Senin, 15 July 2019

Pakar Hukum Jelaskan Soal 4 Ukuran Amnesti, Baiq Nuril Punya Peluang

Bisa menggunakan alasan kepentingan negara untuk penghargaan HAM. Bukan intervensi pada kekuasaan kehakiman.
Normand Edwin Elnizar
Baiq Nuril Maknun. Foto: youtube

Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jimmy Z. Usfunan, menjelaskan empat kriteria dalam praktik sebagai dasar pemberian amnesti. Berkaitan dengan kasus Baiq Nuril Maknun, Jimmy melihat ada peluang untuk mendapatkan amnesti dari Presiden.

 

“Amnesti menekankan pada kepentingan negara, dalam kasus ini ada kepentingan soal penghargaan hak asasi manusia,” katanya saat dihubungi hukumonline, Minggu (14/7).

 

Jimmy menjelaskan bahwa amnesti adalah salah satu hak Presiden sebagai kepala negara. Hak ini telah ada sejak masa awal kemerdekaan hingga beberapa kali pergantian konstitusi Republik Indonesia. Sebelum amandemen, pasal 14 UUD 1945 hanya menyebutkan bahwa Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

 

Ketentuan ini sempat berubah dalam konstitusi UUD Sementara 1950. Pasal 107 konstitusi sementara ini mengatur bahwa pemberian amnesti harus dengan kuasa undang-undang dan meminta pendapat Mahkamah Agung. Kelanjutan dari ketentuan ini adalah terbitnya UU Darurat No.11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

 

Secara jelas tertulis bahwa amnesti dan abolisi dilakukan atas dasar kepentingan negara. “Nah, kepentingan negara itu adalah kebebasan Presiden untuk menafsirkannya,” ujar Jimmy. Ia mengatakan bahwa lahirnya undang-undang tersebut sangat berkaitan dengan sengketa politik di Indonesia.

 

Namun, undang-undang lama ini masih berlaku hingga akhirnya konstitusi kembali ke UUD 1945 serta mengalami empat kali amandemen. Belum ada undang-undang baru yang mengatur soal amnesti. Tercatat para Presiden Republik Indonesia telah memberikan amnesti atas dasar UU Darurat No.11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

 

Mekanisme yang berbeda adalah tidak lagi meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Hal ini karena pasal 14 UUD 1945 hasil amandemen menyebutkan bahwa Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua