Kamis, 18 Juli 2019

Kritik Jokowi, Visi Indonesia Sejatinya Menegakkan Konstitusi dan HAM

Berharap pemerintahan ke depan memastikan tegaknya negara hukum Indonesia yang menjadikan konstitusi dan HAM sebagai pedoman utama menjalankan pemerintahan yang demokratis. Penegakkan hukum, HAM, pemberantasan korupsi, serta keadilan sosial dan ekologis harus menjadi prioritas pemerintah.
Ady Thea DA
Ilustrasi. Foto: RES

Pidato calon presiden terpilih Joko Widodo bertajuk “Visi Indonesia”, belum lama ini di Sentul, Bogor, menuai kritik dari berbagai kalangan terutama organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang hukum, HAM, dan lingkungan hidup. YLBHI/LBH, misalnya, menilai pidato itu merupakan proyeksi atau gambaran arah pembangunan Indonesia periode 5 tahun mendatang. Tapi sayangnya, substansi pidato itu menimbulkan kekhawatiran karena luput menyinggung kontitusi sebagai landasan hukum dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

“Pidato ‘Visi Indonesia’ itu tidak menyinggung masalah penegakkan hukum, HAM, pemberantasan korupsi, keadilan sosial, dan ekologis yang diamanahkan konstitusi,” ujar Direktur YLBHI Asfinawati dalam keterangannya, Rabu (17/7/2019). Baca Juga: Pidato Visi Jokowi Dinilai Abaikan Pentingnya Hukum dan HAM

 

Bagi  Asfinawati, konstitusi harus dijadikan pedoman utama/dasar penyelenggaraan pemerintahan. Sebab, YLBHI/LBH khawatir penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, serta keadilan ekologi tidak menjadi agenda prioritas pemerintahan periode 2019-2024. Pidato yang disampaikan petahana itu ditujukan untuk keuntungan investor dan kelompok tertentu.

 

“Pembangunan hanya diarahkan untuk infrastruktur, tapi melupakan ‘pembangunan’ manusia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.

 

YLBHI/LBH melihat pidato itu mengarahkan pendidikan untuk pembangunan ekonomi yang lebih produktif, berdaya saing, sehingga menekankan pentingnya vokasi (pendidikan khusus). Model pendidikan seperti ini cenderung berorientasi pada pasar dan bersifat kapitalistik, melupakan pendidikan kewarganegaraan untuk mendorong masyarakat yang toleran dan demokratis.

 

Menurutnya, arah reformasi birokrasi yang ditujukan untuk memudahkan investasi tidak tepat, tetapi seharusnya diarahkan membenahi layanan publik seperti hak atas kesehatan, pendidikan, dan keadilan sosial. Pembangunan ekonomi termasuk ekonomi rakyat diarahkan pada industri yang mencerabut hak rakyat untuk mendapat kesejahteraan.

 

“Hal ini sesat pikir yang terus berulang yaitumenciptakan lapangan pekerjaan dengan mengundang investasi akan menciptakan kesejahteraan rakyat’,” kritiknya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua