Selasa, 16 Juli 2019

Disahkan, Poin Penting dalam UU Sisnas Iptek

Ada beberapa poin pengaturan dalam UU ini, diantaranya peran besar kedudukan iptek, pengaturan invensi/inovasi, usia pensiun bagi peneliti, perlindungan hukum, pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Rofiq Hidayat
Suasana sidang paripurna DPR. Foto: RES

Setelah sekian lama dibahas, Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU Sisnas Iptek) disetujui menjadi UU dalam rapat paripurna. Palu sidang rapat paripurna diketuk Wakil Ketua DPR Agus Hermanto pertanda RUU Sisnas Iptek disahkan menjadi UU di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (16/7/2019).

 

“Apakah RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” tutur Agus Hermanto. Serentak anggota DPR yang hadir menyatakan persetujuannya.

 

Dalam laporan akhirnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Sisnas Iptek, Daryatmo Mardiyanto menuturkan RUU Siknas Iptek menjadi UU ini melengkapi pengaturan sebelumnya. Terdapat sejumlah poin dalam RUU Sisnas Iptek. Pertama, judul yang semula terdapat empat alternatif. Namun akhirnya dalam pembahasan disepakati sesuai judul awal yakni “Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.”

 

Kedua, memberi peran besar kedudukan ilmu pengetahuan yang berdampak terhadap jalannya pembangunan nasional berbasis iptek. Daryatmo menerangkan hal ini tak hanya sekedar rekomendasi, namun hasil kajian dan riset dari iptek menjadi jaminan landasan  dalam perencanaan segala bidang kehidupan dengan haluan Pancasila.

 

“Iptek dalam RUU Sisnas Iptek upaya memajukan pembangunan yang dijalankan pemerintah sebagai wujud membumikan Pancasila. Termasuk komitmen mencapai keadilan sosial,” lanjutnya.

 

Ketiga, dalam menjalankan iptek dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tugasnya, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan mulai penyusunan program, sumber daya manusia, invensi, dan inovasi dalam penerapan kebijakan nasional. Keempat, pendanaan penyelenggaraan iptek dialokasikan dana abadi untuk pelaksanaan riset berasal dari tiga sumber yakni anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

 

Kelima, sistem nasional dan ilmu pengetahuan teknologi sebagai upaya melestarikan kearifan lokal, sumber daya hayati, dan sumber daya lainnya sebagai identitas bangsa. Keenam, pengaturan invensi dan inovasi sangat diperlukan sebagai solusi terhadap permasalahan nasional, sosial budaya, estetika, dan menjadi nilai tambah.

 

Mewakili Presiden Jokowi, Menteri Riset Tekonologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Prof Mohammad Nasir menyampaikan ucapan terima kasih atas disetujui RUU Sisnas Iptek menjadi UU. Menurutnya, UU Sisnas Iptek yang baru disahkan DPR merupakan revisi dari UU No.18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

 

“RUU ini inisiatif pemerintah menggantikan UU No. 18 Tahun 2002 yang dalam penerapannya belum optimal dalam pembangunan nasional. Karena itu, UU 18/2002 mesti disesuaikan dan dilakukan perubahan,” ujarnya. Baca Juga: Begini Pengaturan RUU Keamanan dan Ketahana Siber

 

Dia menerangkan UU 18/2002 belum mengatur hal-hal khusus dan strategis. Menurutnya, RUU Sisnas Iptek telah disusun sejak 2014 dan diserahkan ke DPR pada Agustus 2017. Draf awal, kata Prof Nasir, berjumlah 12 bab dan 81 pasal. Namun setelah dibahas dan disepakati dalam rapat paripurna menjadi 13 bab dan 100 pasal.

 

Bagi Nasir, sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi landasan dalam mendukung tujuan negara dan kemandirian bangsa. Catatan pemerintah terhadap UU tersebut terkait rencana induk kemandirian teknologi yang dijadikan acuan dalam pembangunan jangka panjang, menengah, dan pembangunan tahunan pemerintah.

 

Dijelaskan Nasir, alih teknologi dalam pengkajian bersifat strategis yang pendanaanya bersumber dari pemerintah pusat dan daerah. Hal baru dalam UU Sisnas Iptek ini memuat pemberian perlindungan hukum dalam pengembangan iptek. UU ini pun memberi klasifikasi tentang batas usia pensiun bagi peneliti. Seperti jabatan fungsional ahli pertama dan ahli muda batas pensiunnya di usia 58 tahun.  Sedangkan, jenjang jabatan fungsional ahli madya masa pensiunannya berusia 65 tahun.

 

Tak hanya itu, UU Sisnas Iptek ini memberikan jaminan keberpihakan anggaran bagi pengkajian dan inovasi, serta invensi yang mendanai secara berkelanjutan dari dana abadi, APBD, dan badan usaha. Hal lain, kata Prof Nasir, dibentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional yang bakal mendorong program pengembangan teknologi, sanksi administratif, hingga pidana.

 

“Kita berharap UU ini nantinya segera diterapkan dan menjadi lebih mudah bagi pemerintah dan DPR menjalankan tugas negara yang berbasis informasi teknologi,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua