Pidato Visi Jokowi Dinilai Abaikan Pentingnya Hukum dan HAM
Utama

Pidato Visi Jokowi Dinilai Abaikan Pentingnya Hukum dan HAM

Pembangunan negara hukum seharusnya menjadi agenda prioritas pemerintahan periode 2019-2024.

Oleh:
Ady Thea DA/ANT
Bacaan 2 Menit
Presiden Jokowi. Foto: RES
Presiden Jokowi. Foto: RES

Kandidat calon Presiden terpilih, Joko Widodo menyampaikan sedikitnya ada 5 agenda prioritas pemerintahan periode 2019-2024. Jokowi menyampaikan itu dalam pidato politik bertajuk “Visi Indonesia” di Sentul, Bogor, Minggu (14/7/2019) kemarin.

 

Pertama, melanjutkan pembangunan infrastruktur. Jokowi menyebut infrastrutur yang dibangun itu harus terhubung dengan kawasan produksi rakyat, industri kecil, ekonomi khusus, dan pariwisata. Infrastruktur itu juga harus terhubung dengan kawasan persawahan, perkebunan, dan tambak perikanan.

 

Kedua, Jokowi mengutamakan pembangunan SDM. Menurutnya ini menjadi kunci bagi Indonesia ke depan. Pembangunan SDM akan dilakukan melalui berbagai upaya seperti menjamin kesehatan ibu hamil dan bayi serta anak. Jokowi menekankan jangan sampai ada stunting, kematian ibu dan bayi.

 

Kemudian meningkatkan kualitas pendidikan dan menyebut pentingnya balai pendidikan dan pelatihan vokasi. Jokowi mengatakan pemerintahannya akan membangun lembaga manajemen talenta Indonesia yang fungsinya mengidentifikasi, fasilitasi, dan mendukung pendidikan serta pengembangan diri bagi talenta Indonesia. Dukungan juga akan diberikan pemerintah untuk diaspora Indonesia, sehingga diharapkan bisa berkontribusi bagi percepatan pembangunan.

 

Ketiga, Jokowi menegaskan untuk mengundang investasi seluasnya dalam rangka membuka lapangan kerja. Guna mencapai tujuan itu, Jokowi mengatakan semua yang menghambat investasi harus dipangkas, antara lain birokrasi dan perizinan. Bahkan Jokowi berjanji akan terjun langsung melakukan pengawasan. “Akan saya kontrol, cek, akan saya ‘hajar’ kalau diperlukan. Tidak ada hambatan investasi karena ini kunci membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya,” kata dia.

 

Keempat, reformasi birokrasi. Jokowi menginginkan reformasi struktural agar lembaga makin sederhana dan lincah. Pola pikir aparat birokrasi harus diubah, kunci utama reformasi birokrasi yakni kecepatan dalam melakukan pelayanan publik terutama perizinan. Bahkan Jokowi mengancam membubarkan lembaga yang dinilai tidak berkontribusi signifikan dan bermasalah.

 

“Begitu saya lihat tidak efisien dan tidak efektif, saya pastikan akan dipangkas dan dicopot pejabatnya,” tegasnya.

Tags:

Berita Terkait