Senin, 08 Juli 2019

Menata Aset, MA Luncurkan Aplikasi SIPERMARI

Diharapkan SIPERMARI bisa menjadi solusi terbaik sebagai media atau alat bantu yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi BMN pada satuan kerja di lingkungan MA dan pengadilan di bawahnya secara cepat dan akurat.
Aida Mardatillah
Gedung MA Jakarta. Foto: RES

Dalam upaya mewujudkan peradilan modern, Mahkamah Agung (MA) meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung (SIPERMARI). Aplikasi ini secara resmi diluncurkan oleh Ketua MA M. Hatta Ali, Sabtu (6/7/2019) kemarin di Batam. Aplikasi ini dipergunakan MA dan badan peradilan di bawahnya untuk menatausahakan aset berupa Barang Milik Negara (BMN) agar terwujud tertib administrasi, tertib fisik atau pengelolaan dan tertib hukum.

 

“Aplikasi ini merupakan kebijakan strategis dalam penatausahaan aset BMN di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah di Gedung MA Jakarta, Senin (8/7/2019). Baca Juga: Keluarkan Surat Edaran, MA Wajibkan 56 Pengadilan Negeri Terapkan E-Court

 

Abdullah menerangkan MA dan badan peradilan dibawahnya membutuhkan aplikasi untuk penatausahaan BMN sebagaimana yang sudah diterapkan seluruh kementerian dan lembaga lain melalui aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara). Hanya saja, aplikasi ini bersifat umum belum mengakomodir kebutuhan-kebutuhan khusus dalam pengelolaan aset di MA dan badan-badan peradilan di bawahnya.

 

Bagi MA, aplikasi SIPERMARI ini dapat dipergunakan terhadap lima hal. Pertama, sebagai pengolah data BMN secara akurat yang bersifat terperinci. Kedua, dapat dipergunakan sebagai sarana pengawasan dan pengendalian atau monitoring dan evaluasi BMN. Ketiga, dapat dipergunakan untuk pelaporan dan pencetakan data BMN.

 

Keempat, dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pimpinan untuk mengambil kebijakan terkait alokasi anggaran untuk perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan aset. Kelimadapat dipergunakan sebagai wahana informasi bagi publik dan stakeholder terkait data aset yang digunakan satuan kerja di MA dan badan-badan peradilan di bawahnya.

 

“Diharapkan SIPERMARI bisa menjadi solusi terbaik sebagai media atau alat bantu yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi BMN pada satuan kerja di lingkungan MA dan pengadilan di bawahnya secara cepat dan akurat,” kata dia.

 

Kerjasama dengan Kemenkeu

Abdullah menuturkan selama ini aplikasi penatausahaan BMN tersebut dikembangkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Karena itu, pengembangan aplikasi SIPERMARI ini, MA bekerja sama dan perlu mendapat persetujuan dari Kemenkeu. Dalam hal ini, Direktur Barang Milik Negara dari sisi kebijakan data laporan BMN; Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) dari sisi aplikasi SIMAN; Kepala Pusat Informasi dan Teknologi dari sisi koneksi dan alur data base BMN.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua