Rabu, 17 Juli 2019

Bersertifikasi atau ‘Tersisih’ oleh Produk Halal Impor

Permintaan untuk komoditas produk halal terus meningkat. Sertifikasi Jaminan Produk Halal dinilai bisa memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen produk halal.
M. Agus Yozami
Ilustrasi: HGW

Sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sudah pasti kehalalan dalam setiap produk sangat diperlukan. Setelah lima tahun Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) diundangkan, Pemerintah akhirnya menerbitkan PP No.31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal.

 

Kehadiran PP JPH jelas sangat dinantikan mengingat pada 17 Oktober 2019, seluruh produk baik berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya wajib bersertifikat halal. Hal ini tak lepas dari masterplan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia yang disusun Pemerintah. Industri halal tersebut mencakup makanan dan minuman halal, pariwisata halal, fesyen muslim, media dan rekreasi halal, farmasi dan kosmetik halal, serta energi terbarukan.

 

Terbitnya PP JPH sendiri dinilai bisa memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen produk halal. Apalagi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa permintaan untuk komoditas produk halal terus meningkat. Untuk catatan, saat ini jumlah penduduk Indonesia sebesar 12,7 persen muslim dunia. Jumlah penduduk muslim dunia sebesar 23,4 persen penduduk dunia. Oleh sebab itu kehalalan suatu produk akan menjadi kebutuhan, terutama bagi konsumen muslim.

 

Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

 

Bisa dibilang saat ini pengolahan industri pangan tak lepas dari yang namanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana bahan pangan diolah melalui berbagai teknik dan metode pengolahan baru. Masyarakat pun disuguhi dengan kemasan dan beragam rasa produk untuk dikonsumsi.  

 

Namun perlu diketahui bahwa sebagian besar produk industri pangan yang tersebar di masyarakat belum terjamin kehalalannya atau tidak menerapkan sistem sertifikasi halal. Jelas hal ini menimbulkan kerisauan bagi Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya muslim. Soalnya, bukan tidak mungkin dalam teknik pemrosesan, penyimpanan, penanganan, dan pengepakan acapkali digunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau bahan tambahan yang mengandung unsur haram yang dilarang agama Islam.

 

Hal ini diakui oleh Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag), Sukoso. Dia mengatakan masih adanya produk yang berada di ‘grey area’ (wilayah abu-abu) mengakibatkan masyarakat muslim ragu untuk mengkonsumsi sebuah produk. Tak sedikit produsen mengklaim produk yang dijual halal, tetapi ternyata kehalalan produk tersebut belum terjamin sepenuhnya.   

 

Kehadiran BPJPH yang merupakan amanat dari UU JPH ingin konsumen Indonesia yang muslim terbebas dari keraguan saat akan mengkonsumsi produk. Oleh sebab itu, perintah UU JPH adalah mewajibkan sertifikasi halal pada produk, baik itu produk yang berasal dari industri maupun dari UMKM.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua