Rabu, 17 July 2019

Polemik Living Law, Muncul Gagasan Kompilasi Hukum Pidana Adat

 

“Tapi sampai sekarang saya belum bisa menundukkan Prof Harkristuti Harkrisnowo. Saya belum menemukan bagaimana cara ‘merayunya’,” ujar Arsul sambil berkelakar.

 

Dia mengungkapkan 10 fraksi partai di Komisi III DPR saja terbelah memandang setiap pasal. Tak hanya pasal living law, pasal hukuman mati pun menuai perbedaan pandangan di Panja. “Kita berharap Panja bersama pemerintah bisa mencari jalan tengah (keluar) setiap perdebatan dalam pembahasan pasal-pasal dalam RKUHP.”

 

Anggota Tim Perumus RKUHP dari pemerintah, Prof Harkristuti Harkrisnowo mengakui pembahasan pasal living law ada perdebatan keras antara Panja dan tim pemerintah. Dia sendiri bersama kolegannya Prof Muladi pernah mengusulkan agar hukum adat dikompilasikan dalam satu buku. Kemudian, pengaturannya diatur melalui Perda masing-masing daerah karena dalam hukum (pidana) adat dikenal juga ada pemaafan. “Kita masih menunggu hasil dari rapat pleno Panja,” kata Prof Tuti.  

 

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu berpendapat tak menjadi persoalan bila hukum yang hidup di masyarakat diatur cukup diatur dalam Perda, tidak masuk dalam RKUHP. Menurutnya, bila norma ini tetap dipaksakan masuk dalam RKUHP penerapannya bisa menimbulkan masalah.

 

Menurutnya, konsep restorative justice (pemulihan keadilan tanpa pemidanaan) merupakan konsep yang berasal dari (hukum) barat. Belum lagi, tidak semua hukum yang hidup di masyarakat berbasis pada hak asasi manusia (HAM). Misalnya, hukum adat yang tidak menghargai hak-hak perempuan tentu tidak dapat dimasukkan dalam RKUHP. Intinya, kata dia, tidak semua hukum adat dapat masuk dalam RKUHP.

 

“Hukum adat tidak selalu bisa (dimasukkan dalam RKUHP), harus hati-hati sekali, terutama dengan kepentingan hak perempuan dan anak anak. Kalau hukum adat untuk mengurangi hukum pemidanaan (restorative justice), saya setuju. Tapi kalau hukum adat buat menghukum, saya tidak setuju,” katanya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua