Senin, 08 Juli 2019

MA Luruskan Kekeliruan Persepsi Kasus Baiq Nuril

MA mempersilakan jika Baiq Nuril mengajukan amnesti atau grasi kepada Presiden Jokowi.
Aida Mardatillah
Gedung MA. Foto : ASH

Polemik kasus Baiq Nuril kembali bergulir pasca Majelis MA menolak permohonan peninjauan kembali (PK). Putusan PK bernomor 83 PK/Pid.Sus/2019 ini menyebutkan putusan kasasi MA yang dinilai mengandung kekhilafan/kekeliruan hakim yang nyata, tidak dapat dibenarkan.

 

Karenanya, putusan kasasi MA yang menghukum Baiq Nuril selama 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta tetap berlaku. Dalam putusan kasasi, Baiq terbukti menyebarkan konten yang mengandung kesusilaan sudah tepat dan benar seperti diatur Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

 

“Dalam pertimbangannya, putusan judex jurist tersebut dianggap sudah tepat dan benar,” ujar Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro saat memberi keterangan pers di Gedung MA Jakarta, Senin (8/7/2019).

 

Dalam putusan kasasi, Baiq Nuril dinyatakan bersalah karena merekam pembicaraan via telepon seluler antara Kepala SMAN 7 Mataram, H Muslim dengan Baiq Nuril, ketika Muslim menelepon Nuril yang dianggapnya sebagai pelecehan seksual oleh atasannya itu. Rekaman tersebut kemudian disimpan Baiq Nuril dan diserahkan kepada Imam Mudawin selaku saksi dalam perkara ini.

 

Imam kemudian memindahkan bukti rekaman tersebut dan disimpan secara digital di laptop-nya hingga tersebar luas. “Terdakwa yang menyerahkan telepon seluler miliknya kepada orang lain, kemudian dapat didistribusikan dan dapat diakses informasi atau dokumen elektronik yang berisi pembicaraan bermuatan kesusilaan yang tidak dapat dibenarkan. Atas alasan tersebut permohonan PK terdakwa ditolak," kata Andi.

 

Atas putusan PK itu, MA kembali dikritik oleh sebagian kalangan masyarakat. Bahkan, sejumlah pihak dan organisasi masyarakat sipil mendesak Presiden Jokowi untuk memberikan amnesti kepada Baiq Nuril ketimbang grasi. Sebab, syarat mendapatkan grasi sangat terbatas yakni bagi terdakwa yang divonis minimal dua tahun penjara, seumur hidup, dan hukuman mati. Sedangkan pidana yang dijatuhkan kepada Baiq hanya 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta.

 

Meski begitu, MA mempersilakan Baiq mengajukan grasi kepada Presiden Jokowi sebagai kepala negara sebagaimana diatur Pasal 14 ayat (1) UUD Tahun 1945. Nantinya, Presiden sebelum memutuskan apakah grasi dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan atau pendapat MA. “Silakan saja ajukan grasi ke presiden, nanti MA juga akan mempertimbangkan,” kata Andi.  

 

Sementara itu, dalam Pasal 14 ayat (2) UUD Tahun 1945 disebutkan permohonan amnesti dan abolisi juga menjadi kewenangan presiden RI selaku kepala negara. Namun sebelum presiden memutuskan apakah amnesti/abolisi diterima atau ditolak, terlebih dahulu mendengar pertimbangan atau pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Ini (amnesti) bukan kewenangan MA,” lanjutnya. Baca Juga: MK Tolak PK Baiq Nuril, Presiden Didesak Berikan Amnesti

 

Andi juga meluruskan tudingan jika MA sendiri tidak melaksanakan Perma No. Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dia menerangkan dalam konteks kasus ini, Baiq Nuril sebagai terdakwa, bukan sebagai saksi atau korban.

 

Dalam Perma itu, yang dimaksud dengan perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik hukum sebagai saksi korban atau perempuan sebagai pihak. “Dalam perkara berproses ini, perempuan sebagai terdakwa, bukan sebagai korban. Kalau dia sebagai korban, ya tentunya ada jalur hukumnya, dia (Baiq) bisa melaporkan kepada penyidik polisi,” katanya.

 

Dua perkara berbeda

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah merasa telah terjadi kekeliruan dalam persepsi masyarakat ketika menanggapi perkara Baiq Nuril ini. “Ada beberapa kekeliruan yang viral, seperti tindak pidana yang diatur dalam UU ITE dan kasus pelecehan seksual yang dicampur aduk, itu adalah dua perkara berbeda yang seharusnya dipisah,'' ujar Abdullah dalam kesempatan yang sama.

 

Abdullah menegaskan perkara yang diadili dan telah diputus oleh MA (inkracht) terkait dengan UU ITE mengenai penyebaran konten berupa rekaman pembicaraan. Dalam kasus ini, Baiq Nuril merupakan terdakwa kasus pelanggaran UU ITE karena terbukti menyebarluaskan informasi yang dalam telepon selulernya terkait pihak lain dan dianggap merugikan.

 

”Mau diapakan rekaman itu, itulah tipu muslihatnya. Kenapa orang lain sampai tahu ada rekaman itu, itulah yang harus dipertanyakan karena berarti ada penyebaran informasi,'' kata Abdullah.

 

Terkait dengan perkara pelecehan seksual yang dipermasalahkan banyak pihak, menurut Abdullah, perkara itu memang sudah dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Barat, tetapi berkas perkara pelecehan seksual itu belum diserahkan kepada pengadilan. “Hingga saat ini masih dalam penyidikan, berkas bahkan belum diserahkan ke pengadilan,” ujarnya.

 

Dia enggan menanggapi kemungkinan adanya fakta baru yang diungkapkan dalam perkara pelecehan seksual terhadap Baiq Nuril. “Saya tidak mau berandai-andai, apalagi itu adalah perkara yang berbeda, mengingat yang satu (perkara UU ITE) sudah diadili dan diputus hingga tingkat PK. Sementara yang banyak diperbincangkan publik adalah perkara pelecehan seksualnya. Ini hal yang berbeda dan kekeliruan ini yang menjadi viral,” katanya.

Hukum dan Etika
 - Muhammad Idris
09.07.19 11:01
Inilah bukti bahwa hukum itu adakalanya mengabaikan etika...alat bukti yang seharusnya digunakan untuk menghukum terduga melakukan pelecehan justru digunakan untuk menghukum korban, memang secara normatif jika mengabaikan isi masalahnya baiq bersalah tp mestinya mahkamah sebagai lembaga tertinggi dalam penegakan hukum menilai penyebab terjadinya kesalahan ini, mahkamah seagung itu kok putusannya kayak putusan pengadilan tingkat 1...sayang sekali baiq tidak melapor balik supaya bisa dilihat bagaimana sikap MA...layak ditunggu
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua