Rabu, 10 Juli 2019

Dituduh Langgar Hak Cipta, Bank Sampoerna Klaim Tabungan SAKU Realisasi POJK

Bank Sampoerna dan Alfamart bersikukuh Tabungan SAKU merupakan realisasi POJK No.19/POJK.03/2014.
Hamalatul Qur'ani
Bank Sampoerna dan Alfamart Digugat Langgar Hak Cipta Tabungan Anak. Foto: RES

PT Bank Sahabat Sampoerna, PT Midi Utama Indonesia (Alfamidi) dan PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) dituduh melakukan pelanggaran hak cipta terkait pelaksanaan program Tabungan SAKU (Tasaku). Tuduhan itu dilayangkan melalui gugatan No.18/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst sejak 20 Maret lalu. Dalam petitum gugatannya, penggugat menuntut ganti kerugian materiil sebesar Rp5,5 miliar dan ganti rugi immateriil sebesar Rp10 miliar. Hari ini, sudah memasuki agenda sidang pemeriksaan bukti dan keterangan ahli.

 

Awal mulanya, kakak beradik Bambang Widodo dan Endang Trido Rubyati mengaku menciptakan konsep menabung dengan sistem pemanfaatan teknologi electronic point of sale (epos) atau mesin kasir dan electronic data capture dalam fasilitas ritel modern dengan nama Tabungan Anak Pintar Indonesia (TAPI). Dari penelusuran hukumonline, TAPI telah tercatat pada pangkalan data DJKI terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2011.

 

Hanya saja, tepat pada 19 November 2014, OJK telah mengundangkan Peraturan yang mengadopsi konsep yang mirip dengan produk TAPI milik penggugat. Program ini dikenal dengan program Laku Pandai. Alhasil, berdasarkan data OJK pada tahun 2016 sudah sebanyak enam Bank yang tercatat menyelenggarakan Program Laku Pandai. Hingga kini, per-Maret 2019 setidaknya sudah ada 26 bank umum konvensional dan empat bank umum syariah yang telah terdaftar sebagai bank Penyelenggara Program Laku Pandai.

 

Kuasa Hukum Bank Sampoerna, Tugabus Dely, mengatakan tak ada pelanggaran hak cipta yang dilakukan pihaknya dalam kasus ini. Ia justru menyebut program Tabungan SAKU merupakan bentuk realisasi atas POJK No.19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai). Buktinya, pasca keluarnya POJK tersebut ada banyak Bank selain Sampoerna dan Alfa Group yang juga telah membentuk program-program dengan sistem sama.

 

Bahkan atas produk ini, Ia mengklaim pihaknya telah mengantongi empat sertifikat HKI atas nama Tasaku. Sehingga, Ia berpandangan dengan adanya gugatan terhadap produk Tasaku, maka sama halnya penggugat telah melakukan serangan terhadap program Laku Pandai yang merupakan program yang dicanangkan Pemerintah Indonesia.

 

“Secara tidak langsung, gugatan pelanggaran HKI terhadap produk Tasaku ini merupakan serangan terhadap program Laku Pandai milik Pemerintah,” ujarnya.

 

Corporate Communication Bank Sahabat Sampoerna, Ridy Sudarma mengungkapkan bahwa produk Tasaku diluncurkan oleh Bank Sampoerna dan Alfamart Group pada tahun 2015, persisnya satu tahun setelah OJK mencanangkan program Laku Pandai. Konsep dasar dari tasaku disebutnya serupa dengan konsep bank-bank lain yang juga merealisasikan POJK a quo.

 

(Baca: Termohon Lebih dari Satu, Hakim Tolak PKPU Indoferro)

 

Sebagai informasi, konsep ini berbentuk penyediaan layanan keuangan tanpa kantor (branchless banking) yang sasarannya adalah masyarakat kecil yang belum menggunakan dan/atau mendapatkan layanan perbankan. Program ini dilaksanakan oleh Bank penyelenggara melalui kerjasama dengan Agen. Agen selanjutnya berfungsi sebagai kepanjangan tangan Bank untuk menyediakan layanan perbankan tersebut yang salah satunya berupa tabungan.

 

Masih merujuk data OJK, hingga kini setidaknya sudah terdapat sebanyak 1.073.134 agen di seluruh Indonesia dengan jumlah outstanding rekening mencapai 23.340.281 nasabah. Sementara jumlah outstanding tabungan mencapai Rp2,51 triliun.

 

Dengan konsep dasar sama, namun Bank-Bank Penyelenggara Program Laku Pandai ini menggunakan nama Agen yang berbeda-beda. Sebut saja Agen Bank Mandiri (Bank Mandiri), Agen 46 (BNI), Agen Laku (BCA) dan Agen Saku (Bank Sahabat Sampoerna).

 

“Bank Sahabat Sampoerna di sini memanfaatkan jaringan retail dengan melalui kerjasama dengan Alfamart Group,” katanya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua