Jumat, 12 Juli 2019

KAI Butuh Dukungan Terapkan Program ‘Satu Desa Satu Advokat’

Disarankan agar KAI bekerja sama dengan perusahaan dengan memanfaatkan Corporate Social Responsibility (CSR).
Rofiq Hidayat
Sejumlah pengurus DPP KAI saat menemui Ketua DPR Bambang Soesatyo di ruang kerjanya, Kamis (11/7). Foto: Istimewa

Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) menyambangi Ketua DPR Bambang Soesatyo di ruang kerjanya, Kamis (11/7/2019) kemarin. Dalam pertemuan ini, KAI memperkenalkan programnya “satu desa satu advokat”, menyampaikan aspirasi para advokat, hingga mendiskusikan proyeksi RUU Advokat.

 

Presiden KAI Tjoetjoe Hernanto Sandjaja mengatakan KAI memiliki sejumlah program untuk memajukan advokat. Misalnya, ide menggelar pendidikan bersama antara advokat dan aparat penegak hukum lain, seperti polisi, jaksa, dan hakim serta program “satu desa, satu advokat”.

 

“Dalam rangka mengimplementasikan program ‘satu desa, satu advokat’ itu, KAI butuh banyak dukungan termasuk ketua DPR,” ujar Tjoejoe dalam keterangannya usai pertemuannya dengan Ketua DPR. Saat pertemuan itu, Tjoejoe didampingi Wakil Presiden KAI Umar Husein, Sekretaris Umum KAI Ibrahim, Bendahara Umum KAI Yaqutina Kusumawardani, dan Aldwin Rahadian, Henry Indraguna, serta Pheo Hutabarat.  

 

Menurut Tjoetjoe, program “satu desa, satu advokat” merupakan pelaksanaan bantuan hukum seorang advokat di desa. Program ini lebih mengedepankan pengabdian seorang advokat ketimbang profit oriented. Tanpa disadari program tersebut menjadi ruang khusus bagi para calon advokat melakukan magang. Bahkan, mahasiswa hukum yang belajar praktik kerja-kerja advokasi dapat dimulai di tingkat desa.

 

“Tapi KAI saat ini membutuhkan support dari berbagai pihak mengenai program ‘satu desa, satu advokat’,” tegasnya.

 

Terkait fungsi legislasi dan pengawasan DPR, kata Tjoetjoe, KAI siap memberi masukan dalam bentuk partisipasi publik, khususnya terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) baik usul inisiatif pemerintah maupun DPR. “Bisa dimulai dengan membuat memorandum of understanding (MoU) antara KAI dengan DPR,” harapnya.

 

Menanggapi program KAI, Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai program “satu desa, satu advokat” hal yang positif. Program yang digagas KAI ini cukup inovatif terhadap pemberian bantuan hukum bagi masyarakat dimulai dari tingkat desa yang menghadapi masalah hukum. Apalagi setiap desa telah mendapat alokasi dana rutin mencapai Rp1 miliar per tahunnya.

 

“Dimungkinkan bakal terjadi banyak persoalan hukum yang perlu dimengerti masyarakat desa. Tujuannya, agar masyarakat desa dapat terhindar dari penyalahgunaan dana desa yang berujung tuntutan hukum di kemudian,” kata Bambang.

 

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menyarankan guna menunjang operasional program ini selain anggaran internal, KAI dapat bekerja sama dengan perusahaan dengan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini dapat meningkatkan simpati publik terhadap profesi advokat sebagai officium nobile. “Selain itu meningkatkan awareness masyarakat terhadap hukum,” lanjutnya. Baca Juga: Peran Besar Advokat dalam Pemilu

 

Bamsoet melihat belakangan terakhir profesi advokat sedang digandurungi siswa SMA yang akan melanjutkan pendidikan ilmu hukum ke perguruan tinggi. Nah, agar para mahasiswa hukum nantinya tidak gagap berpraktik, dia juga menyarankan agar KAI atau lembaga profesi advokat lain perlu memperbanyak Balai Pendidikan Advokat (BAI).

 

Tak hanya sebagai wadah berhimpun para advokat, KAI melalui BAI dapat menjadi fasilitator agar para mahasiswa hukum mendapat pengetahuan langsung dari para advokat yang sudah resmi berpraktik. “Tak perlu menunggu dukungan lembaga negara, KAI atau lembaga advokat lain bisa langsung membuat program BAI sebagai salah satu program kerja organisasi,” ujar politisi Partai Golkar itu.

 

E-Lawyer

Sementara itu, KAI telah menerapkan program data base digital yang disebut e-Lawyer. Menurut Tjoetjoe, semua data riwayat hidup anggota KAI telah masuk dalam satu database ini. Melalui e-Lawyer, masyarakat juga dapat dengan mudah mengakses jasa advokat KAI dan sistem pengawasan bakal menjadi lebih mudah.

 

“Intinya, KAI saat ini berusaha lebih transparan, akuntabel, dan modern. Mahkamah Agung (MA) sekarang menerapkan e-court, kalau KAI menerapkan e-Lawyer,” lanjut Tjoetjoe.

 

Bamsoet pun mengapresiasi berbagai program yang sudah berjalan di KAI. Dia melihat sistem digital dalam halaman website KAI telah terdapat kanal e-court dan e-Lawyer. Dia menilai bekerja sama dengan MA dalam implementasi e-court memudahkan advokat mendaftarkan perkara secara online, mendapatkan e-Skum, pembayaran atau konfirmasi pembayaran secara online. “E-Lawyer juga memberi kemudahan anggota KAI mengurus perpanjangan kartu anggota yang akan habis masa berlakunya.” 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua