Jumat, 19 Juli 2019

Jika Dibentuk TPF Lagi Diusulkan Anggotanya Dipilih Masyarakat

TPF atau Tim Pakar dinilai telah mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan Novel karena diduga telah menggunakan wewenangnya secara berlebihan yang memicu serangan balik atau balas dendam pelaku.
Rofiq Hidayat/ANT
Tim Pakar atau Tim Pencari Fakta (TPF) bersama Kabid Humas Mabes Polri M. Iqbal (tengah) saat memberi keterangan atas hasil temuan TPF. Foto: RES

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengusulkan apabila Presiden Joko Widodo kembali membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras yang dialami penyidik KPK Novel Baswedan, anggotanya sebaiknya dipilih oleh kalangan masyarakat sipil. Pernyataan ini menyusul hasil kerja Tim Pencari Fakta (Tim Pakar) bentukan Kapolri kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan yang menyatakan belum menemukan pelaku penyerangan baik sebagai eksekutor maupun aktor intelektual.

 

"Kalau bentuk TGPF, kalau Presiden mau, oleh unsur masyarakat sipil, jangan ditentukan Istana," kata Busyro di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Kamis (18/7/2019) seperti dikutip Antara.

 

Busyro mengatakan untuk membentuk TGPF yang baru, Presiden Jokowi cukup memberi waktu sepekan kepada masyarakat sipil yang berasal dari unsur koalisi antikorupsi. "Serahkan pada kami, beri waktu seminggu untuk mencari sendiri. Itu penghormatan terhadap masyarakat sipil," kata dia.

 

Usulan agar TGPF dibentuk oleh Presiden, menurut dia, telah disampaikan pada 11 April 2017 setelah peristiwa penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. TGPF yang diusulkan sejumlah mantan pimpinan KPK, ICW, serta YLBHI saat itu diharapkan mencakup unsur Komnas HAM, KPK, Polri, dan unsur masyarakat sipil.

 

"Mengapa kami masukkan masyarakat sipil, karena orang-orangnya memiliki rekam jejak dan greget, komitmen dalam menuntaskan kasus ini," kata dia.

 

Busyro tidak kaget terhadap hasil investigasi TGPF bentukan Kapolri itu. Menurut dia, sejak awal dibentuk, tim yang telah bekerja selama enam bulan itu diprediksikan gagal mengungkap pelaku beserta aktor intelektual kasus penyerangan Novel Baswedan. "Kami, teman-teman masyarakat madani dan koalisi antikorupsi sudah lama memprediksi akan gagal. Tapi kami kan tidak ngomong, nanti lihat saja hasilnya. Hasilnya Anda lihat sendiri," kata Busyro.

 

Alih-alih menemukan pelaku dan tersangkanya, menurut Busyro, TGPF justru mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan Novel. Hal itu merujuk pernyataan TGPF yang menduga Novel telah menggunakan wewenangnya secara berlebihan yang memicu serangan balik atau balas dendam pelaku. "Itu sudah jelas-jelas menyudutkan," kata Busyro. Baca Juga: Novel Baswedan, Korban yang Dipersalahkan

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua