Kamis, 18 July 2019

Soal Pemukulan Hakim, Sekjen IKAHI: Itu Pelecehan pada Peradilan!

 

Penelusuran Hukumonline dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjukkan tiga pasal yang termasuk penghinaan terhadap pengadilan. Ketiganya adalah pasal 207, pasal 217, dan pasal 224 KUHP. Sedangkan dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disebutkan dalam pasal 218 KUHAP.

 








Pasal 207 KUHP



Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah



Pasal 217 KUHP



Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah



Pasal 224 KUHP



Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:



1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;



2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.



Pasal 218 KUHAP



(1) Dalam ruang sidang siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan;



(2) Siapa pun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang;



(3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.


 

Sudah Lapor Polisi

Berdasarkan salinan surat laporan polisi 1283/K/VII/2019/RESTRO JAKPUS pukul 19.30 hari ini, hakim Sunarso yang menjadi laporan pemukulan telah melaporkan penganiayaan terhadap dirinya. Tercantum dalam surat laporan bahwa pelaku bernama Desrizal dengan waktu kejadian pukul 15.30 di Ruang Sidang R.Subekti II lantai 3 Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

 

Tidak hanya hakim Sunarso yang menerima satu kali pukulan dengan ikat pinggang hingga luka memar. Tercantum seoarang saksi bernama Duta Baskara yang juga seorang hakim dalam perkara sama, dipukul sebanyak dua kali menggunakan ikat pinggang yang sama.

 

Sementara itu, Kabiro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah menegaskan bahwa perbuatan pelaku sudah masuk kategori contempt of court. Sehingga, perbuatan pemukulan tersebut sudah masuk dalam tindak pidana. Menurutnya, seluruh pihak wajib menghormati pihak saat berada di dalam ruang persidangan.

 

“Semua pihak wajib menjunjung tinggi etika profesi masing masing. Hakim harus patuh pada kode etik. Panitera harus patuh kepada kode etik, jaksa harus patuh pada kode etik dan advokat juga harus patuh pada kode etiknya,” katanya.

 

Terpisah, Presiden KAI Tjoetjoe S Hernanto menyesalkan atas kejadian ini. Menurutnya, pemukulan terhadap hakim tak bisa dibenarkan, apapun alasannya. Ia berharap, persoalan ini dapat terungkap dengan jelas. Di sisi lain, ia menilai, perlu ada kesepahaman antara MA dengan organisasi advokat untuk merumuskan sistem peradilan yang lebih baik. "Clean and clear," pungkasnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua