Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, mengemukakan tingkat pertumbuhan ekonomi bisa maksimal bila semua pihak melakukan segala sesuatunya secara 100 persen. Masalah regulasi dan institusi diyakini sebagai penghambat tumbuhnya perekonomian.
“Untuk melihat apa penyebab lambatnya pertumbuhan tersebut kami melakukan yang namanya diagnosa pertumbuhan, dan ternyata faktor pertama dalam ekonomi Indonesia yang menghambat pertumbuhan adalah masalah regulasi dan institusi,” kata Bambang, seperti dilansir situs Setkab, Selasa (9/7).
Institusi, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas itu, artinya birokrasi pemerintahan masih dianggap belum cukup andal untuk bisa memudahkan investasi maupun melancarkan di sektor perdagangan.
Sedangkan di regulasi hambatan utamanya adalah masih banyaknya regulasi atau implementasi regulasi yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk ekspor, misalnya. Bambang mencontohkan ternyata administrasi dan kepabeanan untuk urusan ekspor di Indonesia memakan waktu rata-rata 4,5 hari yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga. Ia mencontohkan Singapura cuma setengah hari, maupun Vietnam, Thailand yang sekitar dua hari.
Demikian juga untuk investasi. Bambang memaparkan untuk memulai bisnis dari ease of doing business terlihat misalkan untuk memulai investasi di Indonesia diperlukan rata-rata masih sekitar 19 hari. Itu masih jauh di atas negara-negara tetangga yang jumlah hari untuk memulai investasinya lebih rendah dari pada Indonesia.
Selain itu, lanjut Bambang, ternyata biaya untuk mulai investasi di Indonesia pun lebih tinggi dibandingkan biaya memulai investasi di negara-negara tetangga. Sebagai salah satu solusi pemerintah harus fokus kepada penataan regulasi, khususnya regulasi yang dianggap bisa menghambat investasi maupun perdagangan, baik ekspor maupun impor.
“Bahwa ternyata lebih lama dan lebih mahal itu saja membuktikan dari segi daya saing pun Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara tetangga. Jadi kuncinya kepada penataan kembali regulasi dan implementasi dari regulasi itu sendiri di lapangan,” kata Bambang.