Selasa, 16 Juli 2019

Mungkinkah Menkumham Milenial? Oleh: Rio Christiawan*)

​​​​​​​Menempatkan Menkumham milenial memang merupakan sebuah pertaruhan besar.
RED

Pasca Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih KH Ma’ruf Amin ditetapkan sebagai pemenang pemilu pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 30 Juni yang lalu maka kini polemik yang berkembang adalah terkait kabinet Jokowi- Ma’ruf Amin nantinya pasca dilantik. Salah satu isu yang menarik adalah pemilihan menteri dari kalangan generasi milenial.

 

Jika generasi milenial dinilai layak menjadi menteri maka pertanyaannya adalah mungkinkah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dijabat oleh milenial? Merunut pada ide memilih golongan milenial pada jajaran menteri adalah guna mengakomodir pemikiran yang progresif dan out of the box sehingga dapat memberi penyegaran dan tentu saja memberi kontribusi pada perbaikan kualitas kabinet nantinya.

 

Posisi Menkumham yang nantinya memimpin Kementerian Hukum dan HAM termasuk salah satu posisi yang memerlukan perubahan secara progresif dari praktik koruptif yang diduga masih banyak menjalari jajaran Kemenkumham. Misalnya, perlu pemikiran out of the box untuk membenahi persoalan lapas dan praktik koruptif yang telah kronis. Pemikiran mewacanakan posisi Menkumham pada generasi milenial adalah berkaca pada syarat usia minimal pada syarat menduduki posisi tertentu pada ranah penegak hukum, namun hasilnya masih banyak praktik koruptif dan penyimpangan yang terjadi.

 

Di lain pihak tidak dapat dipungkiri bahwa menjadi Menkumham perlu pengalaman dan kompetensi yang benar-benar mumpuni karena Menkumham merupakan posisi strategis dalam kabinet yang biasanya dijabat figur senior dari partai pemenang pemilu. Menempatkan Menkumham milenial memang merupakan sebuah pertaruhan besar, tapi melihat Kementerian Hukum dan HAM yang masih dipenuhi berbagai persoalan hingga banyaknya fungsi yang tidak tertangani dengan baik maka bisa saja pertaruhan memilih Menkumham dari kalangan milenial akan membuahkan perubahan positif.

 

Salah satu persoalan dalam tubuh Kementerian Hukum dan HAM adalah persoalan birokrasi dan cara berpikir yang masih legalistik. Seperti contohnya pada praktik pemberian remisi yang secara ‘taat asas’ mengacu pada aturan yang sudah perlu direvisi, di samping itu banyak persoalan dan kendala birokratis yang menghambat kinerja Kementerian Hukum dan HAM.

 

Pendekatan Progresif

Kalangan milenial dipandang secara progresif mampu memberi efek daya dobrak sebagaimana diuraikan Satjipto Raharjo (2000), bahwa pada esensinya hukum dibuat untuk kemajuan manusia itu sendiri. Mekanisme penerapan hukum dengan pendekatan progresif  adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan mendasar serta melakukan berbagai terobosan hukum. Jika situasi ini terjadi di tubuh Kementerian Hukum dan HAM maka persoalan himpitan birokrasi maupun perspektif legalistik dalam mengelola kementerian dapat terjawab.

 

Beberapa pihak mungkin secara apatis menilai gagasan Menkumham dari kalangan milenial dengan pertimbangan akan terjadi resistensi dan chaos. Menurut Sampaoly (1983), konsep dari chaos theory of law adalah menghentikan ketidakteraturan dengan ketidakteraturan itu sendiri sehingga akan tercipta perubahan (new normal). Memang Kementerian Hukum dan HAM tidak dalam kondisi chaos saat ini, tetapi faktanya Kementerian Hukum dan HAM memerlukan new normal yang mungkin dapat diperoleh dengan pemikiran out of the box yang mampu mengolaborasikan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dengan kecerdasan buatan.

 

Mengapa Menkumham milenial dapat dinilai sebagai sebuah alternatif solusi perbaikan kualitas penegakan hukum? Jawabannya adalah karena Menkumham satu-satunya posisi yang mampu berkontribusi dalam penegakan hukum yang diangkat melalui hak prerogratif Presiden. Posisi lainnya sangat tertutup bagi milenial selain posisi penegak hukum biasanya terkooptasi oleh pangkat, jabatan maupun usia dalam menduduki posisi strategis baik di kehakiman, kepolisian hingga kejaksaan termasuk pimpinan KPK.

 

Maka kini pertanyaan lanjutannya apakah ada generasi milenial yang mampu menduduki jabatan Menkumham dengan segala bebannya. Mengacu pada penunjukkan Natalia Poklonskaya yang berusia 33 tahun ketika ditunjuk oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada tahun 2014 untuk menjadi Jaksa Agung seharusnya Indonesia memiliki banyak talenta berintegritas yang memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk duduk di posisi Menkumham. Melihat Presiden Joko Widodo cukup memberi tempat bagi sosok muda, seperti misalnya penunjukkan Tito Karnavian sebagai Kapolri yang ‘melompati’ beberapa generasi maka sepertinya Presiden Joko Widodo tidak resisten pada figur muda berbakat.

 

Lantas Siapa?

Secara realistis harus disadari bahwa dengan sistem pendidikan dan pembelajaran hukum nampaknya tidak mungkin jika usia Menkumham di bawah 35 tahun. Usia yang paling memungkinkan bagi Menkumham ‘termuda’ nampaknya pada kisaran 35-40 tahun, usia ini dapat dikatakan cukup masuk akal untuk menjadi Menkumham, mengingat Yusril Ihza Mahendra menjadi menteri pada usia 43 tahun (pada tahun 1999) dan kala itu cukup banyak perubahan progresif seperti sistem administrasi badan hukum yang lebih mengefisienkan kinerja dan memangkas praktik koruptif.

 

Kini apakah Presiden Joko Widodo mempertimbangkan untuk memilih ‘Yusril-Yusril muda’? Jawabannya mungkin saja, artinya mungkin juga Presiden Joko Widodo memilih figur yang lebih mature. Memilih figure mature sebagai Menkumham bisa jadi bukan pilihan yang keliru juga mengingat tugas menteri hukum dan ham selain memimpin kementerian juga harus mampu melakukan komunikasi politik dengan mitra seperti Komisi III DPR maupun mitra-mitra lainnya. Posisi Menkumham yang sarat akan kepentingan nampaknya juga tidak terlalu berpihak pada figur muda dan non parpol.

 

Nampaknya Presiden Jokowi pada kabinet mendatang kemungkinan terbesar adalah menunjuk figur matang, dalam artian memiliki usia tidak terlalu muda. Hal yang terpenting sebenarnya bagi bangsa Indonesia adalah Kementerian Hukum dan HAM dapat menjadi agen penegakan hukum yang berpihak pada masyarakat. Menkumham milenial sebenarnya hanyalah sebuah alternatif bagi solusi penegakan hukum yang selama ini masih sarat penyimpangan, meskipun Menkumham milenial bukan sebuah keharusan apalagi sebuah jaminan bagi perbaikan penegakan hukum.

 

Pada akhirnya kompetensi, integritas dan jam terbang nampaknya perlu mendapat bobot tersendiri pada posisi Menkumham dibanding terjebak pada kualifikasi milenial maupun non milenial. Dalam konteks posisi Menkumham diperlukan sosok yang telah makan ‘asam garam’ dalam dunia penegakan hukum sehingga dapat menguraikan program Nawacita Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan keadilan pada masyarakat luas. Jadi? usia hanyalah bonus dan bukan keharusan, kualifikasi sebuah keharusan.

 

*)Dr. Rio Christiawan,S.H.,M.Hum.,M.Kn., adalah Faculty Member International Bussiness Law Universitas Prasetiya Mulya.

 

Artikel ini merupakan kerja sama Hukumonline dengan Fakultas Hukum Universitas Prasetiya Mulya dalam program University Solution.

 

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua