Senin, 15 July 2019

YLKI Sorot Layanan MRT Jakarta

Sejumlah fasilitas penumpang dianggap belum memberi kenyamanan dan keamanan bagi penumpang. Pengelola dan Pemprov DKI diminta segera membenahi sejumlah fasilitas tersebut.
Mochamad Januar Rizki
Salah satu moda transportasi di Jakarta, Mass Rapid Transit (MRT). Foto: RES

Belum lama ini baru saja diluncurkan salah satu moda transportasi di Jakarta Mass Rapid Transit (MRT). Jenis transportasi ini mendapat sambutan tinggi dari publik sebagai alternatif karena waktu yang lebih singkat dibandingkan angkutan umum lainnya. Namun, masih terdapat pembenahan yang dinilai harus dilakukan agar MRT lebih ramah bagi konsumen. Salah satunya mengenai layanan park and ride atau tempat parkir kendaraan bagi penumpang MRT.

 

Masukan tersebut disampaikan Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi. Menurutnya, layanan park and ride tersebut tidak memberi kenyamanan bagi konsumen karena pengelolaannya tidak profesional. Meskipun, konsumen harus membayar sebesar Rp 5 ribu untuk mendapatkan layanan tersebut.

 

Park and ride Lebak Bulus masih dikelola seadanya, tak ada unsur kenyamanan dan rasa aman bagi konsumen, walau konsumen membayar Rp 5 ribu per sekali masuk. Park and ride di kelola amatiran. Di area park and ride berdiri bedeng-bedeng yang mengesankan kumuh, untuk jualan dan toilet berbayar yang dikelola seadanya,” jelas Tulus saat dikonfirmasi hukumonline, Senin (15/7).

 

Jarak antara park and ride dengan stasiun MRT juga dianggap terlalu jauh sehingga menyulitkan masyarakat sebagai konsumen. Terlebih lagi, minimnya fasilitas penyebrangan bagi pejalan kaki dapat membahayakan nyawa konsumen. “Jarak antara lokasi park and ride dengan stasiun MRT terlalu jauh, lebih dari 1,5 kilometer,” kata Tulus.

 

Dari sorotan YLKI, dari lokasi park and ride harus menyeberangi jalan utama yang menikung dari arah Pondok Indah dan Jalan TB Simatupang. Tragisnya, kata Tulus, untuk menyeberang sama sekali tidak disediakan dengan JPO (jembatan penyebrangan orang), zebra cross, atau petugas yang membantu menyeberangkan pejalan kaki.

 

Menurutnya, hal ini jelas sangat membahayakan masyarakat yang akan menggunakan MRT, dan atau Trans Jakarta. Tulus berharap pengelola MRT juga melengkapi dengan kanopi untuk melindungi  konsumen dari panas terik matahari, polusi udara, dan risiko hujan deras.

 

Selain fasilitas park and ride, layananpenjualan tiket MRT saat waktu padat atau peak season dianggap belum maksimal. Hal ini menyebabkan terjadi antrean lama bagi calon penumpang yang ingin menaiki MRT.

 

Bukan itu saja. konsumen harus antre satu jam untuk mendapatkan tiket. Kondisi sebelum ruang tunggu stasiun cenderung semrawut, kumuh dan kotor. Menurut pengamatannya,  tampak dengan jelas managemen MRT masih panik saat terjadi lonjakan penumpang dan ironisnya tidak ada petugas yang mengarahkan.

 

“Penumpang pun tampak bingung saat akan refund untuk tiket single trip,” jelas Tulus.

 

(Baca: Aturan Penuh Ganjil-Genap Perlu Dikaji)

 

Atas kondisi tersebut, YLKI meminta Pemprov DKI Jakarta dan atau managemen MRT Jakarta segera memperbaiki park and ride dan fasilitas pendukung MRT agar memberi kenyamanan dan keamanan bagi konsumen.

 

“Janganlah MRT yang merupakan infrastruktur modern dan canggih itu dikelola dengan mentalitas tradisional dan konvensional,” pungkasnya.

 

Kemacetan

Sebelumnya, pengamat transportasi, Azas Tigor Nainggolan, menilai kemaceten Jakarta tetap terjadi sementara moda transportasi publik tidak cukup untuk mengatasi masalah kemacetan itu. "Tahun ini sudah ada peresmian MRT, ditambah lagi LRT, armada Trans Jakarta juga semakin massif, seharusnya lebih baik, tapi tetap saja ada masalah kemacetan," ujar dia, seperti dikutip Antara, di Jakarta, Senin (17/6) lalu.

 

Artinya, dia melanjutkan, ada kesalahan manajemen dalam tubuh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut dia, pemegang otoritas di DKI Jakarta belum memiliki konsep untuk benar-benar mengatasi kemacetan DKI. "Pertama, angkutan diperbaiki, kemudian ada kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan bermotor pribadi," kata dia.

 

Tidak hanya variasi moda tranportasi publik yang diperbanyak, menurut dia, pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan upaya membuat transportasi umum lebih nyaman sehingga masyarakat mau berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi umum.

 

Selain itu, dia juga mengatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu lebih mengintegrasikan antar transportasi publik. "Upaya integrasi bukan cuma fisik, tapi juga layanan pembelian tiket," ujar dia.

 

Sementara soal kebijakan pengendallian penggunaan kendaraan bermotor pribadi, menurut dia, ERP bisa jadi solusi. ERP (Electronic Road Pricing) atau Sistem Jalan Berbayar merupakan sistem skema pengumpulan tol elektronik untuk mengatur lalu lintas dengan cara jalan berbayar, sebagai mekanisme perpajakan.

 

"Ganjil-genap, yang sebelumnya menggantikan 3 in 1, itu dulu diterapkan untuk mempersiapkan satu tahun untuk berpindah ke ERP. Sekarang tidak jelas nasib ERP," kata Nainggolan.

 

Lebih dari itu, parkir sembarangan, menurut Azas membuat keadaan lalu lintas di Jakarta "semakin semrawut" "Semau-maunya parkir di badan jalan, ini tidak ada kebijakan. Supaya orang mau berpindah ke transportasi publik, parkir dipersulit, jalan dibatasi ruang geraknya dengan ERP," ujar dia. (ant)

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua