Jumat, 12 July 2019

Akhiri Polemik Perpanjangan PKP2B, Kembali ke UU Minerba

UU Minerba memberikan pedoman bagi perusahaan PKP2B jika izinnya telah berakhir.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi usaha pertambangan. Foto: RES

Polemik status sejumlah perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B) terus berlanjut. Nasib sejumlah perusahaan PKP2B saat ini ada di tangan Presiden. Draft perubahan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan yang diajukan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) belum disahkan. Salah satu pemegang PKP2B, PT Tanito Harum,  telah berakhir masa izinnya pada 15 Januari 2019. Ini contoh perusahaan yang diduga tidak dapat melanjutkan operasinya setelah sebelumnya telah diberikan perpanjangan izin operasi oleh Kementerian ESDM.

Nasib enam perusahaan pemegang PKP2B lain yang akan berakhir izinya beberapa tahun ke depan juga belum pasti. Keenam perusahaan adalah PT Arutmin Indonesia dengan luas wilayah 70.153 ha, akan berakhir pada tahun 2020; PT Kaltim Prima Coal dengan luas wilayah 90.938 ha, berakhir pada pada 31 Desember 2021; PT Multi Harapan Utama dengan luas wilayah 46.063 ha, berakhir pada 2022; PT Adaro Indonesia dengan luas wilayah 34.940 ha, pada 2022; PT Kideco Jaya Agung dengan luas wilayah 50, 921 ha, pada 2023 dan terakhir milik PT Berau Coal seluas 118.400 ha pada 2025.

Direktur Eksekutif Publish What You Pay (PWYP), Maryati Abdullah, mengingatkan agar dalam menyikapi persoalan perpanjangan PKP2B para pemangku kepentingan memperhatikan penegakan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan. Ia menilai, pangkal dari persoalan yang muncul saat ini adalah akibat dari tidak diindahkanya peraturan perundang-undangan dalam tata kelola industri ekstraktif di Tanah Air. “Tarik ulur ini tidak akan berkepanjangan, selama semua pihak konsisten berpegang pada mandat UU Minerba,” ujar Maryati, Rabu (10/07), dalam sebuah diskusi di Jakarta.

Draft perubahan PP No. 23 Tahun 2010 yang dirancang KESDM sebenarnya direncanakan menjadi dasar hukum mekanisme perpanjangan PKP2B. namun rancangan itu tak berjalan mulus. Ada korespondensi bernada ‘keberatan’, misalnya dari Menteri BUMN. Menteri Rini Sumarno menyurati Menteri Sekretaris Negara, Praktikno. Rini mengingatkan agar BUMN diberikan peran sebagai kepanjangan tangan negara dalam proses perpajangan PKP2B. “Dalam hal ini, BUMN sebagai kepanjangan tangan negara perlu diberikan peran yang lebih besar sebagai bentuk penguasaan negara atas kekayaan sember daya alam,” isi surat Mentri Rini, Maret lalu.

(Baca juga: Negosiasi Rampung, Amandemen 13 PKP2B Ditandatangani).

Langkah ini dipandang sebagian pihak sebagai langkah Kementerian BUMN untuk menguasai semua lahan PKP2B yang akan habis izinnya. Apalagi, keenam tambang yang dikelola  perusahaan PKP2B merupakan tambang dengan ukuran raksasa. Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media, Kementrian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengatakan langkah Menteri BUMN yang mengeluarkan surat tersebut hanya untuk mengingatkan agar revisi PP No. 23 Tahun 2010 sejalan dengan UU Minerba. “Sama sekali tidak ada (niat menguasai). Surat Bu Menteri tidak ada itu,” ujar Fajar.

Tidak cuma Kementerian BUMN, Ketua Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) juga melalui suratnya kepada Presiden mengingatkan agar poin-poin perubahan PP 23 Tahun 2010 mesti memperhatikan ketentuan UU Minerba. Melihat hal ini, Maryati menyebutkan bahwa fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan UU yang seharusnya dijalankan oleh DPR, kini bahkan juga telah dilasanakan oleh KPK.

Maryati mengingatkan bahwa isu perpanjangan PKP2B ini harus dilihat dalam kerangka proses renegosiasi atas Kontrak Karya (KK) dan PKP2B sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Minerba. Menurut Maryati terdapat enam isu strategis yakni terkait luas wilayah kerja, kelanjutan operasi pertambangan, penerimaan negara, kewajiban pengolahan dan pemurnian, kewajiban divestasi, kewajiban penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

Selain itu penting untuk terlebih dahulu dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan transparan terhadap sejumlah PKP2B tersebut. Tak hanya aspek teknis, kewilayahan maupun penerimaan negara semata, namun juga harus memperhatikan aspek lingkungan maupun kepatuhan terhadap pelaksanaan norma-norma Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk memastikan adanya konsultasi, meminta pertimbangan dan hak menyatakan pendapatan secara bebas dan tanpa paksaan khususnya dari masyarakat sekitar tambang dan Pemerintah Daerah.

“Selain patuh pada UU, diperlukan adanya evaluasi dan pengawasan yang lebih baik terkait kinerja perusahaan-perusahaan ini baik dalam pelaksanaan tata kelola pertambangan yang baik, maupun dalam kontribusinya bagi perekonomian dan pembangunan,” imbuhnya.

Pasal-pasal dalam UU Minerba sudah sangat jelas mengatur hal tersebut, bagaimana tahapan, mekanisme maupun batas waktunya. Termasuk soal PKP2B misalnya, mulai pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang harus diawali dengan penetapan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang dilanjutkan dengan lelang WIUPK, prioritas pemberian IUPK untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun luas wilayah operasi produksi pertambangan batu bara maksimal 15.000 hektare.

Pada dasarnya, polemik ini banyak dipicu oleh polemik regulasi dan pelaksanaan kebijakan yang sepotong-sepotong, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum, serta pengawasan yang lemah, termasuk oleh lembaga legislatif” jelas Maryati.

UU Minerba

UU Minerba memberikan pedoman bagi perusahaan pemegang PKP2B jika izinnya telah berakhir. Pengusahaan perusahaan jika PKP2B berakhir adalah melalui pemberian IUPK atau Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dalam Pasal 27 UU Minerba diatur wilayah konsesi bekas perusahaan PKP2B ditetapkan menjadi Wilayah Pencangan Negara (WPN). Penetapan WPN dilakukan dengan persetujuan DPR. WUPK yang akan diusahakan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

(Baca juga: KPK Usut 3966 Izin Tambang Bermasalah).

Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di WUPK dilakukan dalam bentuk IUPK. IUPK dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta. BUMN dan BUMD mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK. Badan usaha swasta untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 27, Pasal 29, dan Pasal 74 UU Minerba.

Berdasarkan ketentuan UU Minerba, Pakar Hukum Pertambangan Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi menyebutkan, IUPK merupakan hak BUMN untuk mengusahakannya. Untuk itu menurut Redi, bila ada ketentuan dalam Rancangan PP yang diinisiasi oleh Kementerian ESDM kepada Presiden, meniadakan Pasal 27, Pasal 29, dan Pasal 74 UU Minerba terkait hak BUMN untuk mendapatkan IUPK maka Kementerian ESDM dianggap mengusulkan rancangan yang berpotensi membuat Presiden menabrak aturan.

Redi menjelaskan bahwa ketentuan UU Minerba sejatinya merupakan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa sumber daya alam harus dikuasai oleh negara. Salah satu insrumen penguasaan negara yaitu melalui fungsi pengelolaan (beheersdaad) yaitu penguasaan negara melalui peranan BUMN dalam mengelola sumber daya alam.

Selain itu, UU Minerba juga telah mengatur mengenai luas wilayah, yaitu paling banyak 15.000 hektare terhadap IUPK Operasi Produksi Batubara. Hal ini diatur dalam Pasal 62 UU Minerba. Sementara luas wilayah yang diberikan oleh Kementerian ESDM kepada PT Tanito Harum melebihi batas 15.000 hektare, yaitu sekitar 30.000 hektare lebih. Untuk itu Redi menilai Surat Keputusan Menteri ESDM yang memberi perpanjangan PKP2B kepada PT Tanito Harum berpotensi menabrak Pasal 62 UU Minerba yang menyatakan. “Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 hektare,” ujar Redi.

Redi mengingatkan terkait kedua hal ini, seharusnya menjadi catatan bagaimana perusahaan PKP2B diperlakukan dalam pengusahaan batubara. Redi menyarankan bekas perusahaan PKP2B agar tetap beroperasi. Salah satu caranya dengan membentuk perusahaan patungan bersama BUMN pemegang IUPK untuk mengusahakan konsesinya. Hal ini menurut Redi memungkinkan, karena diatur dalam Pasal 7A PP No. 24 Tahun 2012 yang menyebutkan pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.

Pihak lain dimaksud meliputi badan usaha yang 51% atau lebih sahamnya tidak dimiiki oleh pemegang IUP atau IUPK. Artinya apabila dibentuk perusahaan patungan antara BUMN tambang dengan perusahaan eks-pemegang PKP2B dengan saham mayoritas oleh BUMN, hal ini dapat dilakukan. Dengan begitu, tidak ada ketentuan  perundang-undangan yang ditabrak.

Redi menyebutkan beberapa ketentuan UU Minerba yang harus diperhatikan agar tidak sampai ditabrak, antara lain: pertama PKP2B hanya berlaku pada masa berlakunya PKP2B. kedua, kesepakatan yang ada dalam PKP2B hanya mengikat pada saat jangka waktu PKP2B berlaku, apabila berakhir maka harus tunduk pada rezim UU Minerba. Ketiga, PKP2B tidak dapat langsung berubah menjadi IUPK. Keempat, untuk mendapatkan IUPK, proses pendapatannya melalui prosedur hukum yang telah ditetapkan dalam UU Minerba dengan hak prioritas BUMN untuk mengusahakannya. Kelima, luas wilayah IUPK untuk operasi produksi hanya sebesar 15.000 hektare.

(Baca juga: 3 Isu Terkait Arah Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Mineral).

Ia mengingatkan ketentuan pidana dalam UU Minerba. Jika ada pemberian IUPK yang tidak sesuai dengan ketentuan UU Minerba, misalnya mengenai tahapan pemberian dan luasan wilayah, perbuatan ini dapat dianggap melanggar UU Minerba, bahkan dapat dikenai ketentuan pidana pertambangan. Pasal 166 UU Minerba mengatur: “Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua