Kamis, 04 July 2019

Begini Hukum Perkawinan Sedarah di Indonesia

Perkawinan harus segera dibatalkan jika tercatat di KUA. Bila perkawinan terjadi di bawah tangan, maka akan batal demi hukum.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: BAS

Warga Sulawesi Selatan dibuat geger oleh peristiwa pernikahan sedarah antara dua kakak beradik. Pria dengan inisial A (32) nekat menikahi adik kandungnya sendiri F (20) pada 23 Juni lalu di Kalimantan. Informasi pernikahan ini terkuak setelah salah seorang kerabat melaporkan kejadian ini ke pihak keluarga di Kabupaten Bulukumba.

 

Pernikahan sedarah atau incest pada dasarnya adalah pernikahan yang dilarang dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (jika yang menikah beragama Islam).

 

Diuraikan dalam artikel klinik Hukumonline yang berjudul “Hukum Perkawinan Sedarah di Indonesia”, dalam UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun KUH Perdata, perkawinan itu dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, dan berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

 

Di dalam UU Perkawinan, larangan perkawinan sedarah ini dipertegas dalam Pasal 8 UU Perkawinan. Dalam konteks ini, untuk mencegah terjadinya perkawinan incest, pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan-perkawinan di atas dan Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari pasal di atas.

 

UU Perkawinan

Pasal 8:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

  1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
  2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
  3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
  4. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
  5. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
  6. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

 

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Wirdyaningsih, berpendapat jika perkawinan sedarah itu terjadi dan secara sah dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA), maka hal yang wajib dilakukan adalah pembatalan perkawinan ke pengadilan agama. Namun bagaimana jika perkawinan tersebut dilakukan di bawah tangan atau menikah siri?

 

Wirdyaningsih menilai perkawinan sedarah yang dilakukan di bawah tangan dengan sendirinya akan batal demi hukum dan tidak sah karena melanggar UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (bagi yang beragama Islam).

 

“Ini menarik, permasalahan umat Islam di Indonesia masih menganggap pernikahan di bawah tangan itu sah walaupun tidak dicatat di KUA, walaupun tidak dicatat secara resmi. Walaupun pernikahan itu di bawah tangan, seharusnya UU Perkawinan tetap berlaku, tapi ‘kan tidak dicatatkan, bisa saja proses itu kembali dibatalkan karena di agama Islam dan UU Perkawinan pun melarang karena larangan perkawinan salah satunya hubungan darah.  Meskipun tidak tercatat di negara dan menikah secara Islam bagi pemahaman orang awam, itu tetap tidak sah dan batal demi hukum,” kata Wirdyaningsih kepada hukumonline, Rabu (3/7).

 

(Baca Juga: Pembentuk UU Diperintahkan ‘Rombak’ Batas Usia Perkawinan)

 

Widryaningsih menambahkan bahwa UU Perkawinan tidak menganut sanksi pidana. Konsuekuensi dari hal-hal yang dilarang di dalam UU Perkawinan adalah bersifat administratif. Sanksi bagi perkawinan sedarah adalah pembatalan perkawinan, sedangkan bagi petugas KUA yang melanggar aturan dalam UU Perkawinan dikenakan sanksi administratif.

 

Meski demikian, lanjutnya, jika para pihak yang terlibat di dalam proses perkawinan incest tersebut terbukti melakukan kesengajaan dengan memalsukan dokumen serta saksi, maka perbuatan tersebut bisa dibawa ke ranah pidana.

 

“Ada pengelabuan hukum terkait pidana, dalam kasus ini perlu dipastikan lagi. Tapi jika memang itu ada pemalsuan dokumen, saksi palsu, bisa dituntut memberikan keterangan palsu dan dalam hukum pidana itu bisa. Kalau dalam Islam itu bisa batal demi hukum. UU perkawinan tidak ada (pidana), untuk petugas KUA ada sanksi administrasi, kalau ada dugaan pemalsukan kembalinya ke pidana secara umum,” jelasnya.

 

Masih dikutip dalam artikel yang sama dari Klinik Hukumonline, konsekuensi dari perkawinan yang tidak dicatat ini, keabsahannya tidak diakui. Staf Ahli Menteri Agama, Tulus, dalam artikel Pencatatan Perkawinan Justru Lindungi Warga Negara menuturkan suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya jika tidak dicatatkan. Pencatatan itu untuk tertib administrasi, memberikan kepastian hukum bagi status hukum suami, istri, anaknya, dan jaminan perlindungan terhadap hak yang timbul seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran. Pencatatan ini harus memenuhi syarat dan prosedur dalam UU Perkawinan.

 

Selain itu, peraturan perundang-undangan lain yang mengatur larangan perkawinan sedarah adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”). Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H. dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia yang berjudul Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama (hal. 61) menjelaskan antara lain bahwa apabila kita melihat kembali pada Pasal 30 KUH Perdata tentang larangan perkawinan, maka perkawinan yang dilarang adalah perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama dengan yang lain bertalian keluarga  dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun tidak sah, atau karena perkawinan; dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki dan saudara perempuan, sah atau tidak sah.

 

Hilman (hal. 65-66) juga menjelaskan bahwa menurut Hukum Islam, perkawinan yang dilarang (haram) dapat dibedakan antara yang dilarang untuk selama-lamanya dan untuk sementara waktu. Yang dilarang untuk selama-lamanya adalah perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, pertalian semenda, pertalian susan, dan sebab perzinahan. Perkawinan yang dilarang karena pertalian darah, karena perkawinan antara seorang pria dengan ibunya neneknya (terus ke atas), dengan anak wanitanya, cucu wanita (terus ke bawah), dengan saudara wanita, anak wanita dari saudara pria/wanita (terus ke bawah), perkawinan dengan bibi yaitu saudara wanita dari ibu/ayah, saudara dari nenek atau datuk (terus ke atas).

 

Akibat hukumnya, menurut Drs. Sudarsono, S.H., M.Si dalam bukunya Hukum Perkawinan Nasional (hal. 111), di dalam Pasal 90 KUH Perdata ditentukan bahwa pembatalan segala perkawinan yang berlangsung dengan menyalahi ketentuan-ketentuan termuat dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33, boleh dituntut (dimintakan pembatalan) baik oleh suami istri itu sendiri, baik oleh orang tua atau keluarga sedarah mereka dalam garis ke atas, baik pula oleh mereka yang berkepentingan atas pembatalan itu, ataupun oleh Kejaksaan.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua