Selasa, 09 Juli 2019

Makar dalam Pasal 104 KUHP Tidak Ditujukan Kepada Calon Presiden

Hak asasi untuk menyampaikan pendapat ada batasnya.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Polisi merilis barang bukti yang diperoleh dari seorang tersangka makar, beberapa waktu lalu. Foto: RES

Polisi telah melimpahkan berkas perkara tersangka kasus makar, Eggy Sudjana dan Lieus Sungkharisma, pada pertengahan Juni lalu. Jaksa punya kewenangan untuk memeriksa berkas dan menyatakan apakah sudah lengkap atau tidak. Dua berkas ini merupakan bagian dari sejumlah orang yang ditangkap polisi dan kemudian dituduh melakukan makar kepada Presiden dan pemerintahan yang sah.

 

Tuduhan makar, terutama melanggar Pasal 104 KUHP, menimbulkan pro kontra di kalangan ahli hukum. Penafsiran makar dari kata aanslag dalam Wetboek van Strafrecht, salah satu yang dikritisi. Arti makar dalam bahasa Arab tidak sama maksudnya dengan aanslag dalam bahasa Belanda.

 

Dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta, Senin (8/7) kemarin, persoalan makar ini kembali mengemuka. Salah satu yang disinggung adalah penggunaan pasal makar terhadap para pelaku demonstrasi atau tokoh yang berpidato seraya melayangkan kritik kepada calon pasangan presiden-wakil presiden.

 

Pertanyaan mendasar apa dasar penetapan status tersangka makar kepada mereka yang ditangkap? “Banyak orang bertanya-tanya mengenai dasar penetapan seseorang sebagai tersangka melakukan tindak pidana makar yang terkait dengan kegiatan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,” ujar Dosen hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakkir dalam diskusi bertema ‘Makar: Antara Kebebasan Berpendapat vs Penafsiran Hukum’.

 

(Baca juga: Mantan Kapolda Metro Jaya Tersangka Makar karena Ucapan di Video)

 

Mudzakkir berpendapat, pasal 104 KUHP kepada presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat. Bukan ditujukan kepada orang yang sedang mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Jika penegak hukum lebih jeli melihat situasi, obyek tindak pidana makar yang dituduhkan kepada sejumlah aktivis merupakan Presiden yang sedang menjabat. Pada saat bersamaan, konteks dari tindakan yang dituduhkan makar tersebut dilakukan kepada seorang calon presiden dari lembaga petahana. Ada perbedaan dalam konstruksi hukum itu, dan seharusnya, kata dia, perlu dipahami aparat penegak hukum. Rezim hukum yang seharusnya diterapkan adalah rezim hukum pemilu.

 

Di dalam rezim hukum Pemilu sebagaimana yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017, ada  sejumlah ketentuan pidana. Mudzakkir menilai tidak tepat menggunakan pasal makar kepada seseorang yang memiliki perbedaan pilihan politik dengan calon presiden petahana yang sedang berkontestasi di dalam Pemilu. “Karena statusnya sebagai Calon Presiden, maka Ir. Djoko Widodo tidak dapat menjadi objek sasaran tindak pidana makar terhadap Presiden atau Wakil Presiden,” ungkap Mudzakkir.

 

Mudzakkir menyebutkan, pada faktanya orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana makar terhadap Presiden adalah orang-orang yang masuk dalam kelompok Tim Kampanye atau simpatisan pasangan Calon Presiden lain yang akan berhadapan dengan calon presiden petahana. Untuk itu, demi menjaga keseimbangan penerapan hukum maka sudah seharusnya Joko Widodo ditempatkan sebagai calon presiden. Bukan lagi presiden yang sedang menjabat.

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 104 KUHP yang dimaksud Presiden sebagai objek makar tersebut adalah Presiden yang sah yang pada tindak pidana makar terjadi sedang menjabat sebagai Presiden. Mudzakkir menilai persoalan status ini menjadi penting dalam negara hukum Indonesia untuk menempatkan dugaan tindak pidana makar atau tindak pidana Pemilu.  

 

(Baca juga: Ada Kekeliruan Pemahaman tentang Makar)

 

Ia menilai, tindakan pengerahan masa dalam rangka menyampaikan pendapat di muaka umum merupakan tindakan yang dilidungi oleh konstitusi. Untuk itu, tindakan tersebut termasuk hak konstitusional yang tidak bisa dijadikan alasan untuk mempidanan seseorang atas tuduhan perbuatan makar. “Karena mereka berkumpul untuk menyampaikan pendapat yang terkait dengan dugaaan terjadinya kecurangan dalam penyelenggaran pemilihan umum,” ujarnya.

 

Kebebasan berpendapat

Di tempat yang sama, pakar hukum pidana Universitas Nasional, Azmi Syahputra mengingatkan, Mahkamah Konstitusi sebelumnya pernah mengeluarkan putusan Nomor 7/PUU-XV/2017. Salah satu pertimbangan putusan tersebut menyebutkan bahwa pasal makar diperlukan untuk melindungi kepentingan hukum negara. Dalam putusan yang sama, MK juga mengingatkan penegak hukum harus berhati-hati untuk melindungi kepentingan hukum negara.

 

“Penegak hukum harus berhati-hati dalam menerapkan pasal yang berkenaan dengan makar agar pasal ini tidak menjadi alat untuk membungkam kebebasan menyampaikan pendapat dalam negara demokratis,” ujar Azmi.

 

Meski begitu, Azmi mengingatkan mengenai adanya batasan kebebasan menyampaikan pendapat. Dalam hubungan antar sesama masyarakat, Azmi mengakui adanya sebagian kalangan yang merasa kebebasan untuk menyampaikan pendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dilindungi. Namun, ia mengingatkan bahwa dalam kerangka konstitusi Indonesia, kebebasan tersebut masih memiliki batasan.

 

Ia menyitir Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, “dalam menjalankan dan melindungi hak asasi dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketetiban umum”.

 

(Baca juga: Tiga Indikasi Reformasi Polri Disebut Alami Kemunduran)

 

Secara konstitusional, kata Azmi, ada batasan kebebasan yang harus diperhatikan di Indonesia. Rezim HAM tidak bisa ditafsirkan dan diselenggarakan sebebas-bebasnya karena dibatasi oleh adanya penghormatan atas hak asasi orang lain. Ini harus diperhatikan dan menjadi kewajiban dasar setiap warga negara jika hendak menyampaikan pandangan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua