Senin, 08 Juli 2019

Mitigasi Potensi Kerugian: Kunci Penting Sebelum Masuk Proses Arbitrase

 

Dalam arbitrase kerugian yang bisa dimintakan, dibatasi pada prinsip keadilan (fairness) antar kedua belah pihak. Ia mencontohkan, untuk membangun suatu gedung harapan keuntungan uang diinginkan anggaplah Rp100 miliar, sementara biaya untuk membangun gedung menghabiskan dana sebesar Rp50 milyar. Di Arbitrase, katanya, para pihak hanya bisa meminta ganti kerugian Rp100 atau Rp50 miliar, tidak bisa dua-duanya.

 

“Dalam konteks ini, kita bisa enggak dapat keuntungan yang seharusnya bisa kita terima. Jadi itu pertimbangan yang perlu dipikirkan sebelum masuk ke arbitrase,” jelasnya.

 

(Baca: Pemerintah Kesulitan Eksekusi Putusan ICSID)

 

Ditambah lagi, penalty clause dalam arbitrase dianggapnya sangat excessive (berlebihan). Para pihak kerap dihukum untuk mencegah terjadinya wanprestasi dan angkanya terkesan sangat berlebihan dan tidak rasional, belum lagi ditambahkan dengan biaya arbitrase.

 

“Apalagi bila chance permohonan arbitrasenya diterima juga kecil. Dalam posisi itu sebaiknya kalkulasikan secara reasonable. Kalau akhirnya ditolak-tolak juga kan artinya kita bisa rugi dari awal,” katanya.

 

Sementara itu, mitigasi risiko yang digunakan oleh Partner Hadiputranto Hadinoto Lawfirm (HHP), Andi Kadir, salah satunya berporos pada perkiraan pembelaan apa saja yang berpotensi akan diterima oleh arbiter dengan latar belakang common law.

 

Pada umumnya, arbiter asal common law lawyer sangat strict terhadap isi suatu kontrak dalam memutus perkara. Sementara, hukum Indonesia yang digunakan sebagai choice of law dapat melakukan adanya modifikasi kontrak atas alasan pelaksanaan kontrak bertentangan dengan prinsip iktikad baik dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

 

“Dari kaca mata arbiter dengan background common law, bagaimana mereka menyikapi argumentasi iktikad baik ini?” tukasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua