Jumat, 12 Juli 2019

Program-program KAI dalam Audiensi dengan Ketua DPR-RI

Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Presiden KAI ini membicarakan banyak topik penting, mulai dari gagasan Komisi Advokat Indonesia, pusdiklat bagi advokat, e-Lawyer, hingga program ‘1 Desa 1 Advokat’.
CT-CAT

Ketua DPR-RI Bambang Soesatyo menyambut hangat kedatangan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) periode 2019-2024 di ruang kerjanya pada Kamis (11/7). Kunjungan silaturahmi ini dipimpin langsung oleh Presiden KAI, H. Tjoetjoe S. Hernanto (TSH). Mendampingi TSH, hadir pula Usmar Husin, H. Heru S. Notonegoro, Pheo M. Hutabarat, Aldwin Rahadian M., dan Henry Indraguna selaku Wakil Presiden, Ibrahim selaku Sekretaris Umum, serta Yaqutina Kusumawardhani selaku Bendahara Umum.

 

Adapun audiensi ini membahas beberapa topik penting. Hal pertama, yakni usulan revisi Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasalnya, kendati sudah berusia 16 tahun dan telah melewati uji materi di Mahkamah Konstitusi lebih dari 20 kali, UU Advokat saat ini tidak lagi relevan dengan keadaan sekarang. “Secara faktual, sekarang sudah era multibar sehingga Undang-undang Advokat No. 18 Tahun 2003 sudah kontekstual lagi. Kami berharap, DPR juga bisa lebih jauh melihat fakta dan aspirasi bahwa politik hukum single bar UU Advokat secara nyata tidak bisa terlaksana,” ungkap TSH.

 

Pembentukan Komisi Advokat Indonesia lantas menjadi salah satu poin penting dalam draft RUU Advokat yang untuk sementara waktu—masih diperbarui kajiannya. Beberapa wewenangnya, yakni merancang sistem pendidikan profesi advokat, menyusun kurikulum, memfasilitasi pendidikan advokat termasuk pendidikan advokat, melakukan pengawasan advokat, hingga mengelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan Advokat. Bahkan, jika memungkinkan—diharapkan ada pendidikan bersama antara advokat, polisi, jaksa, dan hakim yang difasilitasi oleh pemerintah. Pada dasarnya, usulan tidak bermaksud untuk menghilangkan kemandirian organisasi advokat untuk mengatur dirinya sendiri; melainkan berdampak pada peningkatan kualitas advokat, sehingga akhirnya menguntungkan para pencari keadilan.

 

Beragam Terobosan

Guna membangun organisasi yang transparan, akuntabel, dan modern, saat ini KAI juga menerapkan database berbasis digital bernama e-Lawyer. Fungsinya seupa dengan e-Court milik Mahkamah Agung. Jadi, tidak hanya untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses advokat KAI, e-Lawyer juga diharapkan mampu mengoptimalkan sistem pengawasan.

 

Ada pula program ‘1 Desa 1 Advokat’ yang fokus pada pengabdian untuk sekitar. Adapun selain membantu menjangkau masyarakat yang kurang mampu, program bantuan hukum ini juga akan menjadi ruang magang bagi para calon advokat. Gagasan tentang program ini sendiri diapresiasi dan didukung dengan baik oleh Bambang Soesatyo. Ia beranggapan, dengan diwujudkannya program 1 Desa 1 Advokat, masyarakat dapat mengakses layanan bantuan hukum sampai di tingkat desa.

 

“Kalau era sekarang banyak organisasi advokat yang eksis, berarti akan lebih kompetitif. Masyarakat pasti akan memilih organisasi yang lebih terbuka, transparan, dan mampu mendorong anggotanya untuk menjadi tokoh advokat. Silakan terus berjuang melayani anggota dan masyarakat dalam penegakan hukum,” tutur Bambang.

 

Audiensi selanjutnya berakhir dengan penyerahan plakat sebagai cendera mata oleh Presiden KAI dan Ketua DPR-RI.

 

Artikel ini merupakan kerja sama antara Hukumonline dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua