Rabu, 17 Juli 2019

PSHK: Pemerintahan 2019-2024 Harusnya Fokus pada Pembenahan Regulasi

Karena persoalan utama yang menghambat keberhasilan program-program pemerintah selama ini adalah regulasi yang semrawut dan tumpang tindih.
Agus Sahbani
Ilustrasi kemudahan berusaha. Ilustrator: BAS

Pidato kemenangan capres terpilih Joko Widodo (Jokowi) bertajuk “Visi Indonesia” di hadapan pendukungnya, Minggu (14/7) di Sentul Bogor, menyampaikan 5 agenda prioritas pemerintahan periode 2019-2024. Pertama, pembangunan infrastruktur. Kedua, pembangunan SDM. Ketiga, mengundang investasi dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Keempat, reformasi birokrasi. Kelima, penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.

 

Lima agenda prioritas itu menuai kritik dari sejumlah organisasi masyarakat sipil. Salah satunya, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) lantaran tak menyinggung soal pembenahan bidang hukum. “Pidato kemenangan Jokowi untuk sektor hukum baik soal pembenahan, pembangunan, penegakkan hukum, tidak mendapat ruang dalam pidato itu,” ujar Direktur Riset PSHK Rizky Argama saat dikonfirmasi, Rabu (17/7/2019).

 

Rizky menyayangkan salah satu isu hulu dalam sektor hukum yakni pembenahan regulasi, sama sekali tidak disinggung dalam pidato kemenangan Jokowi itu. Padahal, persoalan utama yang menghambat keberhasilan program-program pemerintah selama ini adalah regulasi yang semrawut dan tumpang tindih.

 

Data PSHK memperlihatkan dalam rentang 2014 hingga Oktober 2018 saja, telah terbit 8.945 regulasi. Rinciannya, terdapat 107 Undang-Undang; 452 Peraturan Pemerintah; 765 Peraturan Presiden; dan 7.621 Peraturan Menteri. Semua regulasi tersebut sebagian besar lahir pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.

 

“Angka itu bukan sekadar menambah jumlah produk peraturan dari periode pemerintahan sebelumnya, tetapi juga menimbulkan potensi tumpang tindih antarperaturan yang semakin besar,” ungkapnya. Baca Juga: Pidato Visi Jokowi Dinilai Abaikan Pentingnya Hukum dan HAM

 

Menurutnya, pemerintah memiliki pekerjaan rumah yang semakin bertumpuk untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi atas semua produk regulasi yang ada. Dampaknya, akses terhadap pelayanan publik, termasuk fasilitas terkait kemudahan berusaha, menjadi terhambat. Di tengah persoalan kuantitas produk regulasi yang terus bertambah, kualitas regulasi Indonesia justru masih membutuhkan peningkatan.

 

Ironisnya, kata Rizky, melihat Indeks Kualitas Regulasi terbitan Bank Dunia memperlihatkan bahwa skor mutu regulasi di Indonesia sepanjang 1996-2016 selalu berada di bawah 0 (dari skala -2,5 hingga 2,5). Indeks ini mengukur kemampuan pemerintah dalam membentuk dan mengimplementasikan kebijakan dan peraturan untuk mendorong pembangunan sektor kemudahan berusaha.

 

Indonesia pada 2017 tercatat berada diranking kelima se-Asia Tenggara dengan skor -0,01 (tertinggal jauh dari Singapura pada posisi pertama dengan skor 2,12) menunjukkan bahwa pembenahan hukum, khususnya regulasi, justru menjadi pekerjaan paling krusial untuk mewujudkan prioritas kerja yang dijabarkan dalam pidato Visi Indonesia. 

 

Dia mengakui kebutuhan akan pembenahan regulasi sebetulnya telah dijabarkan dalam visi dan misi hukum Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai capres dan cawapres dalam Pemilu 2019 April lalu. Dengan tawaran program kerja yakni memperbaiki proses harmonisasi regulasi; menyederhanakan regulasi dan menghindari terjadinya pengaturan berlebihan; dan memperbaiki regulasi agar lebih mendukung kreativitas dan kinerja; dan memberi rasa aman dan rasa adil kepada masyarakat.

 

“Dalam kesempatan debat capres pun, Jokowi menyatakan komitmennya membentuk badan khusus untuk membenahi seluruh persoalan regulasi dalam rangka reformasi hukum yang berkelanjutan. Ide pembentukan badan khusus regulasi itu seharusnya bisa menjadi awal baru dalam pembenahan sektor hukum di Indonesia,” kata dia.

 

Namun, substansi pidato Visi Indonesia justru memperlihatkan ketidaksesuaian dengan gagasan pembangunan hukum ke depan, termasuk mengenai absennya topik pembenahan regulasi. Karena itu, PSHK mendesak pemerintah di bawah kepemimpinan capres terpilih Jokowi untuk fokus pada pembenahan hukum dan sistem hukum di Indonesia, namun tidak terbatas pada pemberantasan korupsi dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

 

“Melakukan pembenahan regulasi dengan cara menentukan sektor prioritas sebagai objek penataan peraturan dan kebijakan serta membentuk badan regulasi nasional yang bertanggung jawab atas pengelolaan regulasi, mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi, di tingkat pemerintah pusat dan daerah,” sarannya.

 

Sebelumnya, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) juga menyesalkan isi pidato itu karena tidak menyinggung pentingnya membangun negara berdasarkan hukum dan memperkuat HAM. Pembangunan negara hukum adalah condition sine qua non bagi terwujudnya kepastian berusaha di Indonesia.

 

ICJR mengingatkan Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945 menyebutkan “Indonesia adalah negara hukum.” Dan aspek terpenting negara hukum yakni adanya jaminan perlindungan HAM. “Semestinya Presiden meletakkan pembangunan negara berdasar hukum (rule of law) sebagai prioritas pertama pemerintahannya,” ujar Direktur Eksekutif ICJR Anggara dalam keterangannya.

 

Mengacu rule of law index yang diterbitkan World Justice Project, ICJR mencatat empat tahun terakhir skor Indonesia cenderung stagnan yakni 0.52 dari skala 0-1. Ini menandakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah ke depan. Pada 2018, ICJR mengeluarkan Laporan Penilaian Penerapan fair trial menunjukan banyak tantangan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia.

 

Tantangan itu meliputi 4 indikator yakni pemenuhan hak tersangka selama proses Peradilan; pemenuhan prinsip persamaan di muka hukum; pemenuhan prinsip peradilan yang kompeten, independen, dan imparsial; dan pemenuhan prinsip pendampingan oleh Penasihat Hukum.

 

“Konteks pidato Presiden Jokowi tersebut, ICJR mengingatkan pembangunan negara hukum sekali lagi harus menjadi agenda prioritas pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Pembangunan negara hukum bukan hanya bagian agenda kerja pemerintahan, namun juga merupakan kewajiban konstitusional bagi Presiden,” ujarnya mengingatkan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua