Kamis, 11 Juli 2019

DPN PERADI Gelar Halalbihalal untuk Perkuat Soliditas Antarpengurus

Halalbihalal diharapkan dapat menjadi mediator untuk mempersatukan kembali pengurus agar tetap solid dan utuh sehingga dapat melakukan yang terbaik bagi organisasi.
CT-CAT
Seluruh pengurus beserta pimpinan dan Ustaz Tile berfoto bersama setelah acara sebagai wujud soliditas dan kebersamaan. Foto: Istimewa.

Halalbihalal 1 Syawal 1429H yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) untuk tahun 2019 telah dilaksanakan secara sederhana. Kegiatan yang mengusung tema ‘Dengan Semangat Halal Bihalal Kita Tingkatkan Soliditas dan Kinerja PERADI Sebagai Cerminan Profesionalisme Advokat Indonesia’ ini diadakan di kantor Sekretariat Nasional PERADI, Grand Slipi Tower pada Senin 7 Juli lalu.

 

Muhammad Aqil Ali, pengurus bidang Pembelaan Profesi sebagai panitia menyampaikan, penyelenggaraan halalbihalal ini dititikberatkan untuk pengurus internal, khususnya jajaran DPN PERADI dan Staf Seknas. “Harapannya, di satu tahun akhir masa bakti kita menjadi lebih optimal dan maksimal lagi dalam melayani anggota. Karena empat tahun sudah begitu cepat berlalu, sangat tidak mungkin bagi kita untuk memuaskan puluhan ribu anggota dan ratusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di seluruh Indonesia,” tutur dia.

 

Ustaz Nur Fadhilah Yusuf atau dikenal dengan Ustaz Tile selaku penceramah mengungkapkan, halalbihalal seharusnya menjadi refleksi Ramadan yang sudah dilalui. Melalui halalbihalal ini, ia berharap—Ramadan mampu membuat orang-orang yang berpuasa menjadi pribadi yang disiplin, jujur pada diri sendiri dan Allah SWT, serta peka pada sesama dan lingkungan. Sebagai sebuah organisasi, setiap pengurus, daerah, dan anggota PERADI sendiri harus seperti lima jari yang memiliki peran serta karakter masing-masing. Misalnya, jempol sebagai simbol pemimpin; jari telunjuk sebagai simbol kemapanan; jari tengah simbol TNI dan Polri; jari manis sebagai simbol anak-anak muda; serta kelingking sebagai simbol perempuan. Pada akhirnya, semua jari harus bersatu agar tangan mampu melakukan hal yang seharusnya dilakukan.

 

“Begitu juga dalam hal kepemimpinan, PERADI dan anggota diharapkan seperti imam dan makmum. Keduanya harus punya ilmu sebagai imam maupun makmum. Semua orang bisa jadi makmum, tapi imam harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan syar’i. Semangat kebersamaan dan kekompakan penting menjadi kunci dalam bekerja. Dengan kebersamaan, maka kerja berat menjadi ringan,” Ustaz Tile menambahkan.

 

Membangun Soliditas Antarpengurus

Bersalam-salaman di penghujung acara antara pimpinan dan pengurus sebagai wujud soliditas dan kebersamaan dalam profesionalisme.

 

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPN PERADI, Fauzie Yusuf Hasibuan menyatakan, semangat Idulfitri yang masih cukup kental diharapkan mampu menyinkronkan beragam perbedaan pilihan dan pendapat yang pernah ada akibat pemilu. Lebih lanjut, halalbihalal juga diharapkan dapat menjadi mediator untuk mempersatukan kembali pengurus agar tetap solid dan utuh sehingga dapat melakukan yang terbaik untuk organisasi demi eksistensi profesi advokat sebagai penegak hukum yang officium nobile.

 

“Di samping itu, adanya kegiatan berpuasa bagi yang muslim dan situasi bertoleransi bagi yang nonmuslim selama sebulan penuh melatih kejujuran dan kepekaan yang diharapkan melahirkan pribadi-pribadi advokat yang tangguh, jujur, serta bertanggung jawab pada kebenaran dan keadilan dalam menjalankan profesinya,” ujar Fauzie mengakhiri pembicaraan.

 

Adapun acara halalbihalal berlangsung cukup meriah dan sangat terasa keakraban di antara pengurus yang hadir. Sebelum acara, siangnya Ketua Umum juga memimpin Rapat Harian Pengurus DPN PERADI. Rapat harian ini membahas soal kegiatan dan keputusan taktis yang perlu diambil untuk kepentingan kelancaran aktivitas organisasi yang dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pembina Otto Hasibuan dan Julius Rizaldi.

 

Artikel ini merupakan kerja sama antara Hukumonline dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua