Jumat, 12 Juli 2019

Demokrat Persoalkan Tak Sesuainya DPT Papua Barat

Persidangan berikutnya akan digelar pada Rabu, 17 Juli 2019 dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, Bawaslu, dan pengesahan alat bukti.
Aida Mardatillah
Gedung MK Jakarta. Foto: RES

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019 (PHPU Legislatif 2019) untuk Provinsi Papua Barat Tahun 2019 di ruang sidang Panel I pada Kamis (11/7/2019). Salah satu permohonan yang teregistrasi No. 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan Partai Demokrat mempersoalkan ketidaksesuaian antara jumlah data pemilih yang sah dengan jumlah DPT di Papua Barat.    

 

Dalam persidangan, Kuasa Hukum Pemohon Ardy M menyampaikan adanya ketidaksesuaian data perolehan hasil pemilihan legislatif yang sah jika dibandingkan dengan jumlah DPT di beberapa wilayah provinsi Papua Barat, diantaranya di Kabupaten Maybrat, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Tambrauw.

 

“Misalnya, terdapat ketidaksesuaian data pemilih sebanyak 87.226 suara yang lebih banyak dari jumlah DPT sebanyak 77.431 suara di Kabupaten Manokwari, sehingga terdapat selisih 9.835 suara. Ini ditemui Partai Demokrat, adanya pengurangan suara di Kabupaten Manokwari yang berakibat pada pengurangan perolehan suara Pemohon,” ujar Ardy dalam sidang pendahuluan yang dipimpin Anwar Usman di ruang sidang MK, Kamis (11/7/2019).   

 

Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara pemilu legislatif (Pleno I) pada 9 Mei 2019 pada tingkat kabupaten, perolehan suara Pemohon adalah 2.718 suara. Namun, pada 11 Mei 2019 dilakukan penghitungan ulang untuk distrik Manokwari Barat yang mengakibatkan berkurangnya suara Pemohon menjadi 1.686 suara.

 

Untuk itu, dalam petitumnya, “Pemohon memohonkan agar Mahkamah memerintahkan Termohon (KPU) untuk mengembalikan suara Caleg No. Urut 1 Imanuel Yenu dari Partai Demokrat berdasarkan hasil pleno pertama dengan perolehan suara Pemohon sebesar 2.718 suara,” ujar Rony Eli selaku kuasa hukum Pemohon lain. Baca Juga: Calon Anggota DPD Maluku Utara Minta Hitung Suara Ulang

 

Kehilangan suara

Sementara dalam permohonan lain, dalam perkara No. 119-12-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Amanat Nasional (PAN) merasa telah dirugikan atas penetapan perolehan suara di Kabupaten Manokwari Distrik Manokwari Barat yang mengakibatkan perolehan suaranya hilang. Menurut Pemohon, pengurangan suara ini mereduksi kemenangannya dalam perolehan kursi di DPRD Provinsi Papua Barat.

 

Sesuai formulir DC-1 yang ditetapkan KPU, hasil perolehan suara caleg PAN atas nama Editha Helena Warikar sebesar 633 suara. Pemohon mengklaim suara yang benar adalah 4.207 suara. “Sehingga selisih suara yang dihilangkan milik Pemohon oleh Termohon adalah sebesar 3.574 suara yang pengurangannya dilakukan saat tingkat distrk pada 11 Mei 2019,” ujar Kuasa Hukum PAN untuk Provinsi Papua Barat, Hasbullah dalam sidang.

 

Hasbullah menilai kehilangan suara yang dialami Pemohon terjadi setelah dilakukan perubahan formulir DA-1 pada 11 Mei 2019. Ini dapat dibuktikan oleh sebagian saksi pada 28 TPS dari total 158 TPS yang tersebar di Distrik Manokwari Barat. Dengan pembuktian ini, seharusnya Pemohon mendapat kembali 903 suara yang tersebar pada TPS 06, TPS 07, dan TPS 48 di Distrik Manokwari Barat.

 

Selain PAN, Partai Golkar pun mengalami hal serupa dengan kehilangan suara pada Dapil Papua Barat 4, khususnya di Kabupaten Maybrat yang terjadi antarcaleg partai (Golkar). Pemohon menyandingkan perolehan suaranya berdasarkan penetapan Termohon adalah caleg nomor urut 1 Ortis F. Sagrim memperoleh 4.305 suara dan caleg nomor urut 4 Alexander Silas Estephanus Dedaida memperoleh 10 suara.

 

“Hilangnya suara Pemohon di Maybrat karena ada penambahan suara untuk caleg nomor urut 1 dan ada pengurangan suara pada caleg nomor urut 4. Pengurangan ini terjadi pada 24 distrik di Maybrat yang tersebar dalam 267 TPS,” ujar Pemohon terkait permohonan No. 171-04-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. 

 

Permohonan lain

Panel Hakim juga memeriksa PHPU DPD yang dimohonkan Abdullah Manaray yang teregistrasi No. 05-34/PHPU-DPD/XVII/2019. Kuasa Hukum Pemohon Krido Sasmita menyandingkan perbedaan perhitungan perolehan suara menurut Termohon dengan calon anggota DPD Papua Barat M. Sanusi pada Kabupaten Maybrat yang terdiri atas beberapa distrik, diantaranya Distrik Aifat, Distrik Aitinyo, Distrik Ayamaru, Distrik Ayamaru Jaya, Distrik Ayamaru Barat, Distrik Mare, Distrik Aifat Utara, Distrik Aifat Selatan, dan Distrik Mare Selatan.

 

Misalnya, perolehan suara di Distrik Aifat, Termohon menetapkan perolehan suara M. Sanusi sebanyak 1.637 suara. Padahal, menurut perhitungan Pemohon yang benar adalah 29 suara atau terdapat selisih suara sebanyak 1.608 suara. Bertambahnya suara M. Sanusi itu karena form DB-1 yang ditulis Termohon tidak merujuk pada DA-1 Distrik Aifat. “Perolehan suara Pemohon yang benar sesuai rekapitulasi DB-1 Kabupaten Maybrat dan jika dicantumkan dalam DC-1 Provinsi Papua, Pemohon unggul 1.267 suara dari M. Sanusi,” klaim Krido.

 

Selain permohonan itu, Panel Hakim juga memeriksa permohonan No. 31-08-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS); permohonan No. 162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra); permohonan No. 21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); permohonan No. 84-03-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); dan permohonan No. 95-19-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan Partai Bulan Bintang (PBB).

 

Panel Hakim juga memeriksa permohonan No. 227-07-34/ PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan Partai Berkarya, tetapi hingga persidangan berakhir Pemohon tidak hadir. Sebelum mengakhiri persidangan, Anwar menyampaikan pada semua pihak persidangan berikutnya akan digelar pada Rabu, 17 Juli 2019 dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, Bawaslu, dan pengesahan alat bukti.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua