Kamis, 11 July 2019

Aturan Penuh Ganjil-Genap Perlu Dikaji

M. Agus Yozami

Pemberlakuan sistem ganjil-genap kendaraan roda empat di DKI Jakarta secara penuh seperti saat pelaksanaan Asian Games 2018, dinilai perlu dikaji lebih mendalam. Pengamat transportasi Darmaningtyas mengatakan aturan ganjil-genap masih belum efektif untuk menanggulangi permasalahan kemacetan di ibu kota.

 

“Pemberlakuan aturan ganjil-genap lalu mungkin masih dapat dimaklumi masyarakat karena ada momentum Asian Games 2018 yang menjadi bagian semua lapisan masyarakat. Namun, saya rasa perlu dipikirkan lagi bila memang aturan tersebut hendak diberlakukan secara permanen karena agak berat,” katanya seperti dilansir Antara, Kamis (11/7).

 

Darmaningtyas menyarankan agar pemerintah provinsi dan para pemangku kepentingan lebih menggalakkan gerakan pemanfaatan transportasi publik.

 

“Ya itu kan sudah ada commuterline, TransJakarta. Lalu sekarang ada MRT. Nanti warga Bekasi juga bisa mengoptimalkan LRT. Masyarakat sudah memiliki semakin banyak pilihan moda transportasi,” ujarnya.

 

Sebelumnya, aturan ganjil-genap diterapkan saat Asian Games 2018 mulai pukul 06.00 WIB hingga 21.00 WIB. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) telah mengajukan usulan pemberlakuan kembali aturan ganjil-genap kendaraan roda empat di ibu kota yang ditandatangani Kepala BPTJ, Bambang Prihartono, Selasa (8/7). Usulan yang ditujukan kepada Kementerian Perhubungan dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bernomor TJ.102/1/2/BPTJ-2019. (ant)

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua