Senin, 08 July 2019

Pusat Bantuan Hukum PERADI Jakarta Pusat Siap Beri Layanan Gratis

Jadwal piket layanan tiga kali dalam seminggu di Sekretariat DPC Peradi Jakarta Pusat, lantai 11 Gedung Sarinah.
Normand Edwin Elnizar
Pengurus PBH Peradi Jakarta Pusat berfoto bersama pimpinan Peradi usai pelantikan. Foto: NEE

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) Jakarta Pusat kepengurusan periode 2019-2022 resmi dilantik, Jumat (5/7) malam. Sardianto Tambunan dikukuhkan sebagai Ketua pertama PBH Peradi Jakarta Pusat. “Piket kami tiap Senin, Rabu, Jumat, mulai pukul sepuluh pagi sampai pukul tiga sore, di Sekretariat di Gedung Sarinah,” kata advokat yang biasa disapa Sardi ini kepada Hukumonline usai pelantikan.

 

Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Nasional Peradi, Fauzie Yusuf Hasibuan di Hotel Sahid, Jakarta Pusat. Acara ini dilaksanakan bersamaan dengan silaturahim halal bil halal Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi Jakarta Pusat. Tampak ratusan advokat anggota DPC Peradi Jakarta Pusat menghadiri pelantikan.

 

PBH Peradi adalah salah satu program nasional para advokat Peradi untuk memperluas jangkauan akses keadilan khusus kalangan masyarakat tidak mampu. Unit kerja yang dibentuk pada lingkup kerja DPC Peradi tersebut berisi para advokat yang memiliki tugas tetap memberikan bantuan hukum gratis atas nama Peradi.

 

Sardi bersama para pengurus PBH Peradi Jakarta Pusat mengaku telah mempersiapkan sejumlah program untuk layanan gratis yang mereka sediakan. “Kami akan memberikan edukasi dan advokasi untuk masyarakat tidak mampu,” katanya. Ia mengatakan salah satu isu yang menjadi prioritas adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

 

Para pengurus PBH Peradi Jakarta Pusat akan bertugas piket untuk melayani masyarakat tidak mampu pada waktu yang disebutkan Sardi. Ia mengatakan bahwa pihaknya telah menyebarkan informasi seluas mungkin soal layanan jasa gratis yang mereka sediakan. Masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan tidak perlu khawatir dipungut biaya.

 

Baca:

 

Layanan gratis ini pun tidak hanya untuk masyarakat yang tinggal di Jakarta Pusat. Sardi mengatakan, bahwa PBH Peradi Jakarta Pusat siap menerima permohonan masyarakat tidak mampu dari berbagai wilayah tempat tinggal. “Boleh dari manapun, nanti kalau lokasinya memang di luar Jakarta akan kami distribusikan ke PBH wilayah terdekat,” katanya.

 

Setiap anggota DPC Peradi Jakarta Pusat pun dapat terlibat secara suka rela memberikan jasa pro bono masing-masing. “Seorang advokat belum sempurna disebut advokat kalau belum pernah menangani pro bono,” ujar Sardi.

 

Oleh karena itu, layanan gratis dari PBH Peradi Jakarta Pusat ini juga menjadi sarana para advokat menyalurkan tanggung jawab pro bono yang melekat pada profesinya. “Anggota DPC Peradi Jakarta Pusat tinggal datang saja, pasti ada yang bisa dikerjakan,” katanya lagi.

 

Berikut daftar nama pengurus PBH DPC Peradi Jakarta Pusat periode 2019-2022 berdasarkan Surat Keputusan DPN PERADI Nomor: Kep. 045/PERADI/DPN/IV/2019 yang ditandatangani pada 2 April 2019 lalu.

 

 

Arman Hanis, Ketua DPC Peradi Jakarta Pusat, mengatakan bahwa berdirinya PBH Peradi Jakarta Pusat berawal banyaknya permintaan bantuan hukum ke sekretariat mereka. Saat itu DPC Peradi Jakarta Pusat belum resmi membentuk PBH di lingkup kerja DPC mereka. “Mereka sering datang ke sekretariat, lalu saya dan teman-teman berinisiatif membentuk PBH,” kata Arman kepada Hukumonline.

 

Pembentukan PBH di lingkup kerja DPC Peradi memang sangat bergantung pada dukungan pengurus DPC. Hal ini karena PBH membutuhkan dukungan personel dan dana yang dialokasikan dari DPC masing-masing. Sebelum PBH Peradi didirikan, tidak ada jadwal khusus untuk melayani masyarakat yang tiba-tiba datang meminta bantuan. “Sekarang sudah ada jadwal piket PBH tiga kali seminggu untuk masyarakat,” ujar Arman.

 

Arman mengatakan bahwa layanan PBH Peradi Jakarta Pusat terbuka bagi seluruh masyarakat tidak mampu. Kantor PBH Peradi Jakarta Pusat bergabung dengan sekretariat DPC Peradi Jakarta Pusat di lantai 11 Gedung Sarinah, Jakarta Pusat.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua