Rabu, 10 July 2019

DPR Tak Istimewakan Anggotanya yang Nyalon Anggota BPK

Apapun latar belakang calon sepanjang memiliki kemampuan (kompetensi) dan profesionalitas tinggi, dan concern terhadap peningkatan kualitas audit layak menempati kursi anggota BPK.
Rofiq Hidayat
Gedung BPK. Foto: Sgp

Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota BPK Komisi IX DPR telah menjaring 32 nama calon yang lulus seleksi administrasi dari 64 nama yang mendaftar. Selanjutnya, 32 nama tersebut diserahkan ke pimpinan DPR dan DPD. Lalu, 32 nama tersebut bakal menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Namun, dari 32 nama itu, 10 nama diantaranya merupakan politisi.    

 

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan sejumlah koleganya di DPR memiliki hak untuk maju dalam pencalonan anggota BPK. Sebab, tidak ada aturan melarang anggota dewan atau politisi menjadi calona anggota BPK. Yang pasti, kata dia, semua calon akan diperlakukan sama dalam proses uji kepatutan dan kelayakan.

 

“Kita sesuai aturan dalam UU No.15 Tahun 2016 tentang BPK. Kalau isunya mengistimewakan sesama anggota DPR, nanti bisa dilihat hasil akhirnya seperti apa, siapa saja yang terpilih,” ujar Misbakhun kepada Hukumonline di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (9/7/2019). Baca Juga: Banyak Politisi Mendaftar Calon Anggota BPK

 

Seperti diketahui, dari 32 nama yang lulus seleksi administrasi, 10 nama diantaranya merupakan politisi yang sebagian besar merupakan anggota DPR periode 2014-2019. Seperti, Pius Lustrilanang, Wilgo Zainar (Partai Gerindra); Ahmadi Noor Supit, Ruslan Abdul Gani (Partai Golkar); Nurhayati Ali Assegaf (Partai Demokrat).

 

Kemudian, Akhmad Muqowam (Partai Persatuan Pembangunan); Tjatuf Sapto Edy (Partai Amanat Nasional); Daniel Lumban Tobing (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Dan Harry Azhar Aziz dan Achsanul Qosasih merupakan anggota BPK  (petahana) yang kembali mencalonkan diri dan lulus seleksi administrasi.  

 

Misbakhun meminta masyarakat tidak apriori terhadap proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Sebab, Komisi XI berjanji akan melakukan proses uji kelayakan secara terbuka dan objektif. “Kita menjamin objektivitas uji kelayakan dan kepatutan di komisinya nanti. Karena itu, semua masukan masyarakat melalui media amat diperlukan dan menjadi perhatian tim kecil (Pansel) di Komisi XI,” kata dia.

 

Dia menerangkan panitia seleksi di Komisi XI DPR merupakan tim kecil yang terdiri dari anggota Komisi XI dari semua fraksi partai yang memeriksa persyaratan administrasi termasuk penilaian makalah yang dijadikan bahan. Selanjutnya, pimpinan Komisi XI mengirimkan 32 nama calon ke DPD untuk meminta masukan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua