Jumat, 05 July 2019

Pemerintah Diminta Segera Terbitkan PP Kompensasi Korban Terorisme

Masih ada korban terorisme yang selama ini belum mendapat kompensasi dan bantuan medis.
Ady Thea DA
Penanganan aksi terorisme di Jakarta. Foto: RES

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang membahayakan dan ancaman terhadap nilai kemanusiaan dan perdamaian dunia. Ketentuan ini termaktub dalam UU No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU. Penanganan terorisme secara khusus bukan hanya menindak pelaku, tapi juga melindungi dan memenuhi hak-hak korban.

 

Direktur Aliansi Indonesia Damai (Aida) Hasibullah Satrawi mengatakan korban terorisme tak hanya mengalami luka fisik, tapi juga psikologis. Hasibullah menjelaskan luka yang dialami korban tidak bisa sembuh dalam waktu singkat. Misalnya, ada korban bom Bali yang sampai saat ini masih membutuhkan perawatan medis yang biayanya mahal.

 

Sebagian korban yang mengalami luka berkepanjangan ini ada yang tidak bisa lagi menjalankan aktivitas seperti sebelumnya karena akibat bom itu membuat anggota tubuhnya tidak bisa berfungsi seperti sedia kala. Korban juga butuh waktu yang cukup untuk kembali bisa bersosialisasi dengan lingkungannya karena mengalami trauma.

 

Selain itu, keluarga korban menghadapi persoalan sosial dan ekonomi karena ada korban yang merupakan tulang punggung keluarga. Sayangnya, penderitaan yang dialami korban ini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Hasibullah menilai ketentuan  kompensasi ini baru bisa berjalan pada tahun 2018, padahal UU Pemberantasan Terorisme sudah ada sejak 2003.

 

Belum lagi, kata Hasbullah, ada proses panjang yang harus dilalui korban untuk mendapat kompensasi dan restitusi melalui putusan pengadilan. Tentunya, aturan ini menyulitkan bagi korban terutama korban lama seperti korban bom Bali dan bom Kuningan karena proses persidangan tindak pidana terorisme kasus ini sudah lewat. Sehingga, permohonan untuk kompensasi dan restitusi itu tidak bisa dimasukkan dalam gugatan.

 

Hasibullah melihat ada peluang bagi korban lama untuk mendapat kompensasi ini melalui Peraturan Pemerintah (PP) yang dimandatkan UU No.5 Tahun 2018. Tapi rancangan PP sampai sekarang belum terbit, padahal sudah melalui proses pembahasan. Karena itu, Aida mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan PP tersebut.

 

"Kami mendorong PP ini segera diterbitkan karena ada jangka waktu untuk memberikan kompensasi ke korban yakni 3 tahun setelah UU No.5 Tahun 2018 disahkan. Jika batas waktu  3 tahun lewat, maka korban dan keluarganya akan terus mengalami ketidakadilan," kata Hasibullah dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (4/7/2019). Baca Juga: PPATK Soroti Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Sektor Fintech

 

Salah satu korban bom Sarinah, Dwi S Rhomdoni, menghitung dari 30 korban bom Sarinah yang mengalami luka, hanya sebagian yang mendapat bantuan perawatan medis dan kompensasi. Perempuan yang disapa Dwieky itu merupakan salah satu korban yang sempat mendapat bantuan medis. Begitu pula kompensasi, melalui LPSK, kompensasi yang dituntut Dwieky dan sebagian korban bom Sarinah berhasil dimasukkan dalam gugatan.

 

Seperti Hasbullah, Dwieky mendesak pemerintah segera memenuhi hak-hak korban terorisme. Penting bagi korban untuk memperoleh hak-hak tersebut antara lain penanganan medis yang berkelanjutan, kompensasi, dan restitusi. Sampai saat ini Dwieky bolak-balik menyambangi rumah sakit karena harus mendapat penanganan medis. Peristiwa nahas itu membuat Dwieky mengalami patah tulang leher dan sering pingsan tanpa sebab yang jelas.

 

“Kami mendorong pemerintah, kementerian dan lembaga terkait untuk terus memaksimalkan upaya-upaya untuk memenuhi hak-hak korban terorisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Dwieky.

 

Pengamat Terorisme dari Universitas Indonesia, Solahudin mengatakan UU No.5 Tahun 2018 memberi ruang besar bagi aparat penegak hukum untuk menjerat terduga dan pelaku terorisme. Misalnya, dalam UU Terorisme sebelumnya aparat hanya bisa menjerat pelaku yang memang terbukti merencanakan aksi terorisme. Tapi sekarang, orang yang masuk organisasi teroris bisa dijerat pidana.

 

“Ini memudahkan aparat kepolisian melakukan pencegahan. Oleh karena itu, di tahun 2018 sampai ratusan orang terduga teroris yang ditangkap,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua