Senin, 15 Juli 2019

Pidato Visi Jokowi Dinilai Abaikan Pentingnya Hukum dan HAM

Pembangunan negara hukum seharusnya menjadi agenda prioritas pemerintahan periode 2019-2024.
Ady Thea DA/ANT
Presiden Jokowi. Foto: RES

Kandidat calon Presiden terpilih, Joko Widodo menyampaikan sedikitnya ada 5 agenda prioritas pemerintahan periode 2019-2024. Jokowi menyampaikan itu dalam pidato politik bertajuk “Visi Indonesia” di Sentul, Bogor, Minggu (14/7/2019) kemarin.

 

Pertama, melanjutkan pembangunan infrastruktur. Jokowi menyebut infrastrutur yang dibangun itu harus terhubung dengan kawasan produksi rakyat, industri kecil, ekonomi khusus, dan pariwisata. Infrastruktur itu juga harus terhubung dengan kawasan persawahan, perkebunan, dan tambak perikanan.

 

Kedua, Jokowi mengutamakan pembangunan SDM. Menurutnya ini menjadi kunci bagi Indonesia ke depan. Pembangunan SDM akan dilakukan melalui berbagai upaya seperti menjamin kesehatan ibu hamil dan bayi serta anak. Jokowi menekankan jangan sampai ada stunting, kematian ibu dan bayi.

 

Kemudian meningkatkan kualitas pendidikan dan menyebut pentingnya balai pendidikan dan pelatihan vokasi. Jokowi mengatakan pemerintahannya akan membangun lembaga manajemen talenta Indonesia yang fungsinya mengidentifikasi, fasilitasi, dan mendukung pendidikan serta pengembangan diri bagi talenta Indonesia. Dukungan juga akan diberikan pemerintah untuk diaspora Indonesia, sehingga diharapkan bisa berkontribusi bagi percepatan pembangunan.

 

Ketiga, Jokowi menegaskan untuk mengundang investasi seluasnya dalam rangka membuka lapangan kerja. Guna mencapai tujuan itu, Jokowi mengatakan semua yang menghambat investasi harus dipangkas, antara lain birokrasi dan perizinan. Bahkan Jokowi berjanji akan terjun langsung melakukan pengawasan. “Akan saya kontrol, cek, akan saya ‘hajar’ kalau diperlukan. Tidak ada hambatan investasi karena ini kunci membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya,” kata dia.

 

Keempat, reformasi birokrasi. Jokowi menginginkan reformasi struktural agar lembaga makin sederhana dan lincah. Pola pikir aparat birokrasi harus diubah, kunci utama reformasi birokrasi yakni kecepatan dalam melakukan pelayanan publik terutama perizinan. Bahkan Jokowi mengancam membubarkan lembaga yang dinilai tidak berkontribusi signifikan dan bermasalah.

 

“Begitu saya lihat tidak efisien dan tidak efektif, saya pastikan akan dipangkas dan dicopot pejabatnya,” tegasnya.

 

Kelima, penggunaan APBN tepat sasaran. Jokowi mengingatkan APBN harus memberikan manfaat ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai kelima agenda tersebut, hal utama yang harus dilakukan yakni mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Jokowi juga menekankan tidak ada toleransi bagi pihak yang mengganggu ideologi Pancasila. Seluruh warga negara harus menghargai perbedaan dan keberagaman.

 

Demokrasi yang dibangun di Indonesia menurut Jokowi harus dinikmati oleh seluruh rakyat. Sekaligus menegaskan semua orang punya hak yang sama di hadapan hukum. Baca Juga: Enam Alasan YLBHI Minta Tim Asistensi Hukum Dibubarkan

 

Kecewa

Dosen STIH Jentera Bivitri Susanti kecewa terhadap pidato itu karena tidak ada pesan negara hukum, apalagi pembangunan negara hukum. Substansi pidato kebanyakan menyinggung soal investasi dan infrastruktur. “Ada 2 isu hukum penting yang seharusnya disampaikan yakni HAM dan pemberantasan korupsi, tapi sayangnya dua hal itu tidak disebut dalam pidato,” kata Bivitri ketika dihubungi Senin (15/7/2019).

 

Soal reformasi birokrasi, perempuan yang disapa Bibip itu menilai selama ini tidak ada terobosan dalam reformasi birokrasi yang dilaksanakan pemerintah. Reformasi birokrasi hanya bagian kecil dari program pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ada hal lain yang seharusnya diperhatikan dalam pemberantasan korupsi yakni pencegahan dan penindakan korupsi di sektor korporasi.

 

Bibip mengajak kalangan hukum harus kritis terhadap pemerintahan yang berjalan karena 5 tahun ke depan soal hukum berpotensi terpinggirkan. Dia khawatir hukum hanya menjadi dalih atau digunakan pemerintah sekedar untuk menjalankan sejumlah agenda prioritas tersebut.

 

“Dalam pidato itu seakan hukum yang dipahami itu izin investasi, izin berusaha, kerangka hukum untuk pembangunan infrastruktur,” kritiknya.

 

Menurut Bibip, dalam 5 tahun pemerintahan ke depan bidang hukum akan luput dari perhatian. Karena itu, semua kalangan yang bergerak di bidang hukum harus mengawal pemerintah agar kebijakan yang diterbitkan selaras dengan pembangunan negara hukum yang diamanatkan konstitusi.

 

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) juga menyesalkan isi pidato itu karena tidak menyinggung pentingnya membangun negara berdasarkan hukum dan memperkuat HAM. Pembangunan negara hukum adalah condition sine qua non bagi terwujudnya kepastian berusaha di Indonesia.

 

ICJR mengingatkan Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945 menyebutkan “Indonesia adalah negara hukum”, aspek terpenting negara hukum yakni adanya jaminan HAM. “Semestinya Presiden meletakkan pembangunan negara berdasar hukum (rule of law) sebagai prioritas pertama pemerintahannya,” ujar Direktur Eksekutif ICJR Anggara dalam keterangannya.

 

Mengacu rule of law index yang diterbitkan World Justice Project, ICJR mencatat empat tahun terakhir skor Indonesia cenderung stagnan yakni 0.52 dari skala 0-1. Ini menandakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah ke depan. Pada 2018, ICJR mengeluarkan Laporan Penilaian Penerapan fair trial menunjukan banyak tantangan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia.

 

Tantangan itu meliputi 4 indikator yakni pemenuhan hak tersangka selama proses Peradilan; pemenuhan prinsip persamaan di muka hukum; pemenuhan prinsip peradilan yang kompeten, independen, dan imparsial; dan pemenuhan prinsip pendampingan oleh Penasihat Hukum.

 

“Konteks pidato Presiden Jokowi tersebut, ICJR mengingatkan pembangunan negara hukum sekali lagi harus menjadi agenda prioritas pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Pembangunan negara hukum bukan hanya bagian agenda kerja pemerintahan, namun juga merupakan kewajiban konstitusional bagi Presiden.”     

 

Cakup korupsi dan HAM

Terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai "Visi Indonesia" yang disampaikan Presiden Joko Widodo mencakup pula pemberantasan korupsi dan perlindungan HAM meski tidak disampaikan secara eksplisit (jelas/terang).

 

"Jadi begini, semua tidak disampaikan dalam kata-kata. Presiden mengatakan bahwa semua anggaran dalam APBN harus dapat dipastikan, itu sebuah bentuk agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan korupsi, jadi cara memahaminya saya pikir lebih luas," kata Moeldoko di Gedung KSP Jakarta, Senin (15/7) seperti dikutip Antara.

 

Akan tetapi, tidak ada visi pemberantasan korupsi maupun perlindungan HAM seperti janji kampanyenya. "Saya pikir sekali lagi dalam amanat yang dibatasi waktu dan tergantung Bapak Presiden juga. Akan tetapi, secara substansi semua persoalan sudah ada di dalamnya, tidak ada upaya atau niat atau abai terhadap persoalan-persoalan itu," tegasnya.

 

Ia berharap agar masyarakat dapat memahami pidato tersebut dengan lebih komprehensif. "Cara memahaminya bahwa pidato tersebut sangat kompreshensif untuk menyadarkan kita semua, dunia seperti itu perlu cara-cara yang terus menyesuaikan dengan kondisi, perlu awak-awak pemberani, awak-awak yang tidak berpikir monoton, aktor-aktor yang tidak berpikir monoton. Itu rangkaiannya secara substansi sudah luar biasa."

 

Moeldoko menilai Presiden pun sama sekali tidak mengenyampingkan soal HAM. "Tidak sama sekali (mengabaikan HAM), buktinya soal seperti ini, (kasus) Baiq Nuril," ungkap Moeldoko.

 

Pada hari ini, Moeldoko menerima mantan tenaga honorer SMAN 7 Mataram Baiq Nuril didampingi Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani terkait dengan permohonan amnesti Baiq Nurul ke Presiden. Sementara itu, Baiq Nuril didampingi Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, Executive Director Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka, dan pengacara Baiq Nuril, Widodo Dwi Putro.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua