Kamis, 18 Juli 2019

Ganti Kerugian Korban Kesewenang-wenangan Penegak Hukum Oleh: Firdiansyah*)

​​​​​​​Ada beberapa mekanisme yang dapat digunakan untuk menuntut ganti kerugian kepada pelaku dan/atau instansi di mana pelaku bernaung.
RED
Firdiansyah. Foto: Istimewa

Masih ingat peristiwa dua orang adik kakak (fasial dan Budry yang meninggal gantung diri di Polsek Sijunjung, Sumatera Barat pada 28 Desember 2011? atau peristiwa meninggalnya seorang tahanan (erik alamsyah) yang dianiaya oleh 6 oknum anggota Polres Kota Bukittinggi pada bulan Maret 2012? Pada kedua kasus tersebut beberapa anggota Kepolisian dijatuhi hukuman pidana karena terbukti melakukan kekerasan kepada para korban.

 

Terkait dengan kasus tersebut, keluarga korban berusaha mencari keadilan di pengadilan dengan melayangkan gugatan perdata ganti kerugian kepada Kepolisian RI. Pada tahun 2017 gugatan perdata pada kasus tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Untuk gugatan yang dilayangkan oleh keluarga Faisal dan Budry, Putusan Kasasi No. 2890K/PDT/2017 memutuskan kepada tergugat (Kepolisian RI) untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat (keluarga) sebesar Rp500.000.000.

 

Sedangkan untuk gugatan perdata keluara Erik Alamsyah, putusan Peninjauan Kembali No. 367PK/PDT/2017 menguatkan putusan sebelumnya, yaitu menghukum tergugat (Kepolisian RI) untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat (keluarga) sebesar Rp100.700.000.

 

Walaupun kedua putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan berarti upaya untuk mencari keadilan bagi korban tersebut telah berakhir, masih panjang usaha yang harus ditempuh oleh keluarga korban untuk dapat memperoleh ganti rugi tersebut dari negara. Kedua putusan tersebut telah dibacakan pada tahun 2017, namun setelah hampir 2 tahun belum ada tanda-tanda keputusan tersebut dijalankan oleh Kepolisian RI.

 

Berkaca kepada kejadian sebelumnya yang terkait dengan putusan ganti kerugian korban salah tangkap atau korban kesewenang-wenangan oknum Kepolisian, perlu waktu hingga puluhan tahun untuk korban bisa mendapatkan haknya sesuai dengan putusan pengadilan.

 

Salah satu korban kesewenang-wenangan oknum Kepolisian adalah Iwan Mulyadi, pada tahun 2006 dia menjadi korban penembakan oknum Polsek Kinali, yang mengakibatkan dia mengalami kelumpuhan. Upaya gugatan ganti kerugian membuahkan hasil, PN Pasaman Barat mengabulkan gugatan Iwan Mulyadi dan memerintahkan Kepolisian RI untuk membayar ganti rugi sebesar Rp300.000.000. Perjuangan untuk mendapatkan haknya cukup panjang, hingga pada tahun 2018 Polda Sumatera Barat menjalankan putusan Pengadilan dan membayarkan ganti rugi kepada Iwan Mulyadi. Selama memperjuangkan haknya, Iwan sempat mengemis untuk penghidupan sehari-hari.

 

Masih banyak korban kesewenangan lainnya yang menempuh jalan panjang untuk mendapatkan hak ganti kerugiannya, walaupun sudah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi mekanisme administrasi yang berbelit mengakibatkan korban dan keluarga korban berjuang untuk mendobrak birokrasi tersebut.

 

Mekanisme Menuntut Ganti Rugi

Bagaimana jika kita menjadi salah satu keluarga korban salah tangkap atau kesewenang-wenangan aparat penegak hukum, apa cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan ganti kerugian? Ada beberapa mekanisme yang dapat digunakan untuk menuntut ganti kerugian kepada pelaku dan/atau instansi di mana pelaku bernaung.

 

Restitusi

Restitusi merupakan ganti kerugian yang pembayarannya dibebankan kepada pelaku/terdakwa atau pihak ketiga. Jadi tanggung jawab lebih dibebankan kepada si pelaku, bukan kepada institusi di mana si pelaku berada.

 

Upaya ganti rugi melalui mekanisme restitusi telah diatur dalam beberapa Peraturan perundangan-undangan, di antaranya UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Pengadilan HAM, UU Perlindungan Anak, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Ada tiga tindak pidana yang secara khusus mengatur mengenai hak korban untuk mengajukan restitusi kepada pengadilan, bahkan lebih lanjut diatur mengenai pidana tambahan jika pelaku tidak membayarkan restitusi, mulai dari perampasan harta kekayaan untuk dileang hingga diganti menjadi kurungan penjara 1 tahun.

