Senin, 15 July 2019

Pidato Visi Jokowi Dinilai Abaikan Pentingnya Hukum dan HAM

 

Akan tetapi, tidak ada visi pemberantasan korupsi maupun perlindungan HAM seperti janji kampanyenya. "Saya pikir sekali lagi dalam amanat yang dibatasi waktu dan tergantung Bapak Presiden juga. Akan tetapi, secara substansi semua persoalan sudah ada di dalamnya, tidak ada upaya atau niat atau abai terhadap persoalan-persoalan itu," tegasnya.

 

Ia berharap agar masyarakat dapat memahami pidato tersebut dengan lebih komprehensif. "Cara memahaminya bahwa pidato tersebut sangat kompreshensif untuk menyadarkan kita semua, dunia seperti itu perlu cara-cara yang terus menyesuaikan dengan kondisi, perlu awak-awak pemberani, awak-awak yang tidak berpikir monoton, aktor-aktor yang tidak berpikir monoton. Itu rangkaiannya secara substansi sudah luar biasa."

 

Moeldoko menilai Presiden pun sama sekali tidak mengenyampingkan soal HAM. "Tidak sama sekali (mengabaikan HAM), buktinya soal seperti ini, (kasus) Baiq Nuril," ungkap Moeldoko.

 

Pada hari ini, Moeldoko menerima mantan tenaga honorer SMAN 7 Mataram Baiq Nuril didampingi Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani terkait dengan permohonan amnesti Baiq Nurul ke Presiden. Sementara itu, Baiq Nuril didampingi Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, Executive Director Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka, dan pengacara Baiq Nuril, Widodo Dwi Putro.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua