Jumat, 12 July 2019

Dianggap Coreng Lembaga Peradilan, Dua Hakim PN Jaksel Dihukum Penjara

Panitera, advokat, dan pengusaha juga dihukum.
Aji Prasetyo
Iswahyu Widodo dan Irwan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto: RES

Sambil berdiri, dua terdakwa kasus suap mendengar dengan saksama ketika Ni Made Sudani, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, membacakan putusan terhadap mereka. Biasanya kedua terdakwa ini duduk di kursi majelis hakim, tetapi kini menjadi terdakwa.

Ya, keduanya, Iswahyu Widodo dan Irwan, sebelumnya menjalankan profesi sebagai hakim di PN Jakarta Selatan sebelum mereka terjaring operasi tangkap tangan KPK. Mereka akhirnya diproses hukum bersama panitera, advokat, dan pengusaha yang terlibat dalam kasus suap. Mereka diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kamis (11/7) kemarin, Pengadilan Tipikor Jakarta membacakan putusan.

Dalam putusannya, majelis menganggap perbuatan Iswahyu dan Irwan terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Menjatuhkan pidana oleh karenanya (kepada Terdakwa I R. Iswahyu Widodo dan Terdakwa II Irwan) dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda Rp200 juta, apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan penjara selama 2 bulan," kata Hakim Ketua Ni Made Sudani.

Majelis berpandangan bahwa perbuatan kedua terdakwa mencoreng lembaga peradilan. Inilah antara lain yang memperberat hukuman. Lagipula, perbuatan menerima suap yang dilakukan kedua hakim dianggap tidak mendukung program pemerintah. Faktor yang meringankan adalah berlaku sopan, menyesali perbuatan, dan punya tanggungan keluarga. Apalagi, terdakwa telah mengabdi puluhan tahun kepada negara melalui profesi hakim.

(Baca juga: Tuntutan Terhadap Hakim Dua Kali Lipat Tuntutan Terhadap Advokat).

Selain kedua hakim, ada nama M. Ramadhan. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini dianggap sebagai perantara suap kepada dua hakim. Majelis menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan. Ketiga terdakwa ini yaitu Iswahyu Widodo, Irwan dan Ramadhan terbukti secara bersama-sama dan berlanjut menerima uang sebesar Rp150 juta, dan Sin$47 ribu dari pengusaha Martin P. Silitonga melalui advokat Arif Fitrawan.

Penyuap

Martin dan Arif selaku penyuap pun dianggap terbukti bersalah memberi uang kepada dua orang hakim dan satu panitera itu untuk mempengaruhi putusan perkara di PN Selatan. Keduanya dihukum dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan 3 tahun 10 bulan dengan denda masing-masing Rp150 juta subsider 2 bulan.

Majelis menyebut adanya upaya bahu-membahu dari kelima terdakwa untuk berbuat kejahatan. "Adanya kerjasama yang erat antar terdakwa dan unsur melakukan tindak pidana telah selesai dengan sempurna," pungkas majelis.

Sayangnya, dalam sidang terbuka, majelis tidak membacakan apa pertimbangan memberatkan atau meringankan. Dalam rekuisitor  penuntut umum, salah satu pertimbangan memberatkan jaksa terhadap Martin yaitu ia sedang menjalani proses hukum atas perkara lain. Sedangkan Arif, statusnya sebagai advokat yang juga penegak hukum jadi pertimbangan memberatkan.

Baik Iswahyu, Irwan, Ramadhan dan Arif serta penuntut umum sama-sama pikir-pikir atas putusan ini. Hanya Martin yang langsung menerima vonis majelis.

Awal mula perkara

Kasus ini bermula dari dugaan suap yang diberikan Arif dan Martin melalui Ramadhan kepada Iswahyu dan Irwan untuk mempengaruhi putusan perkara perdata mengenai gugatan pembatalan perjanjian akusisi antara CV Citra Lampia Mandiri (CLM) dan PT Asia Pacific Mining Resources (APMR). Martin mentransfer uang kepada Arif, kemudian Arif meneruskan uang melalui Ramadhan kepada kedua hakim. Dalam proses suap ini juga ada dugaan keterlibatan seorang jaksa yang kerap bersidang di PN Jakarta Selatan. Sang jaksa ikut mengirimkan pesan kepada hakim yang oleh KPK diduga sebagai kode jumlah yang diberikan.

Iswahyu Widodo, Irwan serta Achmad Guntur menjadi majelis hakim yang menangani perkara perdata No 262/Pdt.G/2018 PN JKT.SEL dengan penggugat pemilik PT CLM Isrullah Achmad dan direktur PT CLM Martin P Silitonga dengan pengacaranya Arif Fitrawan melawan tergugat PT APMR, dirut PT CLM Thomas Azali dan notaris Suzanti Lukman.

Pada Juli 2018, Arif meminta bantuan Ramadhan untuk ‘mengurus’ perkara tersebut kepada majelis hakim. Seminggu sebelum putusan sela, Ramadhan menemui Iswahyu Widodo dan Irwan yang sedang makan malam dan menyampaikan ada yang mau mengurus perkara agar dibantu.

(Baca juga: Ada Kode ‘Jempol’ dan ‘Kemang 5’ dalam Dugaan Suap Advokat kepada Hakim PN Jaksel).

Ramadhan mengatakan ada uang Rp150 juta dari Arif Fitrawan dan Irwan menyanggupi membantu sehingga mengakomodir dalam putusan sela. Ramadhan juga menyampaikan kepada Irwan bahwa untuk putusan akhir ada uang sekira Rp450 juta. Ia lalu memberitahu hasil pertemuan kepada Arif Fitrawan yang intinya majelis hakim bersedia membantu dengan syarat disiapkan uang Rp200 juta untuk putusan sela dengan peruntukan Rp150 juta untuk majelis hakim, Rp10 juta untuk panitera dan Rp40 juta dibagi dua untuk Ramadhan dan Arif Fitrawan. ‘Biaya’ putusan akhir disiapkan sebesar Rp500 juta.

Uang diserahkan secara bertahap yaitu pada 31 Juli 2018 diserahkan Arif Fitrawan senilai Rp200 juta kepada M Ramadhan di parkiran masjid STPDN Cilandak Ampera Jakarta Selatan. Selanjutnya Ramadhan menemui Irwan di parkiran Kemang Medical Center lalu menyerahkan uang sebesar Rp150 juta kepada Irwan, lalu Ramadhan kembali menemui Arif Fitrawan yang menunggu di kafe dan menyampaikan uang sudah diserahkan kepada majelis hakim.

Setelah menerima uang, Irwan mengajak Iswahyu Widodo makan malam dan Iswahyu Widodo meminta Irwan mengambil sebesar Rp40 juta dan sisanya untuk dirinya. Pada 15 Agustus 2018 putusan sela menyatakan eksepsi para tergugat ditolak majelis hakim sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian pokok perkara.

Mendekati putusan akhir pada akhir November 2018, Arif Fitrawan menemui Ramadhan di sebuah Warkop untuk menyampaikan Rp500 juta bagi hakim sudah ada dan ada uang "entertain" untuk Ramadhan. Ramadhan meminta uang itu ditransfer ke rekening atas nama pegawai honorer PN Jaktim Mohammad Andi sehingga Arif langsung mentransfer Rp10 juta ke rekening tersebut. Martin Silitonga juga mentransfer uang Rp20 juta ke rekening Arif pada 23 November 2018.

Pada 26 November 2018 Martin P Silitonga ditahan penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus penggelapan aset PT APMR. Keesokan harinya, Irwan setuju dengan jumlah Rp500 juta untuk hakim dengan mengirimkan gambar "jempol" ke 'whatsapp' istri Ramadhan bernama Deasy Diah Suryono.

Uang yang sudah dikirim Martin P Silitonga ke rekening milik Arif Fitrawan itu disepakati diberikan dalam bentuk dolar Singapura. Arif lalu menukar uang di VIP money changer Jalan Menteng Raya sehingga mendapat Sin$47 ribu dalam pecahan Sin$1000. Selanjutnya uang diserahkan Arif kepada Ramadhan. Saat itulah mereka terciduk operasi tangkap tangan KPK.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua