Selasa, 16 Juli 2019

Sejumlah Poin Perubahan dalam RUU Desain Industri

Upaya menutupi berbagai kelemahan dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang dirasa sudah kurang relevan dengan perkembangan zaman saat ini.
Rofiq Hidayat
Menkumham Yasonna H Laoly didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham Freddy Haris saat menyampaikan materi RUU Desain Industri di hadapan para anggota Komisi VI DPR. Foto: Humas Kemenkumham

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri mengalami kemajuan. Komisi VI DPR dan pemerintah sepakat menindaklanjuti pembahasan RUU Desain Industri ke tingkat pertama. Kesepakatan itu diambil setelah seluruh fraksi partai  memberikan persetujuan terhadap RUU Desain Industri sebagai usul inisiatif pemerintah dalam rapat kerja yang digelar, Senin (15/6) kemarin.

 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly sebagai perwakilan pemerintah menyampaikan keterangan Presiden atas RUU Desain Industri yang terdaftar dalam Prolegnas Prioritas 2019 dengan nomor urut 37 ini di hadapan sejumlah anggota Komisi VI DPR. Yasonna didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham Freddy Haris.

 

Yasonna menerangkan RUU Desain Industri upaya merevisi UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. UU yang telah berusia 19 tahun itu sudah layak dilakukan perbaikan dari segi materi  agar relevan dengan perkembangan zaman. Dalam RUU Desain Industri ini terdapat 16 bab dan 95 pasal, antara lain lingkup perlindungan dan permohonan Hak Desain Industri (HDI), pemeriksaan Desain Industri, dan sertifikasi Desain Industri dan perpanjangan perlindungan HDI.

 

“RUU ini untuk memperbaharui UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang dirasa sudah kurang relevan dengan perkembangan zaman saat ini,” ujarnya dalam Raker dengan Komisi VI di Komplek Gedung Parlemen, Senin (15/7/2019) kemarin.

 

Dalam rapat kerja tersebut, selain pemerintah yang menyampaikan pandangannya, sepuluh fraksi pun menyampaikan pandangan mini terhadap RUU Desain Industri. Yasonna melanjutkan perubahan terhadap UU yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual ini sebagai bentuk dukungan pemerintah. Khususnya meningkatkan daya saing industri nasional dan mengakomodasi kepentingan industri kecil dan menengah dalam memperoleh perlindungan kekayaan intelektual.

 

“Semakin tinggi pendaftaran kekayaan intelektual di suatu negara baik itu Paten, Merek, Hak Cipta, dan Desain Industri, maka semakin baik pertumbuhan ekonomi negara tersebut,” sebutnya. Baca Juga: Baru 11 Persen Pelaku Ekonomi Kreatif yang Daftarkan Sertifikat HKI

 

Menurut Yasonna, terdapat beberapa definisi pokok perubahan dari UU 31/2000. Seperti, soal perubahan definisi desain industri; pengaturan jangka waktu perlindungan desain industri. Pengaturan lain yang dilakukan perubahan terkait pemeriksaan substansi terhadap kebaruan desain industri; Komisi Banding Desain Industri; penggunaan HDI dalam sarana  dalam merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

 

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melanjutkan terdapat beberapa kelemahan dari UU 31/2000 yang menjadi alasan pemerintah mengusulkan revisi terhadap UU Desain Industri. Menurutnya, tak hanya substansi materi muatan, namun juga prosedur pendaftaran dan penegakkan hukum dalam pemberian perlindungan hak desain industri pun mengalami perubahan.

 

Ditegaskan Airlangga, ada kebutuhan mendesak diusulkannya RUU Dewain Industri yakni dinamika dan perkembangan industri yang sedemikian cepat; kemajuan teknologi dan perkembangan hukum internasional. Tak hanya itu, pengaturan baru tentang desain industri dalam rangka mengakomodir kepentingan industri di Indonesia, khususnya industri kecil menengah dalam memperoleh HDI sebagai upaya peningkataan daya saing industri dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional.

 

Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu melanjutkan RUU Desain Industri ini dalam rangka memperjelas dan meningkatkan kualitas kriteria kebaruan desain industri, khususnya dalam pemberian hak desain industri. Minimal untuk menghindari timbulnya persaingan yang tidak sehat dan kesesatan bagi konsumen. Dia optimis perubahan UU 31/2000 dapat memberi nilai tambah terhadap suatu produk.

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito Ganinduto mengatakan terhadap pandangan 10 fraksi telah menyetujui melanjutkan pembahasan RUU ini. Konsekuensinya, 10 fraksi mesti membuat dan menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM). “DIM tersebut akan kita bahas bersama pemerintah di DPR,” ujarnya.

 

Sementara Anggota Komisi VI DPR Lili Asdjudiredja menambahkan penyusunan regulasi yang mengatur hak kekayaan intelektual sangat diperlukan. Menurutnya, RUU Desain Industri ini mesti mampu mendorong desain industri agar mampu bersaing baik nasional maupun internasional. “RUU ini harus mengatur hal-hal prinsip, seperti sistem perlindungan desain industri,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua