Kamis, 04 July 2019

Begini Hukum Perkawinan Sedarah di Indonesia

Perkawinan harus segera dibatalkan jika tercatat di KUA. Bila perkawinan terjadi di bawah tangan, maka akan batal demi hukum.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: BAS

Warga Sulawesi Selatan dibuat geger oleh peristiwa pernikahan sedarah antara dua kakak beradik. Pria dengan inisial A (32) nekat menikahi adik kandungnya sendiri F (20) pada 23 Juni lalu di Kalimantan. Informasi pernikahan ini terkuak setelah salah seorang kerabat melaporkan kejadian ini ke pihak keluarga di Kabupaten Bulukumba.

 

Pernikahan sedarah atau incest pada dasarnya adalah pernikahan yang dilarang dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (jika yang menikah beragama Islam).

 

Diuraikan dalam artikel klinik Hukumonline yang berjudul “Hukum Perkawinan Sedarah di Indonesia”, dalam UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun KUH Perdata, perkawinan itu dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, dan berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

 

Di dalam UU Perkawinan, larangan perkawinan sedarah ini dipertegas dalam Pasal 8 UU Perkawinan. Dalam konteks ini, untuk mencegah terjadinya perkawinan incest, pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan-perkawinan di atas dan Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari pasal di atas.

 








UU Perkawinan



Pasal 8:



Perkawinan dilarang antara dua orang yang:




  1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

  2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

  3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;

  4. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

  5. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

  6. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.


 

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Wirdyaningsih, berpendapat jika perkawinan sedarah itu terjadi dan secara sah dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA), maka hal yang wajib dilakukan adalah pembatalan perkawinan ke pengadilan agama. Namun bagaimana jika perkawinan tersebut dilakukan di bawah tangan atau menikah siri?

 

Wirdyaningsih menilai perkawinan sedarah yang dilakukan di bawah tangan dengan sendirinya akan batal demi hukum dan tidak sah karena melanggar UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (bagi yang beragama Islam).

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua