Rabu, 17 Juli 2019

Proyek SUSTAIN Berakhir, Hatta Ali: MA Lebih Adaptif

Karena selama 5 tahun ini telah menghasilkan beberapa kebijakan MA baik menyangkut teknis yudisial (penanganan perkara) maupun nonyudisial (sistem).
Aida Mardatillah
Ketua MA M. Hatta Ali (tengah), Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Christophe Bahuet dan Plt Kuasa Usaha Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Charles-Michel Geurts saat penutupan proyek SUSTAIN di Hotel Indonesia Jakarta, Selasa (16/7). Foto: AID

Proyek SUSTAIN antara Mahkamah Agung (MA) dengan European Union dan UNDP Indonesia telah berakhir. Proyek yang berdurasi 5 tahun sejak 2014 ini telah memberi bantuan teknis kepada MA dan pengadilan di bawahnya dalam upaya meningkatkan transparansi, integritas, dan akuntabilitas peradilan, serta kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat. Proyek SUSTAIN ini dibiayai oleh Uni Eropa sebesar EUR 10 juta.

 

Penutupan proyek ini dihadiri oleh Ketua MA M. Hatta Ali, Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Christophe Bahuet, dan Plt Kuasa Usaha Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Charles-Michel Geurts.

 

Ketua Hatta Ali mengatakan selama 5 tahun perjalanan proyek ini, MA dan SUSTAIN telah berkolaborasi dalam penyusunan kebijakan MA seperti diklat bagi hakim dan aparatur peradilan serta pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan modern untuk MA dan badan peradilan di bawahnya.

 

“Terima kasih, hasil dari proyek selama ini merupakan aset berharga bagi MA. Berakhirnya proyek ini bukan berarti berhenti sampai disini, namun akan terus berlanjut menjalankan proyek antara MA dan SUSTAIN yang telah dihasilkan,” kata Hatta Ali di Bali Room Hotel Indonesia Jakarta, Selasa (16/7/2019). Baca Juga: Menata Aset, MA Luncurkan Aplikasi SIPERMARI

 

Hatta memaparkan melalui hasil proyek ini, MA lebih adaptif terhadap teknologi yang sudah menghasilkan sistem informasi yudisial yang terintegrasi, seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP); Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS); Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), dan Sistem Indformasi Pendidikan dan Latihan (SISDIKLAT).

 

Ia mengatakan proyek ini telah melatih lebih dari 6.000 hakim dan staf pengadilan, memperbanyak pelatih dan materi pelatihan yang dimiliki MA. Proyek juga mengembangkan model pengadilan ramah anak. Tujuan akhir proyek ini untuk meningkatkan kepercayaan publik dalam sistem peradilan melalui dukungan terhadap Pemerintah Indonesia dalam menegakkan rule of law.

 

Selain itu, proyek selama 5 tahun ini telah menghasilkan beberapa kebijakan MA yakni Peraturan MA (Perma) No. 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang; Perma No. 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara; dan Perma No. 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada MA dan Badan Peradilan di Bawahnya.

 

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Christophe Bahuet menekankan kontribusi Proyek SUSTAIN dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 16 PBB tentang Perdamaian, Keadilan, dan Lembaga yang Kuat.

 

“Hasil kerja proyek telah berkontribusi secara signifikan bukan hanya untuk meningkatkan kualitas layanan yudisial yang lebih berintegritas, tetapi juga menguatkan kredibilitas peradilan dengan personil yang lebih akuntabel, proses yang lebih transparan, dan peluang adanya pengawasan etik diperkuat dan diperbaiki,“ ujar Christophe.

 

Dirinya percaya bahwa pencapaian yang telah dibuat oleh SUSTAIN akan diterapkan dengan baik oleh seluruh pengadilan di Indonesia. “Kami juga berharap kepada masyarakat mampu mengawasi pencapaian ini dan kelak merasakan perubahannya,” kata dia.

 

Tak hanya itu, Plt Kuasa Usaha Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Charles-Michel Geurts mengatakan terpenting dari perkembangan ini para pelatih dalam menciptakan reformasi peradilan. Terlebih, Indonesia saat ini sedang ingin mengembangkan ekonomi dan investasi. Maka, proyek kerja sama selama ini dapat memperbaiki kualitas putusan yang akan berdampak pada perniagaan, perjanjian, dan ekonomi.

 

“Saya harap perjuangan kalian tidak pernah berakhir dan saya yakin peninggalan ini akan berlanjut ke arah yang lebih baik. Terima kasih berkat MA dan lembaga peradilan di bawahnya proyek ini bisa berlanjut,” kata Charles-Michel Geurts.

 

Di acara ini juga digelar diskusi publik bertema “Mewujudkan Pengadilan yang Transparan dan Akuntabel: Tantangan dan Keberhasilan.” Diskusi ini menampilkan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif; Wakil Ketua MA bidang Non Yudisial Sunarto; Penasihat Senior Proyek EU-UNDP SUSTAIN Gilles Blanchi; Penasihat Senior Proyek EU-UNDP SUSTAIN Dadang Trisasongko; Sekjen Transparency International Indonesia; dan advokat Harry Ponto. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua