Selasa, 09 Juli 2019

Mau Pakai e-Recap dalam Pilkada? KPU Perlu Perhatikan Beberapa Hal

Hasil audit sistem teknologi yang digunakan juga mutlak harus dipublikasikan secara transparan kepada publik.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Proses rekapitulasi suara di KPU. Foto: RES

Komisi Pemilihan Umum menggulirkan wacana untuk menjadikan Sistem Informasi Penghitungan (Situng) sebagai metode resmi untuk menghitung hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2020 mendatang. Jika gagasan ini direalisasikan, berarti Situng yang selama ini hanya sekadar instrumen transparansi KPU terhadap masyarakat untuk mengetahui progres penghitungan suara dalam Pemilihan Umum time by time, akan menggantikan mekanisme rekapitulasi manual berjenjang.

Salah satu argumentasi KPU hendak menerapakan situng sebagai metode penghitungan hasil secara resmi adalah untuk mempercepat proses rekapitulasi hasil Pilkada. Jika berhasil diterapkan pada Pilkada 2020, rencananya Situng akan dipakai pada Pemilu 2024. “Situng sebagai hasil resmi itu ke depan dimungkinkan sebagai hasil resmi (Pemilu) 2024 dengan asumsi sejak Pilkada 2020 sudah digunakan,” ujar Komisioner KPU, Viryan Aziz, di Jakarta, Jumat (5/7) lalu.

Proses rekapitulasi yang dilakukan secara manual memang menjadi salah satu persoalan yang dihadapi dalam Pemilu dan Pilkada di Indonesia. Untuk Pilkada misalnya, KPU menghabiskan waktu rekapitulasi selama 14 hari. Perhitungan harus dilakukan secara berjenjang mulai dari

Tempat Pemungutan Suara (TPS). Salah satu faktor  yang memperlambat rekapitulasi berjenjang adalah beban administrasi Pemilu yang perlu diselesaikan di setiap jenjang rekapitulasi. Banyak pekerjaan administratif, seperti mengisi sejumlah data, yang harus dilakukan petugas di setiap jenjang.

Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) juga melihat persoalan lain, terbukanya ruang manipulasi paska penghitungan suara di tingkat TPS. Suara pemilih bisa hilang setelah dipindahkan dari TPS bersamaan dengan kotak suaranya. “Ada kotak suara yang dibuang ke laut,” ujar Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, kepada hukumonline beberapa waktu lalu.

(Baca juga: Polemik Situng, Ahli Pemohon versus Ahli Termohon).

Kelemahan lain metode rekapitulasi manual berjenjang adalah kesalahan teknis dalam proses penulisan suara yang dituangkan di formlir rekapitulasi. Tidak jarang terjadi kesalahan hitung hasil perolehan suara yang dituangkan ke dalam formulir rekapitulasi. Untuk itu, ketika KPU menggulirkan wacana untuk menggunakan Situng sebagai mekanisme resmi penghitungan hasil pemilihan, sejumlah pihak mulai memperhitungkan kelebihan dan kekurangan dari metode baru tersebut. salah satunya datang dari Perludem.

Perludem menilai metode Situng atau rekapitulasi berbasis teknologi elektronik (e-recap) merupakan metode yang tepat untuk digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Setidaknya sejumlah kelompok masyarakat sipil telah mempraktikkan metode ini selama penyelenggaraan Pemilu 2019 yang lalu. Perludem sebagai salah satu yang pernah menerapkan metode ini mengakui bahwa selain mempercepat rekapitulasi perlehan hasil Pemilu, e-recap mampu meminimalisasi potensi manipulasi termasuk kesalahan teknis penghitungan. “Namun, kami berpandangan ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dan dikaji secara serius sebelum menerapkan e-recap,” ujar Titi Anggraini kepada hukumonline.

Penggunaan metode penghitungan berbasis teknologi ini menurut Titi mesti dipersiapkan secara matang, memperhatkan aspek inklusifitas, dan juga memperhitungkan kecukupan waktu. Hal ini terutama untuk mempersiapkan uji coba sistem secara berulang dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang tersebar di daerah. Mereka harus dibekali pengetahuan yang memadai untuk menghindari kesalahan teknis. “Dengan waktu yang cukup terutama untuk melakukan uji coba berulang, pelatihan yang maksimal untuk para petugas/operator teknis,” ujar Titi.

Tidak hanya itu, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan sistem berbasis teknologi ini, KPU mesti membuka ruang adanya audit teknologi secara akuntabel. Menurut Perludem, hasil audit sistem atas teknologi yang digunakan juga mutlak harus dipublikasikan secara transparan kepada publik. Perlu diingat, selama persidangan sengketa hasil pemilu Presiden–Wakil Presiden lalu, meskipun bukan merupakan metode resmi, Situng sempat dipersoalkan.

Perludem mendorong agar penggunaan metode e-recap dilakukan secara bertahap. Artinya, tidak secara keseluruhan daerah yang menyelengarakan Pilkada pada 2020 diterapkan metode e-recap. Dengan memberlakukan e-recap secara bertahap diharapkan KPU memiliki waktu untuk mempersiapkan kematangan sistem yang digunakan oleh e-recap. Selain itu, sekaligus membangun ruang kepercayaan publik terhadap metode ini.

Untuk itu, Perludem mengingatkan agar pada tahap awal KPU tidak segera menghilangkan metode penghitungan manual. Diperlukan antisipasi terhadap kemungkinan terburuk yang akan muncul terhadap hasil penghitungan berbasis teknologi. Untuk itu, penerapan e-recap mesti berjalan sejara bersamaan dengan rekpaitulasi manual. Hal ini demi mengantisipasi adanya kesalah hitung, perbedaan hasil, bahkan sengekta yang mungkin diajukan oleh peserta Pemilu. Demi memudahkan investigasi lebih jauh untuk menguji kebenaran hasil e-recap. “Namun hasil resmi tetap berdasarkan e-recap,” ujar Titi.

(Baca juga: Ahli Beberkan Seluk Beluk Situng KPU).

Masih demi menjaga kepercayaan publik, terhadap sistem keamanan Situng, KPU mesti menyiapkan sistem keamanan yang memadai. Perludem menilai, terhadap hal ini KPU perlu membuka ruang audit secara independent kepada pihak ketiga yang hendak menguji akurasi sistem Situng. Hukumonline mencatat, hal ini juga ikut disuarakan oleh beberapa pihak selama sengekta hasil Pemilu Presiden – Wakil Presiden, Juni lalu. Salah satu yang ikut mendapat perhatian publik adalah ketika hal ini disuarakan oleh tim hukum Pemohon di sidang MK.

Sebagai upaya perbaikan untuk menghasilkan proses penghitungan yang lebih efektif dan akuntabel, metode berbasis teknologi ini harus disosialisasikan kepada publik secara tegas, dan jelas. Pemahaman publik terhadap metode e-recap mesti memadai terutama pihak-pihak yang nantinya akan menjadi pemangku kepentingan pada Pilkada mendatang. Publik tentu masih mengingat bagaimana arsitek Situng yang dihadirkan KPU dalam persidangan MK menjelaskan panjang lebar terkait keberadaan sistem ini. Sebagai platform online, Situng masih sering dikira memiliki bentuk fisik. Untuk itu, Perludem menilai penggunaan e-recap mesti mendapat dukungan dari semua pemangku kepentingan.

Dari aspek regulasi, penggunaan e-recap harus diatur oleh kerangka hukum yang kuat sebagai jaminan legalitas terhadap eksistensi e-recap. Hal ini dipandang penting untuk   mengantisipasi berbagai permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaanya di lapangan. Sementara, UU Pilkada yang ada saat ini (UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 sebagai Undang-Undang, UU No. 8 Tahun 2015 mengenai Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015, dan UU No. 10 Tahun 2016), belum memberikan payung hukum bagi penerapan rekapitulasi penghitungan suara secara elektronik dalam penyelenggaraan pilkada di Indonesia.

“Selain itu, E-recap ini juga mesti diatur di dalam Peraturan KPU secara detil, bukan sebatas pengaturan bahwa rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara elektronik,” poin perludem dalam keterangan tertulisnya kepada hukumonline.

Sebelumnya KPU bersama sejumlah pihak mengadakan focus grup discussion untk membahas rekapitulasi elektronik di Pilkada 2020. Dalam FGD tersebut membahas tentang evaluasi penggunaan teknologi informasi pada Pemilu 2019. Menurut Komisioner KPU, hasil FGD tersebut akan di sampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama DPR dengan Komisi II hari ini. Termasuk salah satunya terkait rencana penggunaan sistem e-recap. “Senin RDP dengan Komisi II dan menyampaikan rancangan PKPU tahapan program Jadwal Pilkada 2020,” ujar Viryan kepada wartawan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua