Rabu, 17 Juli 2019

Ini Tiga Dalil Permohonan Sengketa Pileg Paling Laku

​​​​​​​Ketiga dalil yang kerap digunakan oleh Pemohon dalam sengketa Pemilu ini secara substansi berhubungan langsung dengan suara pemilih. KPU wajib menjadikan substansi dalil permohonan sengketa Pileg sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh jajarannya.
Moch Dani Pratama Huzaini
Majelis hakim konstitusi saat sidang sengketa pemilu. Foto: RES

Sidang sengketa hasil atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan anggota legislatif pada Pemilihan Umum 2019 masih berlangsung. Rangkaian proses persidangan yang dimulai sejak Selasa (9/7) lalu telah memasuki agenda mendengarkan jawaban Termohon, Pihak Terkait dan keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). 

 

Menarik untuk mengetahui klasifikasi dalil apa saja yang digunakan oleh Pemohon saat mengajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam analisisnya menemukan sejumlah dalil yang selalu dipakai oleh para Pemohon di PHPU Pileg. Setidaknya Perludem mencatat terdapat tiga dalil yang paling sering digunakan oleh Pemohon dalam PHPU Pileg kali ini. 

 

Pertama, Pemohon kerap kali mendalilkan persoalan terkait netralitas penyelenggara Pemilu. Terhadap hal ini, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menyebutkan harus menjadi bahan evaluasi perbaikan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU). Titi mengingatkan agar KPU harus benar-benar melakukan pengawalan terhadap jalannya proses PHPU Pileg di MK. 

 

“Pengawalan KPU untuk mengkonsolidasikan jajarannya terkait substansi dalil sangat penting,” ujar Titi dalam sebuah diskusi terkait evaluasi sementara dan analisis terhadap sengketa Pileg di MK di Jakarta, Senin (15/7).

 

Menurut Titi, peran KPU dalam mengkonsolidasikan seluruh jajarannya terkait substansi dalil yang diajukan oleh para pemohon adalah agar dapat menangkap sejumlah persoalan yang dirasakan oleh peserta pemilu di lapangan. Dengan adanya dalil terkait netralitas penyelenggara artinya peserta pemilu melihat penyelenggara sebagai salah satu sumber persoalan.

 

Dengan begitu, sebagai bagian dari pembenahan dan evaluasi internal terkait penyelenggaraan Pemilu, KPU wajib menjadikan substansi dalil permohonan sengketa Pileg di MK sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh jajarannya hingga ke daerah untuk mengukur profesionalisme, kinerja, dan integritas jajarannya. 

 

Terkait hal ini juga, Titi mengingatkan agar KPU pusat mampu membangun sistem koordinasi satu pintu dengan seluruh jajarannya yang ada di daerah-daerah. Hal ini untuk mengantisipasi adanya tindakan dari jajaran KPU di daerah yang tidak dikoordinasikan dengan pihak KPU pusat. Titi mencontohkan misalnya pernah terjadi anggota KPU daerah yang hadir sebagai saksi di MK tanpa diketahui oleh pimpinannya. 

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua