Berita

Makar dalam Pasal 104 KUHP Tidak Ditujukan Kepada Calon Presiden

Hak asasi untuk menyampaikan pendapat ada batasnya.
Oleh:
Moh. Dani Pratama Huzaini
Bacaan 2 Menit

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 104 KUHP yang dimaksud Presiden sebagai objek makar tersebut adalah Presiden yang sah yang pada tindak pidana makar terjadi sedang menjabat sebagai Presiden. Mudzakkir menilai persoalan status ini menjadi penting dalam negara hukum Indonesia untuk menempatkan dugaan tindak pidana makar atau tindak pidana Pemilu.  

 

 

Ia menilai, tindakan pengerahan masa dalam rangka menyampaikan pendapat di muaka umum merupakan tindakan yang dilidungi oleh konstitusi. Untuk itu, tindakan tersebut termasuk hak konstitusional yang tidak bisa dijadikan alasan untuk mempidanan seseorang atas tuduhan perbuatan makar. “Karena mereka berkumpul untuk menyampaikan pendapat yang terkait dengan dugaaan terjadinya kecurangan dalam penyelenggaran pemilihan umum,” ujarnya.

 

Kebebasan berpendapat

Di tempat yang sama, pakar hukum pidana Universitas Nasional, Azmi Syahputra mengingatkan, Mahkamah Konstitusi sebelumnya pernah mengeluarkan putusan Nomor 7/PUU-XV/2017. Salah satu pertimbangan putusan tersebut menyebutkan bahwa pasal makar diperlukan untuk melindungi kepentingan hukum negara. Dalam putusan yang sama, MK juga mengingatkan penegak hukum harus berhati-hati untuk melindungi kepentingan hukum negara.

 

“Penegak hukum harus berhati-hati dalam menerapkan pasal yang berkenaan dengan makar agar pasal ini tidak menjadi alat untuk membungkam kebebasan menyampaikan pendapat dalam negara demokratis,” ujar Azmi.

 

Meski begitu, Azmi mengingatkan mengenai adanya batasan kebebasan menyampaikan pendapat. Dalam hubungan antar sesama masyarakat, Azmi mengakui adanya sebagian kalangan yang merasa kebebasan untuk menyampaikan pendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dilindungi. Namun, ia mengingatkan bahwa dalam kerangka konstitusi Indonesia, kebebasan tersebut masih memiliki batasan.

 

Ia menyitir Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, “dalam menjalankan dan melindungi hak asasi dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketetiban umum”.

 

 

Secara konstitusional, kata Azmi, ada batasan kebebasan yang harus diperhatikan di Indonesia. Rezim HAM tidak bisa ditafsirkan dan diselenggarakan sebebas-bebasnya karena dibatasi oleh adanya penghormatan atas hak asasi orang lain. Ini harus diperhatikan dan menjadi kewajiban dasar setiap warga negara jika hendak menyampaikan pandangan.

Berita Terkait