 

UU Perlindungan Saksi dan Korban lebih luas mengatur mengenai restitusi, di mana disebutkan seluruh korban tindak pidana berhak untuk mendapatkan resitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akbat penderitaan, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Tindak pidana apa saja yang bisa mendapatkan restitusi ditetapkan dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

 

Korban atau keluarga korban akan difasilitasi oleh LPSK dalam mengajukan permohonan restitusi dan disampaikan dalam proses hukum yang sedang berjalan, sehingga nanti hakim akan memasukkannya dalam putusan.

 

Upaya ganti kerugian melalui mekanisme restitusi pada pelaksanaannya memiliki beberapa kekurangan, sehingga kurang efektif bagi korban untuk memperjuangkan haknya, terutama korban salah tangkap atau kesewenang-wenangan aparat penegak hukum karena tidak ada daya paksa bagi pelaku untuk membayar restitusi.

 

Gugatan Perdata

Gugatan perdata di pengadilan menjadi salah satu mekanisme yang cukup banyak ditempuh oleh korban untuk mendapatkan ganti kerugian yang menjadi korban salah tangkap atau kewenang-wenangan aparat. Gugatan ini yang ditempuh oleh Iwan Mulyadi, Keluarga Fasial – Budri, Keluarga Erik Alamsyah.

 

Upaya ganti kerugian melalui mekanisme ini memungkinkan penggugat melayangkan gugatan kepada si pelaku dan juga atasan pelaku, yang dianggap lalai dalam memberikan pengawasan sehingga mengakibatkan adanya korban.

 

Untuk menggunakan mekanisme ini, korban harus mengajukan sendiri atau melalui kuasa hukum ke Pengadilan Negeri setempat. Waktu yang lama, melelahkan, dan biaya yang tidak sedikit menjadi bagian yang harus dijalani korban untuk mendapatkan ganti kerugian. Selain itu, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, korban dan keluarga korban harus bersabar dan berjuang kembali agar putusan tersebut dapat dijalankan.

 

Pra Peradilan

Pada tahun 2015 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemeirntah (PP) terbaru terkait dengan ganti rugi bagi korban salah tangkap, yaitu PP No. 92/2015. Peraturan ini merupakan peraturan yang merevisi PP sebelumnya (PP 27/1983) yang sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan. Inisiatif pemerintah untuk merevisi PP 27/1983 dilatarbelakangi desakan masyarakat dan mencuatnya kasus salah tangkap (Sri Mulyati) yang “hanya” mendapatkan ganti kerugian sebesar Rp7 juta setelah dikurung selama beberapa bulan.

 

Hal baru yang diatur dalam PP 92/2015 adalah besaran ganti kerugian yang diterima oleh korban salah tangkap/peradilan sesat, mulai dari Rp500 ribu hingga Rp600 juta jika korban meninggal dunia. Hal lainnya adalah mekanisme pelaksanaan ganti kerugian setelah adanya putusan pra peradilan ditetapkan paling lama 14 hari harus dibayarkan setelah Kementerian Keuangan mendapatkan permohonan pembayaran ganti kerugian.

 

Salah satu korban yang telah menggunakan mekanisme sesuai dengan PP 92/2015 adalah Andro dan Nurdin, yang menjadi kroban salah tangkap dan peradilan sesat kasus pembunuhan di Cipulir, Jakarta Selatan. Sesuai putusan Pra Peradilan tahun 2016, masing-masing korban berhak untuk mendapatkan ganti rugi sebesar Rp36 juta. Ganti rugi tersebut baru dapat dibayarkan pada tahun 2018, setelah perjuangan panjang LBH Jakarta (Pendamping korban) beraudiensi ke Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Keuangan.

 

Salah satu yang menjadi kendala dalam proses pembayaran ganti kerugian tersebut adalah belum adanya Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian sebagaimana diamanatkan dalam PP 92/2015.

 

Kendala tersebut sudah teratasi dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan No. 206/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019, yang mengatur mengenai pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).

 

Kita berharap semua mekanisme ganti kerugian tidak ada yang menggunakan lagi, karena aparat penegak hukum yang lebih profesional dan menghormati hak asasi manusia.

 

*)Firdiansyah adalah Kasubbag Kompensasi dan Restitusi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua