Selasa, 09 Juli 2019

Dua Lembaga Ini Dukung Presiden Terbitkan Amnesti untuk Baiq Nuril

Instrumen hukum yang ada belum dinilai belum mampu mengungkap pelecehan seksual nonfisik seperti dalam kasus Baiq Nuril. Karena itu, kasus Baiq Nuril momen bagi pembentuk UU untuk mengesahkan RUU PKS.
Ady Thea DA
Komnas Perempuan. Foto: SGP

Ditolaknya permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Baiq Nuril Maknun mendapat sorotan banyak pihak. Putusan PK bernomor 83PK/Pid.Sus/2019 itu memperkuat putusan kasasi No.574K/Pid.Sus/2018 yang intinya menyatakan Baiq Nuril bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Putusan kasasi itu menjatuhkan pidana selama 6 bulan dan denda Rp500 juta.

 

Komisioner Komnas Perempuan Budi Wahyuni mengatakan lembaganya prihatin dengan putusan MA tersebut. Komnas Perempuan berpendapat Baiq Nuril adalah korban pelecehan seksual nonfisik. Perekaman yang dilakukan Baiq Nuril atas dugaan pelecehan seksual yang dialaminya itu dalam rangka melaporkan peristiwa tersebut untuk mendapat keadilan. Sayangnya, Baiq Nuril dijerat UU ITE karena dianggap menyebarkan dokumen elektronik yang memuat pelanggaran kesusilaan. Ironisnya, pihak yang sesungguhnya menyebarkan dokumen tersebut, dan pelaku pelecehan seksual malah lolos dari jerat hukum.

 

Meski menghargai putusan MA itu, Budi mengatakan Komnas Perempuan menyayangkan majelis hakim tidak menggunakan Perma No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam memeriksa perkara ini. Padahal, Perma ini penting untuk mengenali hambatan akses perempuan pada keadilan sekaligus langkah afirmasi menciptakan kesetaraan seluruh warga negara di hadapan hukum.

 

Komnas Perempuan juga menyayangkan sikap Polda NTB yang menghentikan penyidikan kasus perbuatan cabul yang dilaporkan Baiq Nuril. Penghentian kasus ini terjadi karena aparat tidak mampu menerjemahkan batasan perbuatan cabul sebagaimana diatur KUHP. Aparat hanya memahami perbuatan cabul yang dilakukan dengan kontak fisik. Kondisi ini membuat korban kekerasan dan pelecehan seksual nonfisik tidak pernah terlindungi.

 

Budi menilai instrumen hukum yang ada sangat terbatas, sehingga tidak bisa mengenali berbagai bentuk kekerasan seksual. Alih-alih mendapat keadilan, korban pelecehan dan kekerasan seksual malah potensial dikriminalkan. “Keterbatasan sistem hukum ini bukan hanya dari sisi materil, tetapi juga formil (hukum acara) sebagai standar yang harus dijalankan pengadilan, sejak dari penerimaan laporan hingga persidangan,” kata Budi dalam jumpa pers di kantor Komnas Perempuan Jakarta, Senin (8/7/2019). Baca Juga: MA Luruskan Kekeliruan Persepsi Kasus Baiq Nuril

 

Momen sahkan RUU PKS

Sedikitnya ada 5 rekomendasi Komnas Perempuan untuk perkara ini. Pertama, mendesak DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan memastikan ketentuan terkait 9 jenis kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual tetap dipertahankan. Kedua, meminta Presiden Joko Widodo memberikan amnesti untuk Baiq Nuril sebagai langkah khusus sementara atas keterbatasan sistem hukum pidana dalam melindungi korban kekerasan seksual.

 

Ketiga, meminta hakim pengawas MA mengoptimalkan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Perma No.3 Tahun 2017 di lingkup pengadilan sejak tingkat pertama sampai MA. Keempat, mengusulkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) dan Dinas PPPA mengupayakan pemulihan serta pendampingan untuk Baiq Nuril, terutama kepada keluarga dan anak-anaknya yang masih kecil.

 

Kelima, mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menerbitkan kebijakan zero tolerance kekerasan dan pelecehan seksual. Sekaligus merekomendasikan kepada semua pendidik di institusi formal dan nonformal meningkatkan edukasi mencegah kekerasan seksual.

 

Wakil Ketua LPSK Livia Istania DF Iskandar mengatakan lembaganya mendukung Baiq Nuril untuk mendapatkan keadilan. Baiq Nuril merupakan korban pelecehan seksual sekaligus terpidana yang dijerat menggunakan UU ITE. LPSK mendukung upaya lain untuk memberikan keadilan bagi Baiq Nuril. “LPSK mendukung apapun upaya tersebut. Salah satu upaya yang dimungkinkan untuk didorong adalah pemberian amnesti,” kata dia.

 

Menurut Livia, perkara ini menjadi momentum bagi pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. RUU ini membuka peluang untuk menjatuhkan pidana pelaku kekerasan seksual baik fisik dan nonfisik. Sampai saat ini Baiq Nuril masih dalam perlindungan LPSK dan mendapat layanan pemenuhan hak prosedural dan bantuan psikososial. “Kami memberikan perlindungan kepada Baiq Nuril sebagai terlapor dan korban,” tutupnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua