainnya diajukan calon anggota DPD dari 6 provinsi.
Agus Sahbani
Gedung MK Jakarta. Foto: RES

Mahkamah Konstitusi (MK) akan memulai sidang pendahuluan atas permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR/DPRD/DPD (legislatif) 2019 pada Selasa 9 Juli hingga Jum’at 12 Juli 2019 terhadap 260 permohonan/perkara. Dari 260 permohonan itu akan diperiksa dan diadli oleh tiga majelis panel MK yang sudah ditentukan.     

 

Kepala Bagian Humas dan Hubungan Dalam Negeri MK Fajar Laksono Suroso mengatakan Mahakamah telah menetapkan tiga Majelis Panel MK yang akan memeriksa perkara sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019. "Pemeriksaan perkara akan dilakukan oleh tiga Majelis Panel yang masing-masing terdiri atas 3 orang Hakim Konstitusi," ujar Fajar di Gedung MK, Rabu (7/3/2019) seperti dikutip dari Antara.

 

Majelis Panel pertama terdiri atas Anwar Usman selaku ketua dengan anggota Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat. Majelis Panel II diketuai oleh Aswanto dengan anggota Saldi Isra dan Manahan MP Sitompul. Untuk Majelis Panel III diketuai oleh I Dewa Gede Palguna dengan anggota Suhartoyo dan Wahiduddin Adams.

 

"Agenda sidang pemeriksaan pendahuluan akan digelar pada Selasa (9/7) hingga Jumat (12/7). Untuk pemanggilan sidang pemeriksaan pendahuluan ini telah disampaikan kepada para pihak pada Selasa (2/7)," tegasnya. Baca Juga: 260 Perkara Diregistrasi, Sidang Awal Sengketa Pileg 9 Juli di MK

 

Seperti diketahui, Pemilu Legislatif 2019 diikuti 16 partai politik (parpol) nasional dan beberapa parpol lokal di Aceh dengan ribuan caleg DPR/DPRD dan DPD. Pada sengketa  hasil Pemilu Legislatif 2014, terdapat 903 perkara PHPU diajukan 14 parpol dan partai lokal dan 34 perkara PHPU diajukan perseorangan calon anggota DPD.

 

Fajar menjelaskan alasan MK hanya meregistrasi 260 dari 340 permohonan karena ada penggabungan beberapa permohonan yang diajukan parpol yang sama di satu provinsi menjadi satu perkara. Seperti di Sumatera Utara, Partai A mengajukan permohonan hingga tiga kali, menerima akta permohonan perkara pemilu (APPP) juga tiga kali. Jadi, ketika diregistrasi permohonan Partai A tersebut digabung menjadi satu perkara.

 

“Dari 260 perkara, sebanyak 248 perkara diajukan oleh parpol dan 10 perkara lainnya diajukan calon anggota DPD dari 6 provinsi,” kata Fajar.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua